a

January 2022

JAKARTA (19 Januari): Potensi Indonesia di sejumlah sektor harus menjadi modal untuk menatap ekonomi Indonesia di  tahun 2022. Krisis global dalam sejarah adalah ruang untuk pembelajaran menuju perbaikan ekonomi tahun ini. "Ada optimistik dalam menatap perekonomian pada 2022, bila kita mampu melanjutkan kehidupan dengan norma-norma baru yang melahirkan kenormalan baru," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menatap Ekonomi Indonesia 2022 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/1). Diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto, (Ekonom, Direktur Sparklab Universitas Pelita Harapan)

SAMARINDA (19 Januari): Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Celni Pita Sari melakukan sidak untuk memeriksa langsung ke lapangan terkait pengerjaan saluran air di sejumlah daerah di Samarinda. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi banjir. "Kami datang untuk melakukan sidak pekerjaan drainase penanggulangan banjir se-Samarinda tahun pengerjaan 2021," kata Celni Pita Sari yang juga Ketua Garda Pemuda NasDem Kaltim itu ketika dihubungi nasdem.id dari Jakarta, Rabu (19/1). Anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda itu meninjau proyek pengerjaan normalisasi di beberapa titik di Kota Samarinda

JAKARTA (19 Januari): Setelah melalui proses panjang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), telah mencapai selangkah lebih maju setelah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR. ‘’Artinya, penantian panjang masyarakat Indonesia akan adanya penurunan angka kekerasan seksual dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual, tinggal selangkah lagi,” kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, Rabu (19/1) menanggapi penetapan RUU TPKS sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam  Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Lisda mengatakan masyarakat menaruh harapan besar kepada

JAKARTA (19 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Hillary Brigitta Lasut meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terutama Pasal 52 huruf R direvisi. Ia menjelaskan, revisi diperlukan karena Perpres tersebut tidak menjamin pelayanan kesehatan korban pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang. "Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden Joko Widodo, agar Perpres tersebut diubah," ujar Hillary, Rabu (19/1). Menurut Legislator NasDem tersebut, Perpres itu perlu mengakomodasi jaminan kesehatan bagi korban pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang. "Kasihan masyarakat

JAKARTA (19 Januari): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya berharap pemerintah segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TPKS. "Sekarang kan hari Selasa (18/1), kalau dikirim ya paling maksimal Jumat (21/1) sudah turun Surpres lah," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengapresiasi dukungan masyarakat, pemerintah, dan juga DPR sehingga RUU TPKS bisa disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. "Kemarin pun saya masih berkomunikasi intensif dengan Bu Menteri PPPA

JAKARTA (19 Januari): Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) mencerminkan karakter teori hukum progresif yang dicetuskan Guru Besar dan filsuf hukum, Satjipto Rahardjo, dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Menurut Subardi, teori hukum progresif menekankan pada aspek substansi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga UU IKN dibutuhkan cepat agar pembangunan bisa segera dilakukan. Legislator NasDem itu mengemukakan pandangannya tersebut menanggapi adanya komentar yang menganggap pengesahan RUU IKN menjadi UU oleh DPR terlalu cepat. Sejumlah pihak menilai, RUU

JAKARTA (19 Januari): Posko Pengaduan Kekerasan Seksual yang didirikan Partai NasDem merupakan bagian dari komitmen NasDem dalam upaya menanggulangi maraknya kekerasan seksual. “Ini merupakan komitmen Partai NasDem dalam penghapusan kekerasan seksual. Kami wujudkan dengan mendirikan posko pengaduan kekerasan seksual. Hal ini juga sekaligus bentuk dorongan agar RUU TPKS segera disahkan menjadi UU,” kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni dalam keterangannya, Rabu (19/1). Lisda menambahkan, dengan adanya posko tersebut para pelapor akan mendapatkan pendampingan hukum yang dijamin kerahasiaannya. Posko tersebut juga

JAKARTA (19 Januari): Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa mengatakan, nantinya seluruh lembaga tinggi negara akan berkedudukan di IKN baru. Rinciannya akan diatur pada rencana induk/masterplan dan akan dipindahkan secara bertahap. “Nanti semua lembaga tinggi negara yang ada di Ibu Kota pelan-pelan akan beralih ke sana (IKN baru). Memang peralihannya berbeda-beda, mulai masa persiapan, masa pembangunan, masa penyelenggaraan. Dari 2022-2024 ini kan masa persiapan, ini fase pertama. Nanti 2025-2045 fase berikutnya. Nanti dirancang rencana induk/masterplan,” ujar Saan di ruang

TUBAN (19 Januari): Ketua Garnita Malahayati NasDem Tuban, Jawa Timur, Endang Tri Wahyumi memberikan edukasi pemanfaatan limbah bersama Kelompok Peduli Lingkungan FBST (Forum Bank Sampah Tuban) di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban, Selasa (18/1). Dalam acara yang dihadiri Ketua Partai NasDem Tuban, Sumantri dan puluhan warga serta Kepala Desa Sumurgung Prayitno, memberikan wawasan kepada masyrakat untuk memproses minyak jelantah menjadi barang yang lebih manfaat buat masyrakat. "Pelatihan pembuatan lilin dari minyak jelantah yang disampaikan untuk masyarakat semoga bisa lebih manfaat dan mengurangi beban pengeluaran untuk masyarakat," kata

GORONTALO (19 Januari): Kasus kekerasan seksual menimbulkan keprihatinan dan rasa tanggungjawab seluruh elemen bangsa. Atas kondisi ini, Partai NasDem membuka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di semua kantor DPW NasDem yang ada di Indonesia. Salah satu posko tersebut ada di kantor DPW NasDem Provinsi Gorontalo. “Seluruh kader diminta melaporkan jika ada kejadian kekerasan seksual di sekitar, dan juga wajib mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan edukasi yang baik di masyarakat,” kata Ketua DPW NasDem Gorontalo, Hamim Pou, yang juga Bupati Bone Bolango, Rabu (19/1). Menurut dia, maraknya kasus