a

Wakil Ketua MPR Tag

JAKARTA (15 Mei): Peningkatan kesejahteraan keluarga harus konsisten didorong menjadi bagian dari strategi percepatan pembangunan sumber daya manusia yang tangguh. "Multifungsinya sebuah keluarga harus menjadi perhatian semua pihak. Karena bila tercipta keluarga yang sejahtera, semua fungsi keluarga bisa berjalan dengan baik sehingga berpeluang mencetak sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/5), dalam rangka Hari Keluarga Internasional yang diperingati setiap 15 Mei. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan setidaknya sebuah keluarga memiliki

JAKARTA (14 Mei): Jumlah bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) perempuan yang didaftarkan Partai NasDem Jawa Tengah melebihi persyaratan minimal 30% undang-undang. Hal itu terungkap saat Partai NasDem melakukan pendaftaran Bacaleg secara serentak ke KPU di tingkat pusat dan daerah di Indonesia pada Kamis (11/5). "Khusus para Bacaleg perempuan yang didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Tengah jumlahnya jauh melebihi persyaratan yang ditetapkan UU," kata Ketua DPW Partai NasDem Jawa Tengah, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/11). Pada kesempatan pendaftaran Bacaleg Kamis (11/5) lalu,

JAKARTA (13 Mei): Peluang di era digital saat ini harus diraih seluas-luasnya melalui kesiapan infrastruktur, skill dan literasi masyarakat dalam upaya mengakselerasi proses pembangunan di tanah air. "Era digital saat ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk segera dimanfaatkan dan dijawab dengan berbagai persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terukur," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/5). Berdasarkan Internet World Stats 2020, posisi Indonesia menjadi pengguna internet terbesar keempat dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

JAKARTA (12 Mei): Maraknya tindak kecurangan dalam seleksi masuk sejumlah perguruan tinggi harus menjadi perhatian bersama untuk segera diatasi. Sistem pendidikan nasional yang mampu menanamkan etika dan kejujuran kepada para peserta didik harus segera diwujudkan. "Sangat memprihatinkan bila untuk tujuan masuk lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi etika dan kejujuran, menggunakan cara yang mengabaikan kejujuran. Ada yang salah dalam penerapan sistem pendidikan kita, sehingga etika dan kejujuran belum tertanam dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/5). Diberitakan sejumlah media massa,

JAKARTA (11 Mei): Pemanfaatan dana untuk mendukung percepatan pencapaian target prevalensi stunting harus benar-benar efektif dan tepat sasaran. "Pemanfaatan dana dari sejumlah kementerian dan lembaga harus diikuti dengan perencanaan yang benar-benar tepat, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/5). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan, pemerintah menggunakan empat skema pendanaan agar makanan bergizi yang mengandung protein hewani seperti telur dan ikan sampai ke setiap keluarga berisiko stunting di seluruh negeri. Baca juga: Tingkatkan

JAKARTA (10 Mei): Kewaspadaan pengelolaan perekonomian harus terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan yang mampu memperkuat stabilitas nasional. Dampak tahun politik di dalam negeri dan gejolak perekonomian dunia harus menjadi perhatian bersama. "Semua pihak harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi dapat menopang stabilitas nasional di tengah ancaman gejolak ekonomi global dan tantangan tahun politik di dalam negeri," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Indikator Ekonomi Indonesia Q1 2023 dan Masa Depan USD yang digelar Forum Diskusi

JAKARTA (9 Mei): Upaya mewujudkan satu data kependudukan harus menjadi kepedulian bersama untuk menjamin hak setiap warga negara dan sebagai acuan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. "Pemanfaatan satu data kependudukan sangat penting diwujudkan agar proses pembangunan di berbagai bidang tepat sasaran," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah

JAKARTA (8 Mei): Kondisi kenormalan baru pascapandemi harus benar-benar dipahami masyarakat untuk menghindari lonjakan kasus covid-19 akibat merebaknya varian baru. "Tren peningkatan kasus covid-19 akibat paparan varian baru harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait kondisi kenormalan baru pascapandemi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/5), menyikapi meningkatnya kasus covid-19 di Tanah Air yang diduga akibat penyebaran virus korona subvarian baru, XBB 1.15 atau Kraken dan XBB.1.16 atau Arcturus. Catatan Kementerian Kesehatan, sejak merebaknya subvarian baru virus korona di awal 2023,

JAKARTA (7 Mei): Bangun kebersamaan untuk mewujudkan setiap tujuan dalam menghidupkan harapan para penderita dan penyintas kanker di tanah air. "Kita bersama-sama menebar semangat dalam rangka ulang tahun ke-20 CISC (Cancer Information and Support Center) saat ini, merupakan bagian dari perayaan kehidupan. Kita diberi kesempatan kedua untuk hidup dan mari kita berdamai dengan kematian," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada acara Parade Kreativitas Etnik Nusantara Dua Dekade CISC: Make Your Goals Happen, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (7/5). Hadir pada acara

JAKARTA (6 Mei): Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait teknis penghitungan persyaratan 30% bakal calon perempuan di satu daerah pemilihan, menghalangi pencapaian target afirmasi perempuan di parlemen. "Aturan KPU itu tidak sejalan dengan semangat para perempuan yang hingga saat ini berupaya untuk meningkatkan keterwakilannya di parlemen," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/5).  Menurut Lestari, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, berpotensi membuat keterwakilan