a

wakil ketua pansus ruu ikn Tag

JAKARTA (24 Januari): Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa mengatakan seluruh naskah akademik RUU IKN dibuat pemerintah. Ia yakin pemerintah sudah memiliki banyak referensi dalam penyusunan RUU IKN. "Yang bikin naskah akademik dari pemerintah. Pemerintah kan sudah punya banyak referensi, dari dalam negeri secara filosofisnya, lalu argumentasinya, dan sebagainya. Pasti sudah dipertimbangkan semua," kata Saan, Jumat (21/1). Legislator NasDem itu meyakini pemerintah memasukkan pendapat ahli dari Indonesia terkait naskah akademik RUU IKN. Sedangkan referensi luar negeri digunakan sebagai kajian pembanding. "Tentu

JAKARTA (19 Januari): Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa mengatakan, nantinya seluruh lembaga tinggi negara akan berkedudukan di IKN baru. Rinciannya akan diatur pada rencana induk/masterplan dan akan dipindahkan secara bertahap. “Nanti semua lembaga tinggi negara yang ada di Ibu Kota pelan-pelan akan beralih ke sana (IKN baru). Memang peralihannya berbeda-beda, mulai masa persiapan, masa pembangunan, masa penyelenggaraan. Dari 2022-2024 ini kan masa persiapan, ini fase pertama. Nanti 2025-2045 fase berikutnya. Nanti dirancang rencana induk/masterplan,” ujar Saan di ruang

JAKARTA (18 Januari): DPR RI mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang Undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Wakil Ketua Pansus RUU IKN, Saan Mustopa mengatakan seluruh poin di RUU IKN disepakati anggota DPR yang hadir langsung dan virtual. IKN berbentuk otorita, dipimpin Kepala Otorita dan ditunjuk langsung oleh Presiden. “Kepala otorita ini setingkat menteri, bukan lagi gubernur," ujar Saan seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR. Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu mengatakan, nama

JAKARTA (17 Januari): Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) mengupayakan pembahasaan RUU IKN rampung hari ini, Senin (17/1). Wakil Ketua Pansus RUU IKN, Saan Mustopa mengatakan rapat Pansus RUU IKN hari ini membahas empat klaster, yaitu status daerah, pembiayaan, pertanahan, dan rencana induk. Pihaknya mengupayakan seluruh klaster rampung dibahas hari ini. "Lihat dari dinamika pembahasannya. Jadi kalau misalnya pembahasannya relatif lancar, tidak ada masalah, selesai nanti sore, malam kita bisa langsung rapat kerja (raker) dengan pemerintah," kata Saan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta,

JAKARTA (7 Januari): Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa mengatakan pemerintah mengusulkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dimulai pada semester pertama 2024. Usul itu tercantum dalam draf RUU IKN. "Kalau draf RUU dari pemerintah, usul kepindahannya itu kan dimulai di semester pertama di 2024," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1). Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan, ketentuan tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Fraksi-fraksi di DPR mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam pemindahan tersebut. "Apakah kalau 2024