a

Berita Fraksi

JAKARTA (28 September): Pengaturan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas)  harus berlandaskan amanat UUD 1945. Prinsip inklusi dan kesetaraan harus ditanamkan dalam pengembangan sektor pendidikan di Tanah Air. "Pengaturan sistem pendidikan nasional harus menyeluruh agar prinsip-prinsip inklusi dan kesetaraan dalam pengembangan pendidikan nasional dapat direalisasikan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi secara daring bertema Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisdiknas yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/9). Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Ratih Megasari Singkarru

MATARAM (28 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut menyoroti tingginya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mencontohkan, pada bulan Maret 2022, TNI AL mengevakuasi kapal-kapal karam yang ditumpangi PMI ilegal di Selat Malaka. "Saya ingin mengetahui bagaimana Lanal (Pangkalan TNI AL) Mataram ke depannya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Sehingga kami bisa tahu dan mengerti bahwa sebetulnya tanpa terlalu disoroti memang pihak Lanal sudah bekerja dan bergerak," ujar Hillary saat Kunjungan Kerja Spesifik

JAKARTA (28 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru mengatakan, penolakan masyarakat terhadap RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk introspeksi dalam rangka memperbaiki tata kelola pendidikan. "Tekanan publik untuk menunda pembahasan RUU Sisdiknas sangat besar. Penolakan elemen masyarakat terhadap RUU ini harus dijadikan momentum. Patut disyukuri karena ini bukti kepedulian masyarakat terhadap pendidikan," ujar Ratih dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisdiknas' , secara daring, Rabu (28/9). Ratih mengatakan, penolakan

JAKARTA (28 September): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel, mengeritik pernyataan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim tentang keberadaan tim bayangan, yang kemudian disebut sebagai vendor, yang berjumlah 400 orang. “Dengan berbagai langkah dan kebijakannya, yang kini ditambah dengan pengakuan tentang keberadaan tim bayangan ini, saya menilai sesungguhnya Mendikbud-Ristek tak paham kebutuhan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia terhadap agenda dan tata kelola pendidikan di Indonesia,” kata Gobel, Rabu (28/9). Nadiem menyampaikan tentang keberadaan tim di luar Kemendikbud-Ristek saat berbicara di United Nations Transforming

RANTEPAO (28 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Stevany Rataba menyalurkan 196 paket Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah kepada warga Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bantuan tersebut merupakan program Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 lewat jalur aspirasi Eva. Seluruh pembangunan bedah rumah tersebut sudah selesai pengerjaannya. Pada Rabu (28/9), Tim Rumah Aspirasi Eva Stevany Rataba turun ke Kelurahan Batan, Toraja Utara untuk memonitoring pelaksanaan program bedah rumah yang telah selesai dikerjakan. Eva menyampaikan, BSPS bertujuan agar warga mempunyai hunian yang

JAKARTA (28 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai PLN tidak melakukan kajian dan penelitian yang mendalam untuk program pengalihan kompor gas ke listrik. PLN akhirnya membatalkan program pengalihan kompor gas ke listrik seusai menuai polemik di tengah masyarakat. Sebelumnya, PLN berencana memulai program konversi tersebut dengan membagikan kompor listrik di berbagai kota seperti Denpasar dan Solo. “Percobaan yang dilakukan PLN dengan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat, tetapi kompor listrik yang dibagi kapasitas dayanya untuk listrik di atas

JAKARTA (27 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia mendesak pimpinan DPR mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/9). Rico mempertanyakan mengapa bakal beleid tersebut tidak diagendakan pada dua Rapat Paripurna DPR terakhir, yakni pada Selasa (20/9) dan hari ini, Selasa (27/9). Padahal, RUU tersebut sudah disepakati Komisi II DPR RI, perwakilan pemerintah dan DPD RI pada pada Pembicaraan Tingkat I dan disepakati pula untuk dilanjutkan ke Tingkat II pada Senin (12/9). "Sebenarnya semua sudah

JAKARTA (27 September): Gerakan peningkatan keseimbangan gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan harus segera direalisasikan bersama sejak dini agar percepatan penurunan angka stunting nasional bisa diwujudkan. Sumber daya manusia yang sehat dan tangguh penting untuk menjawab tantangan zaman. "Keseimbangan gizi dan ketahanan pangan menjadi langkah strategis untuk segera diwujudkan. Karena, pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat dan tangguh berdaya saing," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9). Menekan angka

JAKARTA (27 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh mengatakan, literasi digital sangat diperlukan masyarakat untuk membangun kesadaran pentingnya melindungi data pribadi. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam menjaga data pribadi. "Melindungi data pribadi ini yang harus kita share (bagikan). Pemerintah wajib melindungi data pribadi masyarakat, tapi awalnya juga dari kesadaran masyarakat sendiri agar lebih aware (menyadari). Intinya literasi digital. Anak milenial dan generasi muda berperan besar untuk mencerdaskan," ujar Kresna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin

JAKARTA (27 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) bergerak cepat menanggapi keluhan terkait tunggakan gaji guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, yang bahkan hingga sembilan bulan. “Terkait PPPK, kami juga ingin Kemendikbud- Ristek bergerak cepat dalam proses pengangkatan guru honorer. Karena masih banyak sekali keluhan, mungkin bukan hanya di dapil saya, tapi seluruh Indonesia,” ujar Ratih dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendikbud-Ristek, Nadiem