a

Berita

JAKARTA (21 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, memberikan atensi terhadap aspirasi yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai tidak transparan dan akuntabel. "Saya melihat usulan ICW ini berdasarkan catatan kritis ICW, gagasan konstruktif ini akan menjadi atensi kita dalam rapat dengan Mendagri," kata Amin seusai Komisi II DPR menerima audiensi ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/9). Terkait aspirasi tersebut, Amin akan menindaklanjuti dengan Kemendagri

JAKARTA (20 September): Membatik seperti menjalani kehidupan di mana setiap prosesnya memiliki filosofi berharga dan ada makna-makna mendalam dari awal hingga akhir. Begitulah sebagian kutipan dari keseruan bedah Novel Ipah dan Bromocorah, A Batik Story di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (20/9). Bedah novel tersebut diisi langsung oleh penulisnya, Dr. Rusdian (Yan) Lubis yang telah mengelilingi 53 negara itu bahkan sukses memberikan paradigma baru bagi para peserta yang memenuhi Auditorium Panglima Itam Library of NasDem. Hadir sejumlah pengurus DPP NasDem antara lain, Sekjen Partai NasDem, Hermawi

JAKARTA (20 September): Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan, pesta demokrasi 2024 seyogianya menjadi tonggak sejarah yang mampu memberi warna bahwa demokrasi itu lekat dengan kesetaraan dan keadilan. "Secara subyektif saya menilai kondisi menjelang pesta demokrasi tahun depan, perjuangan mewujudkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen menjadi agak sulit, karena ada perubahan peraturan KPU di tengah proses pencalonan legislatif yang sudah berjalan," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menyambut Pesta Demokrasi 2024 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/9). Diskusi yang dimoderatori Luthfi

JAKARTA (20 September): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, menegaskan bahwa listrik merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara. Program Listrik Desa harus didukung dan dipastikan bisa dirasakan masyarakat di seluruh Tanah Air. "Listrik bukan masalah menjadi prioritas atau tidak. Ini keharusan. Listrik kan hak dasar warga negara kalau kita mengacu konstitusi. Program Listrik Desa ini soal keharusan," kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT PLN, Dirut PT RNI/ID Food, dan Dirut PT Reasuransi Indonesia, di Kompleks Parlemen,

KUPANG (20 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, meminta Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) segera membentuk peraturan daerah (perda) untuk perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Ini diperlukan, menurut dia, guna mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi di NTT. "Provinsi NTT merupakan daerah pemasok tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang cukup banyak. Mengatasi hal itu, sudah saatnya Pemprov NTT memiliki perda yang melindungi pekerja migran agar tidak terjebak dalam kasus TPPO seperti terjadi selama

SURABAYA (20 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri, mendukung inovasi perguruan tinggi untuk bisa mencapai hilirisasi sekaligus meningkatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui paten hasil penelitian. "Dengan demikian, produk inovasi karya insan akademis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang luas dan bisa meningkatkan kesejahteraan para penelitinya," ujar Amri dalam sosialisasi bertajuk 'Penguatan Komersialisasi Produk Hasil Penelitian', di Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/9). Gus Amri menegaskan, perguruan tinggi terus melahirkan karya dan inovasi yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi tinggi, misalnya melalui

JAKARTA (20 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, mengusulkan kepada PLN untuk membangun jaringan listrik hingga ke wilayah blank spot atau titik gelap di pedalaman Kabupaten Gunungkidul, DIY. Sejumlah spot tersebut memang tidak berada di permukiman warga, tetapi merupakan kawasan tak berpenduduk yang menghubungkan antardusun dengan topografi pegunungan dan hutan. Menurut Subardi, kawasan tersebut butuh aliran listrik untuk mendukung aktivitas warga. “Misal di Gunungkidul yang luasnya hampir separuh dari DIY. Itu jarak satu dusun ke dusun lain bisa melewati hutan jati.

JAKARTA (20 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan Pemilu 2024 merupakan sebuah momentum untuk memperbaiki taraf demokrasi Indonesia menjadi lebih stabil, sehat, dan berkualitas. "Pemilu 2024 yang akan datang bisa kita jadikan sebagai tonggak atau momentum untuk memperbaiki demokrasi kita," ujar Saan dalam diskusi bertema 'Menyambut Pesta Demokrasi 2024' yang diselenggarakan Forum Denpasar (FDD) 12, di Jakarta, Rabu (20/9). Saan menegaskan, Indonesia masih meyakini demokrasi sebagai pilihan sistem untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, harus ada kesadaran kolektif untuk menjaga, merawat, memelihara demokrasi

JAKARTA (20 September): Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan, optimalisasi teknologi digital dalam penguatan branding sejumlah daerah tujuan wisata, harus tetap mengedepankan kearifan lokal. "Kudus memiliki banyak warisan kebudayaan dalam bentuk benda dan tak benda. Pekerjaan rumah kita bersama bagaimana kita mampu menerapkan strategi yang tepat untuk membranding Kudus dengan sejumlah kekayaan budaya yang dimilikinya," kata Lestari dalam sambutan secara daring pada kegiatan bimbingan teknis bertema 'Strategi Branding Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Media Sosial' yang digelar Deputi Bidang Pemasaran c.q. Direktorat

JAKARTA (20 September): Fraksi Partai NasDem memandang bahwa anggaran untuk subsidi mobil listrik lebih baik dialihkan ke sektor-sektor produktif yang langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. "NasDem memandang bahwa anggaran tersebut lebih baik disalurkan ke sektor produktif seperti pertanian yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja, di mana pertumbuhan terus menurun dari tahun-ketahun,” kata anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, saat membacakan pendapat mini Fraksi NasDem pada pembicaraan tingkat I RUU tentang APBN 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,