a

September 2022

JAKARTA (30 September): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung meminta Presiden Joko Widodo tetap melaksanakan program Banpres (Bantuan Presiden) Produktif Usaha Mikro (BPUM). Bantuan tersebut sangat membantu para pelaku usaha mikro agar tetap produktif. BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. Mekanisme penyalurannya adalah dengan transfer langsung ke rekening penerima bantuan. Martin mengaku kaget ketika mengetahui bahwa pemerintah tidak lagi menyediakan anggaran BPUM tersebut. Legislator NasDem itu kemudian menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi pada Jumat (30/9). "Yth Bapak

JAKARTA (30 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengatakan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana akan mencegah tindak korupsi. “Dalam beberapa hal bisa membantu untuk melakukan pencegahan terhadap tindak korupsi,” kata Taufik dalam program Hot Room, Metro TV,  Rabu (28/9). Legislator NasDem itu menegaskan, isu yang beredar di masyarakat bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset adalah keliru. DPR tidak pernah menolak adanya RUU tersebut. “Di tahun 2021 kalau tidak salah, itu bukan ditolak oleh DPR tapi pemerintah yang tidak mengajukan, karena

JAKARTA (30 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Divisi Propam Polri mengusut tindakan nakal oknum Polantas yang meminta sejumlah uang dan mengancam seorang perempuan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Belakangan video oknum Polantas yang viral di media sosial karena meminta uang kepada pengguna jalan tol sebesar Rp600 ribu dan mengancam wanita yang merekam ulahnya dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. "Saya meminta Divisi Propam memberikan tindakan tegas terhadap oknum tersebut," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (30/9). Legislator NasDem

JAKARTA (30 September): Semua anak bangsa harus konsisten bergerak bersama dengan landasan nilai-nilai Pancasila agar mampu menjawab setiap tantangan dalam proses pembangunan bangsa dan negara menjadi lebih baik. "Penting bagi setiap anak bangsa untuk memiliki visi yang sama berlandaskan Pancasila dalam membangun negeri ini. Peristiwa Gerakan 30 September harus menjadi pengingat setiap anak bangsa akan pentingnya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam bernegara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/9). Sejarah mencatat Gerakan 30 September 1965 merupakan aksi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan

Oleh: Habib Mohsen Alhinduan Anggota Dewan Pakar Pusat Partai NasDem     MENANGGAPI pidato Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh pada acara peresmian Gedung NasDem dan Pelantikan Ketua DPD NasDem Kota Minahasa di Sulawesi Utara, beliau mengatakan jangan mencapai kemenangan dengan segala cara dihalalkan. Istilah politik disebut Permisif artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan sarana canggih. Metodologi Pragmatisme menurut Robert S Pierce dan William James pragmatisme adalah sebuah metodologi yang hanya mengacu pada tujuan praktis semata. Sehingga tercapai, nilai-nilai dalam proses pencapaiannya. Gejala yang saat ini

JAKARTA (30 September): Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengkritik Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ yang membolehkan penjabat kepala daerah memecat dan memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, SE tersebut mempunyai celah digunakan sebagai alat politik. “Kekhawatiran kita bilamana terjadi di 2024 nanti sudah dibatasi oleh peraturan pemerintah untuk tidak melakukan mutasi dan lain-lain, tiba-tiba melakukan itu dan dijadikan sebagai alat ketika maju ataupun mempunyai niat maju menjadi bakal calon Pilkada, itu menjadi satu benturan,” ujar Wibi Andrino,

JAKARTA (29 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ikut bertanggung jawab dengan permasalahan jerat utang dan penempatan berbiaya tinggi (overcharging) yang dialami sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI), yang bekerja di sektor perkebunan di Inggris. Sebab bagi Irma, Kemenaker secara resmi ikut melakukan pelepasan atau pemberangkatan 250 PMI ke Inggris pada awal Juli lalu. "Harus (tanggung jawab). Jangan lepas tangan. Yang melepas saat itu, kalau tidak salah Dirjen Binapenta (Pembinaan Penempatan Kerja Kemenaker),” kata Irma dalam pesan

JAKARTA (29 September): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel menerima para rektor dari seluruh perguruan tinggi swasta di Provinsi Gorontalo. Mereka menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat dari Dapil Gorontalo tersebut. “Gorontalo harus menjadi lumbung pangan dan dunia pendidikan harus sejalan dengan kondisi di wilayahnya serta rencana pengembangannya,” kata Gobel, Rabu (28/9). Gobel menerima Aptisi (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) itu di lantai empat Gedung Nusantara III, DPR Senayan Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu Syamsu Qamar Badu (Guru Besar mantan Rektor

SOREANG (29 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, pendataan tenaga non ASN (Aparatur Sipil Negara)  yang berlangsung hingga 30 September sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas serta transparansi, sehingga tidak ada tenaga non ASN yang terlewatkan dalam proses pendataan. "Ini menyangkut nasib mereka ke depan. Jangan sampai mereka yang sudah mengabdi sekian puluh tahun atau belasan tahun, namun begitu ada kesempatan mereka justru tidak terdaftar," ungkap Saan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR menemui Bupati Bandung, Dadang Supriatna di Soreang,

JAKARTA (29 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung mengapresiasi pemerintah yang memberikan dana untuk pengembangan kebudayaan. Namun hal tersebut perlu disertai strategi yang baik pula. Kemendikbud-Ristek meluncurkan dana abadi kebudayaan. Program itu sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. “Dana abadi itu baik sekali untuk negara ini bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menggerakkan atau memberi apresiasi terhadap bidang kebudayaan. Tapi yang lebih penting, harus ada