Libatkan UMKM untuk Pengadaan APD
JAKARTA (8 April): Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem, Nurhadi meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara agar melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk memenuhi kebutuhan para tenaga medis maupun masyarakat menghadapi Covid 19.
Permintaan itu disampaikan Nurhadi dalam rapat kerja yag digelar secara virtual antara Mensos Juliari P Batubara dengan Komisi VIII DPR RI, pada Selasa (7/4).
“Dengan melibatkan para pelaku UMKM dalam pembuatan masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri, maka akan membuat perekonomian masyarakat tetap berjalan. Hal ini tentunya juga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di tengah pandemi virus Corona,” jelas Legislator NasDem tersebut.
Nurhadi menilai bahwa melibatkan UMKM dalam pembuatan APD merupakan sebuah peluang usaha bagi masyarakat selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah.
“Ini peluang usaha bagi masyarakat, dan pemerintah sebagai agennya dalam mendesain masyarakat agar tetap produktif dan berkarya di tengah situasi sulit seperti ini," kata anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur VI itu.
Dalam raker itu Nurhadi juga mempertanyakan kepada Mensos perihal data penerima BLT yang dinilainya masih rawan tumpang tindih.
"Apakah data penerima BLT ini tidak akan tumpang tindih? Pasalnya pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, malah tidak mendapatkan. Ini harus diperhatikan," tanya Nurhadi.
Nurhadi mempertanyakan itu setelah mendapat penjelasan dari Mensos Juliari yang membeberkan skema BLT bagi warga yang tidak termasuk penerima bantuan khusus yang jumlahnya sekitar 7,5 juta jiwa.
"Di luar program sembako dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang diperluas, masih ada sekitar 7,5 juta warga yang tidak mendapat apa-apa. Artinya mereka tidak mendapat PKH, tidak mendapat sembako, tidak mendapat bansos khusus," kata Juliari.
"Ini kami sudah usulkan dan sudah disetujui (Presiden). Mohon dukungan Komisi VIII DPR. Akan kami berikan BLT dalam bentuk uang tunai senilai Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan," lanjut Mensos.(*)
