a

September 2022

JAKARTA (28 September): Pengaturan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas)  harus berlandaskan amanat UUD 1945. Prinsip inklusi dan kesetaraan harus ditanamkan dalam pengembangan sektor pendidikan di Tanah Air. "Pengaturan sistem pendidikan nasional harus menyeluruh agar prinsip-prinsip inklusi dan kesetaraan dalam pengembangan pendidikan nasional dapat direalisasikan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi secara daring bertema Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisdiknas yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/9). Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Ratih Megasari Singkarru

PALU (28 September): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di sekretariat DPW NasDem, Jl. Chairil Anwar, Palu, Selasa (27/9). Dalam Sambutannya, Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira mengatakan, ada dua momentum yang akan dihadapi dan menentukan masa depan NasDem di 2024, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. "Rapimwil ini perlu dilakukan untuk membahas beberapa hal penting yang akan dibahas bersama, sehingga terbangun kesepahaman dalam kerja-kerja politik NasDem ke depan," kata Nilam. Nilam yang juga Ketua

MATARAM (28 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut menyoroti tingginya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mencontohkan, pada bulan Maret 2022, TNI AL mengevakuasi kapal-kapal karam yang ditumpangi PMI ilegal di Selat Malaka. "Saya ingin mengetahui bagaimana Lanal (Pangkalan TNI AL) Mataram ke depannya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Sehingga kami bisa tahu dan mengerti bahwa sebetulnya tanpa terlalu disoroti memang pihak Lanal sudah bekerja dan bergerak," ujar Hillary saat Kunjungan Kerja Spesifik

JAKARTA (28 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru mengatakan, penolakan masyarakat terhadap RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk introspeksi dalam rangka memperbaiki tata kelola pendidikan. "Tekanan publik untuk menunda pembahasan RUU Sisdiknas sangat besar. Penolakan elemen masyarakat terhadap RUU ini harus dijadikan momentum. Patut disyukuri karena ini bukti kepedulian masyarakat terhadap pendidikan," ujar Ratih dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisdiknas' , secara daring, Rabu (28/9). Ratih mengatakan, penolakan

BOGOR (28 September): Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bogor membagikan bahan bakar minyak (BBM) gratis kepada Pengemudi Ojek Online (Ojol) Kota Bogor, baru-baru ini. Kegiatan yang diinisiasi Ketua DPD NasDem Kota Bogor, Benninu Argoebie itu dipusatkan di Jalan Djuanda, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Menurut Ketua KONI Kota Bogor itu kegiatan tersebut dihelat dalam rangka meringankan beban driver ojol yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pembagian BBM gratis itu kata Benninu berangkat usai dirinya memperhatikan kebijakan kenaikan harga BBM dalam beberapa minggu ke belakang. Dari

JAKARTA (28 September): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel, mengeritik pernyataan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim tentang keberadaan tim bayangan, yang kemudian disebut sebagai vendor, yang berjumlah 400 orang. “Dengan berbagai langkah dan kebijakannya, yang kini ditambah dengan pengakuan tentang keberadaan tim bayangan ini, saya menilai sesungguhnya Mendikbud-Ristek tak paham kebutuhan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia terhadap agenda dan tata kelola pendidikan di Indonesia,” kata Gobel, Rabu (28/9). Nadiem menyampaikan tentang keberadaan tim di luar Kemendikbud-Ristek saat berbicara di United Nations Transforming

RANTEPAO (28 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Stevany Rataba menyalurkan 196 paket Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah kepada warga Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bantuan tersebut merupakan program Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 lewat jalur aspirasi Eva. Seluruh pembangunan bedah rumah tersebut sudah selesai pengerjaannya. Pada Rabu (28/9), Tim Rumah Aspirasi Eva Stevany Rataba turun ke Kelurahan Batan, Toraja Utara untuk memonitoring pelaksanaan program bedah rumah yang telah selesai dikerjakan. Eva menyampaikan, BSPS bertujuan agar warga mempunyai hunian yang

JAKARTA (28 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai PLN tidak melakukan kajian dan penelitian yang mendalam untuk program pengalihan kompor gas ke listrik. PLN akhirnya membatalkan program pengalihan kompor gas ke listrik seusai menuai polemik di tengah masyarakat. Sebelumnya, PLN berencana memulai program konversi tersebut dengan membagikan kompor listrik di berbagai kota seperti Denpasar dan Solo. “Percobaan yang dilakukan PLN dengan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat, tetapi kompor listrik yang dibagi kapasitas dayanya untuk listrik di atas

JAKARTA (27 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia mendesak pimpinan DPR mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/9). Rico mempertanyakan mengapa bakal beleid tersebut tidak diagendakan pada dua Rapat Paripurna DPR terakhir, yakni pada Selasa (20/9) dan hari ini, Selasa (27/9). Padahal, RUU tersebut sudah disepakati Komisi II DPR RI, perwakilan pemerintah dan DPD RI pada pada Pembicaraan Tingkat I dan disepakati pula untuk dilanjutkan ke Tingkat II pada Senin (12/9). "Sebenarnya semua sudah

JAKARTA (27 September): Gerakan peningkatan keseimbangan gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan harus segera direalisasikan bersama sejak dini agar percepatan penurunan angka stunting nasional bisa diwujudkan. Sumber daya manusia yang sehat dan tangguh penting untuk menjawab tantangan zaman. "Keseimbangan gizi dan ketahanan pangan menjadi langkah strategis untuk segera diwujudkan. Karena, pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat dan tangguh berdaya saing," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9). Menekan angka