Tegakkan Aturan Atasi Krisis Iklim Pemicu Kekerasan terhadap Anak
JAKARTA (28 Desember): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, mengungkapkan pemerintah tidak bisa melihat permasalahan krisis iklim yang memicu kekerasan pada anak hanya dengan sebelah mata. Oleh karenanya, menurut dia, diperlukan langkah serius dan komprehensif, bukan hanya melihat isu krisis iklim pada tataran jargon dan sebatas ekonomi dengan membuka pasar karbon tanpa membuat peta jalan pengendalian pencemaran dan pengembalian kapasitas alam. “Krisis iklim dengan kekerasan terhadap anak, keduanya bisa langsung maupun tidak langsung berhubungan. Jangan lupakan, kekerasan domestik terhadap anak meningkat seiring dengan
Penunjukan Gubernur DKJ oleh Presiden Kemunduran Demokrasi
JAKARTA (8 Desember ): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menilai mekanisme penunjukan dan pemberhentian gubernur oleh presiden yang ada dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan kemunduran demokrasi. "Ini tentu sebuah kemunduran demokrasi. Pemilihan kepala daerah itu merupakan proses sirkulasi kekuasaan yang menjadi hak daulat rakyat," ujar Willy, Kamis (7/12). Menurut Willy, mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh Presiden akan merenggut hak rakyat. Mekanisme itu akan meniadakan pilkada yang selama ini ada di Jakarta. "Meniadakan pilkada sama juga dengan meniadakan hak
NasDem Perjuangkan Pemilihan Gubernur Jakarta Tetap Melalui Pilkada Langsung
JAKARTA (7 Desember): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menegaskan NasDem tetap memperjuangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui mekanisme pilkada. Artinya, rakyat tetap berperan untuk memilih pemimpinnya, bukan ditentukan oleh kepala negara. Hal itu ditegaskan Willy merespons draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI. Salah satu yang menuai pro kontra adalah beleid itu mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. "Sebagai sebuah mekanisme demokratik untuk pemilihan
Willy Soroti Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilu 2024
JAKARTA (22 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menyoroti netralitas kepala desa dan perangkatnya dalam Pemilu 2024. Netralitas aparat dipertanyakan setelah asosiasi kepala desa mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. “Kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat kalau netralitas itu penting,” kata Willy di Jakarta, Selasa (21/11). Delapan asosiasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terjadi dalam Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Jakarta pada 20 November
Tolak Percepatan Pilkada, NasDem tidak Ingin Ada Kegaduhan
JAKARTA (21 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menegaskan Fraksi Partai NasDem menolak percepatan jadwal Pilkada 2024 menjadi September dari sebelumnya November. NasDem tidak ingin terjadi kekacauan ketatanegaraan dengan dimajukannya pilkada. "Kita dari Fraksi Partai NasDem menolak bila pilkada dimajukan. Kita ingin Pilkada Serentak tetap berlangsung November 2024," kata Willy, Selasa (21/11). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar Pilkada 2024 dimajukan dari November ke September. Menurut Willy, jika pemerintah memajukan Pilkada 2024 ke September maka akan menimbulkan kegaduhan. "Bayangkan kalau (Pilkada) di September,
Anies Baswedan Figur Berprestasi yang Patut Didukung Intelektual
SURABAYA (2 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menilai calon presiden Anies Baswedan adalah figur berprestasi yang patut mendapat dukungan dari elemen intelektual di Indonesia. "Orang berprestasi harus dibantu. Memang seperti itu, harus saling mendukung untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Willy dalam diskusi Relawan Barisan Perubahan Anies-Muhaimin (BARA AMIN), di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/11). Willy mengatakan, Partai NasDem dan Relawan BARA AMIN memiliki kesamaan pemahaman bahwa ruang diskusi menjelang Pemilu 2024 harus diperbanyak. "Diskusi kepemimpinan nasional dengan gagasan yang sehat. Prinsipnya
Willy Sebut Milenial Jadi Penentu Hasil Pemilu 2024
JAKARTA (25 Oktober): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa generasi milenial menjadi faktor penentu hasil Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, milenial merupakan kategori usia paling besar sebagai pemilih dalam pesta demokrasi kali ini. “Milenial memiliki preferensi lebih untuk berpartisipasi di dalam pemilu,” kata Willy dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘Membedah Partisipasi Milenial Dalam Pemilu 2024’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/10). Willy mengatakan, generasi milenial mempunyai perhatian terhadap isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pemilu ke depan merupakan tantangan untuk
Willy Tegaskan Pemuda adalah Aktor Sejarah
JAKARTA (25 Oktober): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, memandang kaum muda, khususnya generasi milenial dan generasi z bukan sekadar objek, melainkan juga sebagai aktor sejarah. Perlu didorong hadirnya ruang partisipasi bagi dua generasi yang memiliki populasi terbesar sebagai pemilih yang jumlahnya mencapai 54% itu. “Hal yang paling penting tidak hanya memandang mereka sebagai objek, bukan hanya sebagai pemilih. Bagi saya, memandang generasi milenial dan gen z ini, anak-anak muda ini, sebagai aktor sejarah,” ujar Willy dalam Dialektika Demokrasi ‘Membedah Partisipasi Milenial
NasDem Tolak Percepatan Jadwal Pilkada 2024
JAKARTA (25 Oktober): Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada November akan dimajukan pada September dengan revisi UU No.1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, heran mengapa tiba-tiba Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan revisi UU Pilkada, padahal Komisi II DPR menyetujui percepatan Pilkada 2024 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). "Saya, Fraksi Partai NasDem, dalam hal ini menolak proses percepatan ini karena banyak hal yang kami pertimbangkan," ujar Willy
Willy Pertanyakan Urgensi Revisi UU Pilkada
JAKARTA (24 Oktober): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya, mempertanyakan urgensi pembahasan revisi UU No.1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Willy mengingatkan, saat ini DPR RI masih dalam masa reses. Untuk itu akan jadi tanda tanya seberapa genting revisi UU tersebut mesti dibahas di luar agenda masa sidang. “Ada kesan bukan hanya terburu-buru, tetapi sangat diburu-buru. Kita dalam masa reses. Tentu kita, walau politik tegang, tapi kewarasan dalam bertata negara menjadi hal yang sangat krusial sekali,” ujar Willy dalam Rapat Pleno