a

Berita Fraksi

JAKARTA (20 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,  Rudi Hartono Bangun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya mulai Senin, 23 Mei 2022. Rudi menilai Presiden mendengar aspirasi masyarakat. Pencabutan larangan tersebut tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak. “Saya mengingatkan agar Presiden memantau kinerja menterinya yang mengurusi perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kuota CPO untuk dalam negeri harus diawasi ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng," ungkap

JAKARTA (20 Mei): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menerima audiensi Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5). AMTI menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan tembakau di Indonesia. Di antaranya, makin masifnya kampanye negatif mengenai tembakau, hingga beberapa aturan yang menghambat berjalannya industri tembakau di Indonesia. “Penyelesaian masalah tembakau ini harus dari hulu ke hilir, karena kan semua berkaitan. Satu yang pasti itu isu cukai, yang sejauh ini selalu

BALIGE (20 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung memberikan sejumlah hadiah untuk pemenang lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut) yang diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Toba. Lomba diselenggarakan di Institut Teknologi Del, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Kamis (19/5). Hadiah berupa uang pembinaan tersebut merupakan dana pribadi Martin yang diserahkan melalui Tim Martin Manurung Centre (MMC). Legislator NasDem itu dalam keterangannya mengatakan, kompetisi semacam itu harus terus dilaksanakan untuk memicu para pelajar agar berprestasi. Ia berharap, adanya

JAKARTA (20 Mei): Pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis dalam proses merealisasikan kebangkitan nasional lewat peningkatan kesejahteraan setiap keluarga di Indonesia. "Untuk segera bangkit kita perlu sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, berkarakter dan berdaya saing. Proses pembentukannya harus di mulai dari keluarga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/5). Perempuan, menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, merupakan aktor sentral dalam pembentukan kualitas keluarga. Karena, peran ibu dalam satu keluarga tidak hanya sebagai manager dan pendidik, lebih dari itu juga menanamkan nilai-nilai

JAKARTA (20 Mei): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Moh Haerul Amri mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk memberikan perhatian pada mahasiswa program doktoral yang tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah. "Insyaallah kita akan mendesak Mendikbud-Ristek untuk memberikan kebijakan yang lebih pas kepada kawan-kawan menempuh gelar doktoral. Hal ini menjadi tanggung jawab negara," ujar Haerul Amri, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMDI) 2018, Rabu (18/5). Aam, sapaan akrab Haerul Amri

JAKARTA (19 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mendorong pembangunan kawasan industri manufaktur yang lebih baik, bukan hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Menurut Sugeng, pembangunan kawasan industri manufaktur tidak hanya menyerap tenaga kerja, modal, dan teknologi, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi negara. “Di samping menyerap tenaga kerja, modal capital, teknologi dan seterusnya, perluasan kawasan industri harus juga memperhatikan bagaimana industri-industri manufaktur yang didorong habis-habisan agar perkembangannya jauh lebih baik secara komposisi produk domestik bruto,” ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi

JAKARTA (19 Mei): Kebijakan pelonggaran penggunaan masker di area terbuka harus dimaknai sebagai bagian dari proses menuju endemi. Masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam euforia pelonggaran itu sehingga abai terhadap kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan. "Dalam proses menuju endemi memang perlu secara bertahap menguji imunitas masyarakat terhadap kondisi terkini. Sehingga kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengendalian Covid-19 harus terus ditingkatkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/5). Pada Selasa (17/5) Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat lepas masker di ruang

JAKARTA (19 Mei): Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diminta bekerja secara benar dan transparan dalam memilih anggota KPI periode mendatang. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang akan diterima cukup berat. Permintaan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh. “Dalam melakukan seleksi saya harapkan dilakukan secara benar dan transparan. Tidak ada yang asal ikut-ikutan, mengingat tugas dan tanggung jawab yang cukup berat,” ujar Kresna saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Pansel KPI,

JAKARTA (19 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari reformasi pada 21 Mei, tidak mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Sahroni, unjuk rasa merupakan salah satu amanat reformasi yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Sehingga, aksi unjuk rasa semakin terbuka dalam dunia demokrasi. Namun, Legislator NasDem itu mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya dengan tepat dan tidak mengarah pada perebutan kekuasaan. "Unjuk

JAKARTA (19 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan pemerintah harus segera membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. "Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi untuk petani sawit," tegas Rudi dalam keterangannya, Selasa (17/5). Menurut Rudi, larangan ekspor yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi para petani sawit. "Jadi petani sekarang hasil sawitnya tidak laku, tidak diterima