Fraksi NasDem DPRD Nias Minta Pemkab Kawal Subsidi Pupuk Bagi Petani
NIAS (11 Maret) : Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, mendesak pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap distribusi pupuk bersubsidi kepada masyarakat petani sehingga dapat dipastikan tepat sasaran dan juga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku.
Demikian penegasan tersebut diutarakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Nias, Yosafati Waruwu. Dalam keterangannya dia menjelaskan pengawasan harus dilakukan agar manfaat subsidi dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para petani.
Dia juga kembali menegaskan bahwa selain tepat sasaran pupuk bersubsidi juga harus sesuai sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2022.
Adapun menurut Yosafati harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi adalah pupuk urea Rp.2.250 per kg, SP-36 Rp.2.400 per kg, ZA Rp.1.700 per kg, NPK Rp.2.300 per kg, NPK untuk Kakao Rp3.300 per kg, organik Rp.800 per kg dan pupuk organik cair Rp.20.000 per liter.
Yosafati menjelaskan, pihaknya menerima informasi dan keluhan yang diterima langsung dari masyarakat petani, saat ini pupuk urea dibeli petani dengan harga Rp.160.000 per 50 kg. Bahkan tahun lalu petani membeli hingga Rp.200.000 per 50 kg. Selisih harga dari HET itu kata dia terlalu besar dan sangat membebani para petani.
“Masyarakat petani kita mestinya diperhatikan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraannya, salah satunya menjamin pupuk bersubsidi sampai di tangan masyarakat petani tepat waktu dan harga yang tidak terlalu membebani masyarakat petani,” kata dia kepada nasdem.id, Jumat (11/3).
Untuk itu lanjut Yosafati pihaknya sangat menaruh konsentrasi besar pada persoalan tersebut pasalnya menurut dia masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan persoalan yang dihadapi petani di Kabupaten Nias khususnya pupuk bersubsidi tak kunjung tertangani.
“Fraksi NasDem DPRD Kab Nias memandang sektor pertanian ini butuh penanganan ekstra oleh pemerintah termasuk dalam distribusi pupuk bersubsidi ini,” tambah dia.
Yosafati menambahkan dari data BPS Kabupaten Nias tahun 2019 lalu, angka kemiskinan masih bertengger di angka 15,94% sementara penduduk Kabupaten Nias tahun 2020 berjumlah 146.672 jiwa dan bila dirata-ratakan 10% saja dari jumlah penduduk hari ini kata dia maka ada sekitar 14.000 jiwa yang tergolong miskin, dan kaum miskin itu petani.
Dia meyakini apabila pupuk bersubsidi ini tertangani maka bisa memberi dampak positif yakni pemupukan tanaman bisa dilakukan tepat waktu sehingga hasil produksi pertanian kita bisa lebih baik. Dengan demikian juga taraf hidup petani bisa ditingkatkan dan secara perlahan terhindar dari jurang kemiskinan.
“Untuk itu kami meminta pemerintahan Kabupaten Nias untuk melakukan pendataan riil terhadap jumlah petani yang membutuhkan subsidi berikut luas lahannya, sehingga kita bisa mengetahui seberapa banyak kita membutuhkan pupuk bersubsidi setiap tahun, berikut distributor resmi hingga harga eceran tertinggi terjamin,” pungkas dia.
(WH)
