a

Berita Fraksi

JAKARTA (30 November): Fraksi Partai NasDem DPR RI bersama DPP Partai NasDem berinisiatif mengumpulkan sumbangan untuk meringankan beban masyarakat terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Bantuan yang terkumpul dan disalurkan mencapai hampir Rp1 miliar. Musibah gempa bumi di Cianjur yang terjadi pada Senin (21/11) itu menyisakan pilu mendalam. Ratusan nyawa melayang dan ribuan tempat tinggal warga serta bangunan lain rusak akibat bencana alam tersebut. "Kami mengumpulkan bantuan dari anggota fraksi dan pengurus DPP NasDem untuk disalurkan melalui Partai NasDem Jawa Barat, yang kebetulan ketuanya adalah Sekretaris Fraksi

JAKARTA (30 November): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni memberikan perhatian khusus terkait antisipasi maraknya permainan harga tiket transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Jangan ada yang memainkan harga tiket. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan yang tidak wajar di masa-masa krusial," ujar Sri Wahyuni saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Ditjen Perhubungan Darat, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11). Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Sri Wahyuni, harga tiket transportasi biasanya tiba-tiba melonjak tinggi

JAKARTA (30 November): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan kekerasan seksual memang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Namun, hadirnya UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi kemenangan publik secara bersama, baik dari sisi politik ataupun sosial. Willy menegaskan, UU TPKS merupakan suatu komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi. “Melalui UU itu kita bicara soal standpoint, sikap, bagaimana berlaku tidak diskriminatif, dan bagaimana berlaku memiliki perspektif equality gender. Kebebasan

WATES (30 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri mengakomodasi aspirasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DIY, mengenai kurangnya fasilitas infrastruktur penunjang wisata di daerah tersebut. Aam sapaan akrab Haerul menegaskan, akan melakukan sinergi dengan mitra kerja Komisi X DPR RI, serta pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah itu. "Kami tentunya di Komisi X DPR akan berupaya mengikhtiarkan jalan terbaik dengan mitra kerja kami, yaitu Kementerian Pariwisata," ujar Aam seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kulon

JAKARTA (30 November): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mewujudkan pemerataan pelayanan kelistrikan atau penyediaan listrik di seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Komisi VI DPR, kata Martin, memahami serta menerima penjelasan dari PLN terkait Penyertaan Modal Negara (PMN), dengan rincian Tahun 2022 sebesar Rp5 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp10 triliun. Martin mengemukakan itu saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di kompleks

MAKASSAR (29 November): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Hasnah Syam mengapresiasi masukan dari berbagai pihak terkait RUU tentang Bahan Kimia. Masukan tersebut sangat bermanfaat dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU yang saat ini masih dalam proses penyusunan dan pembahasan di Baleg. “Kami sangat mengapresiasi masukan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta stakeholder di bawahnya, juga dari akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hassanudin,” ujar Hasnah Syam, dalam Kunjungan Kerja Baleg DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/11). Anggota Fraksi Partai NasDem

JAKARTA (29 November): Informasi yang akurat tentang kanker payudara sangat dibutuhkan masyarakat dalam upaya mencegah dan mengobati penyakit kanker sebagai penyebab kematian terbanyak di Indonesia. "Apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan selamat kepada para sahabat Cancer Information & Support Center Association (CISC) yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadirkan buku panduan yang berisi informasi yang akurat bagi masyarakat tentang kanker payudara ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada peluncuran secara daring buku Panduan Navigasi bagi Pasien Kanker Payudara yang diinisiasi

JAKARTA (29 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa komisinya mendukung PT Bukit Asam Tbk agar proyek Dimethyl Ether (DME) dimasukkan ke dalam Badan Layanan Umum (BLU) atau melalui skema perhitungan harga batu bara secara cost plus margin. "Termasuk adanya regulasi yang mengatur penugasan pemerintah kepada PT Bukit Asam Tbk dalam merealisasikan proyek DME tersebut," ujar Sugeng saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail beserta jajaran, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,

WATES (29 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Kulon Progo, DIY, Senin (28/11). Tim Komisi X DPR ingin menyerap aspirasi guna pembahasan revisi UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Salah satu topik yang dibawa ialah mengenai peningkatan ekonomi masyarakat Kulon Progo sebagai kawasan penyangga (buffer zone) bagi destinasi pariwisata Super Prioritas Borobudur. "Yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat Kulon Progo," ujar Haerul. Baca juga: Aam Desak Pemerintah Selesaikan Masalah

JAKARTA (29 November): Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI yang juga mantan Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa menegaskan, Fraksi Partai NasDem DPR menyetujui revisi UU IKN yang diusulkan pemerintah. "Jadi kalau sebelum ini sikap Fraksi Partai NasDem adalah abstain, itu karena kami butuh waktu untuk mempelajari substansi revisi UU IKN tersebut," tegas Saan dalam keterangannya, Selasa (29/11). Saan menambahkan, Fraksi Partai NasDem DPR harus melihat dengan baik dan mencermati poin-poin apa saja yang akan direvisi dalam UU IKN tersebut. "Secara detil kami butuh