a

Berita

JAKARTA (18 Mei): Nilai-nilai keindonesiaan harus dimplementasikan sebagai cara hidup. Karena melalui nilai-nilai itu, Indonesia mampu bangkit dari setiap krisis dan tantangan yang dihadapi. "Bicara tentang nilai-nilai baik dari bangsa ini, kita bisa gali kembali pikiran-pikiran besar para pendiri bangsa seperti yang tercetus pada peristiwa Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah Pemuda 1928," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Focus Group Discussion yang digelar bersama MPR RI, Forum Diskusi Denpasar 12 dan Nenilai secara hybrid bertema Nilai-nilai Baik untuk Indonesia Bangkit; Sebuah Renungan

JAKARTA (18 Mei): Kepala Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menerima audiensi keluarga Kurnia Hayati, pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi, di ruang rapat Fraksi NasDem DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5). Keluarga Kurnia melaporkan, Kurnia Hayati diberangkatkan PT Putra Timur Mandiri dengan visa umroh, bukan visa kerja. Kurnia juga dijanjikan upah 4000-5000 Riyal, namun dalam kenyataannya hanya mendapat upah 1200 Riyal. Selain itu, juga tidak ada kontrak kerja dan asuransi bagi Kurnia. "Meskipun satu orang tetap

SINTANG (18 Mei): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania mendorong pemerintah dan masyarakat berkolaborasi memajukan sektor perikanan budidaya di Kalimantan Barat (Kalbar). "Temu lapang sebagai langkah membangun keberlanjutan komunikasi, sinergi, dan tindak lanjut atas bantuan pemerintah khususnya dari Ditjen Perikanan Budidaya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), seperti bioflok, benih, dan mesin pakan kepada masyarakat Kalbar," ujar Yessy saat menghadiri temu lapang bersama masyarakat pembudidaya keramba jaring apung, di Sintang, Kalbar, Rabu (18/5). Di Kabupaten Sintang, kata Yessy, pada tahun 2021  KKP

JAKARTA (18 Mei): Pemerintah dinilai sudah bisa mengakhiri kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada oknum eksportir dengan menghadirkan kebijakan baru. Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, Selasa (17/5) mengomentari kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil yang diberlakukan sejak 28 April 2022. “Hasil rapat Komisi VI DPR pada Januari itu sebenarnya sudah sangat komprehensif dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO)

JAKARTA (17 Mei): Orang dengan kondisi penyakit langka (Odalangka) harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukan gerakan untuk mewujudkan langkah nyata untuk membenahi tata kelola penanggulangan berbagai penyakit langka. "Dalam upaya penanggulangan berbagai penyakit langka di Tanah Air dibutuhkan upaya pemetaan masalah dalam satu list prioritas agar gerakan untuk penanganan Odalangka menjadi lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menerima audiensi komunitas pemerhati Odalangka secara daring, Selasa (17/5). Dalam audiensi dengan Wakil Ketua MPR RI bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah

JAKARTA (16 Mei): Para pemangku kepentingan harus segera mengakselerasi sejumlah langkah yang direncanakan pemerintah untuk menghadapi dampak krisis global. "Perintah Presiden pada Musrenbangnas akhir April 2022 lalu harus benar-benar diakselerasi oleh para menteri di lapangan, sehingga kita benar-benar mampu menghadapi ancaman krisis global," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/5). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 27 April 2022 lalu mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam mewujudkan tema tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan agar para pembantunya melaksanakan

KARANGANYAR (16 Mei): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, Partai NasDem melalui Komisi VII DPR akan mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk membangun pabrik pupuk di Jawa Tengah (Jateng). Hal itu sebagai upaya menolong petani, mendapatkan kecukupan pupuk secara tepat waktu, dan harga terjangkau. "Kan aneh ini, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah lumbung padi, selama ini dipenuhi pupuk dari Kujang Jabar dan Petro Gresik. Jawa Tengah belum punya pabrik pupuk, padahal secara infrastrutural ada, misalnya di Cilacap," kata Sugeng seusai membuka Festival Caping

MELAWI (16 Mei) : Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Yessy Melania membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perikanan Budidaya tahun 2022 bersama Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Aula Kurnia Waterpark, Kecamatan Nanga, Kabupaten Melawi, akhir pekan lalu. Dalam acara yang diikuti kelompok tani budidaya perikanan di Kabupaten Melawi itu Yessy mengatakan kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengembangkan potensi budidaya perikanan. "Rata-rata masyarakat kita masih bergulat di sektor perkebunan, kita masih harus meningkatkan produktivitas sektor perikanan juga di Kabupaten Melawi," kata Yessy dalam keterangannya, Senin (16/5). Yessy mendorong Dirjen

JAKARTA (16 Mei) : Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi pada hewan ternak di beberapa daerah terus dilakukan secara maksimal. SYL juga menegaskan PMK tidak menular dan tidak berisiko pada kesehatan manusia. Menteri Pertanian yang juga kader NasDem itu menerangkan melalui pemberian obat, vitamin, antibiotik serta penguatan imun kepada hewan terpapar PMK bisa membuat kondisinya membaik. Hewan yang awalnya meler mulai segar dan yang sempat tidak bisa berdiri bisa berangsur normal. "Alhamdulillah pemberian kita dalam bentuk

JAKARTA (16 Mei): Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Aminurokhman mengingatkan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjabat (Pj) kepala daerah yang telah ditunjuk dan dilantik. "Pemerintah harus melakukan evaluasi atas kinerja para Pj kepala daerah ini. Misalnya setiap enam bulan atau satu tahun," kata Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/5). Menurutnya, evaluasi sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja para Pj kepala daerah ini dalam membangun komunikasi dan etos kerja di berbagai pemerintahan daerah serta bisa bekerjasama dengan