a

Berita Fraksi

JAKARTA (19 Januari): Potensi Indonesia di sejumlah sektor harus menjadi modal untuk menatap ekonomi Indonesia di  tahun 2022. Krisis global dalam sejarah adalah ruang untuk pembelajaran menuju perbaikan ekonomi tahun ini. "Ada optimistik dalam menatap perekonomian pada 2022, bila kita mampu melanjutkan kehidupan dengan norma-norma baru yang melahirkan kenormalan baru," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menatap Ekonomi Indonesia 2022 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/1). Diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto, (Ekonom, Direktur Sparklab Universitas Pelita Harapan)

JAKARTA (19 Januari): Setelah melalui proses panjang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), telah mencapai selangkah lebih maju setelah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR. ‘’Artinya, penantian panjang masyarakat Indonesia akan adanya penurunan angka kekerasan seksual dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual, tinggal selangkah lagi,” kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, Rabu (19/1) menanggapi penetapan RUU TPKS sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam  Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Lisda mengatakan masyarakat menaruh harapan besar kepada

JAKARTA (19 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Hillary Brigitta Lasut meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terutama Pasal 52 huruf R direvisi. Ia menjelaskan, revisi diperlukan karena Perpres tersebut tidak menjamin pelayanan kesehatan korban pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang. "Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden Joko Widodo, agar Perpres tersebut diubah," ujar Hillary, Rabu (19/1). Menurut Legislator NasDem tersebut, Perpres itu perlu mengakomodasi jaminan kesehatan bagi korban pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang. "Kasihan masyarakat

JAKARTA (19 Januari): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya berharap pemerintah segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TPKS. "Sekarang kan hari Selasa (18/1), kalau dikirim ya paling maksimal Jumat (21/1) sudah turun Surpres lah," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengapresiasi dukungan masyarakat, pemerintah, dan juga DPR sehingga RUU TPKS bisa disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. "Kemarin pun saya masih berkomunikasi intensif dengan Bu Menteri PPPA

JAKARTA (19 Januari): Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) mencerminkan karakter teori hukum progresif yang dicetuskan Guru Besar dan filsuf hukum, Satjipto Rahardjo, dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Menurut Subardi, teori hukum progresif menekankan pada aspek substansi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga UU IKN dibutuhkan cepat agar pembangunan bisa segera dilakukan. Legislator NasDem itu mengemukakan pandangannya tersebut menanggapi adanya komentar yang menganggap pengesahan RUU IKN menjadi UU oleh DPR terlalu cepat. Sejumlah pihak menilai, RUU

JAKARTA (19 Januari): Posko Pengaduan Kekerasan Seksual yang didirikan Partai NasDem merupakan bagian dari komitmen NasDem dalam upaya menanggulangi maraknya kekerasan seksual. “Ini merupakan komitmen Partai NasDem dalam penghapusan kekerasan seksual. Kami wujudkan dengan mendirikan posko pengaduan kekerasan seksual. Hal ini juga sekaligus bentuk dorongan agar RUU TPKS segera disahkan menjadi UU,” kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni dalam keterangannya, Rabu (19/1). Lisda menambahkan, dengan adanya posko tersebut para pelapor akan mendapatkan pendampingan hukum yang dijamin kerahasiaannya. Posko tersebut juga

JAKARTA (19 Januari): Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa mengatakan, nantinya seluruh lembaga tinggi negara akan berkedudukan di IKN baru. Rinciannya akan diatur pada rencana induk/masterplan dan akan dipindahkan secara bertahap. “Nanti semua lembaga tinggi negara yang ada di Ibu Kota pelan-pelan akan beralih ke sana (IKN baru). Memang peralihannya berbeda-beda, mulai masa persiapan, masa pembangunan, masa penyelenggaraan. Dari 2022-2024 ini kan masa persiapan, ini fase pertama. Nanti 2025-2045 fase berikutnya. Nanti dirancang rencana induk/masterplan,” ujar Saan di ruang

JAKARTA (19 Januari): Fraksi NasDem DPR RI terus memperjuangkan alokasi 5% dana desa untuk kepentingan operasional kepala desa. NasDem pun menagih janji pemerintah yang akan mengalokasikan 5% dana desa tersebut karena sebelumnya Presiden dan Menteri Desa sudah menjanjikan alokasi yang demikian. Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad M. Ali saat menerima audiensi Forum Kepala Desa Indonesia (FKDI) di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). “Fraksi NasDem mengingatkan kembali sekaligus menagih janji Presiden Jokowi dan Menteri Desa yang

JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menilai informasi terkait obat Covid-19 yang sudah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat, masih kurang disosialisasikan ke masyarakat. Nurhadi mengemukakan itu saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan POM, Penny Lukito, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Suharyanto, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Selain itu, Legislator NasDem tersebut meminta Ketua Satgas Penanganan Covid-19, agar karantina mandiri bagi pelaku perjalanan luar negeri tidak dijadikan sebagai ladang bisnis. "Saya harap karantina

RUMBIA (18 Januari): Anggota Komisi X DPR RI, Tina Nur Alam menyerahkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) hasil aspirasinya kepada 2.276 pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (17/1). "Kita bersama-sama pemerintah untuk mewujudkan kemajuan pendidikan. Kita semua harus bergandengan tangan, koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, serta juga pihak swasta," kata Tina seusai menyerahkan beasiswa PIP aspirasi kepada perwakilan siswa di Rumbia, Bombana. Legislator NasDem itu menambahkan, pemerintah perlu memastikan seluruh anak usia sekolah bisa mendapatkan pelayanan