a

Wakil Ketua MPR Tag

JAKARTA (25 Maret): Dukungan tenaga terlatih dalam penurunan jumlah kasus sangat penting dalam upaya mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting di tanah air. "Keterlibatan tenaga kesehatan dan masyarakat yang terlatih sangat penting dalam percepatan penurunan jumlah kasus stunting di tanah air," tegas Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3). Pada Kamis (24/3) Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kota Surabaya menerjunkan sedikitnya 1.500 perawat untuk menangani dan mencegah indikasi gejala balita stunting di kota pahlawan itu. Ribuan perawat tersebut fokus memprioritaskan

JAKARTA (24 Maret): Berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus Tuberkulosis (TB) di Tanah Air harus konsisten dan sistematis agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang maksimal dari ancaman penyakit menular yang mematikan itu. "Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang berbahaya. Harus ditangani secara serius karena Indonesia termasuk negara dengan kasus TB tertinggi di dunia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/3), dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia pada setiap 24 Maret. Catatan World Health Organizations (WHO), 95% kasus TB sering

JAKARTA (23 Maret): Jadikan Ramadan sebagai momentum untuk melatih dan meningkatkan pengamalan nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan saling menghormati antaranak bangsa dalam memperkokoh persatuan di negeri ini. "Selain merupakan momentum peningkatan ibadah bagi pemeluk agama Islam, bulan Ramadan juga dapat menjadi ajang untuk melatih dan meningkatkan pengamalan nilai-nilai kebhinekaan dan saling menghormati antaranak bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/3). Pemerintah bersama sejumlah ormas Islam di Indonesia, Rabu (22/3) menetapkan 1 Ramadan bertepatan pada Kamis (23/3), sebagai awal berpuasa bagi umat

JAKARTA (21 Maret): Tahapan pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR, harus disiapkan secara matang untuk mengakselerasi penerapan sistem perlindungan pekerja rumah tangga yang lebih baik di Tanah Air. "Ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga hari ini (21/3) harus segera dilanjutkan dengan pembahasan bersama pemerintah dan DPR, tentunya dengan persiapan yang matang untuk mengakselerasi lahirnya UU PPRT," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/3). Dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (21/3), telah disepakati RUU PPRT

JAKARTA (20 Maret): Upaya mendorong tumbuhnya wirausahawan nasional melalui pembukaan kesempatan seluas-luasnya kepada kelompok milenial dan pengusaha pemula di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), harus menjadi kepedulian bersama dalam upaya mendorong Indonesia menjadi negara maju. "Berbagai upaya pemerintah untuk mendorong pertambahan jumlah pengusaha di Tanah Air untuk menopang jalannya roda perekonomian dalam rangka mengakselerasi Indonesia menjadi negara maju, harus konsisten mendapat dukungan dari semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/3). Pada 2023, pemerintah meningkatkan alokasi kredit usaha

JAKARTA (19 Maret): Sejumlah platform digital diharapkan mampu mendorong proses implementasi Merdeka Belajar lebih cepat dan efisien. Perluasan dan peningkatan kemampuan guru dalam pemanfaatan platform digital itu harus segera dilakukan. "Tahapan pengaplikasian program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah merupakan salah satu langkah penting bagi pelaksanaan sistem pendidikan nasional dalam upaya peningkatan proses belajar mengajar di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/3). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengangkat 202 guru terpilih, Sabtu (18/3), sebagai Duta Teknologi dan

JAKARTA (17 Maret): Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik memerlukan dukungan semua pihak, demi mewujudkan proses pembangunan yang lebih baik. "Merealisasikan lebih banyak partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik harus konsisten diupayakan demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/3). Riset State of The World’s Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia awal tahun ini mencatat, sebanyak 9 dari 10 perempuan percaya bahwa partisipasi politik itu penting, namun para perempuan itu juga mengakui adanya berbagai

JAKARTA (16 Maret): Pemanfaatan teknologi dan dukungan yang kuat dari para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam pengembangan potensi desa wisata. "Desa wisata dan kampung tematik merupakan solusi potensial bagi pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis bertema Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Desa Wisata yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jepara, Jawa Tengah, Kamis (16/3). Hadir pada acara tersebut Harwan Ekoncahyo (Plt Direktur Pengembangan Destinasi Kemenparekraf), Udi Hartoko (Kepala Desa Pujon Kidul), Samroni

JAKARTA (15 Maret): Lahirnya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus dibarengi dengan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melahirkan sejumlah aturan pelaksanaannya, agar upaya negara melindungi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual segera terwujud. "Sudah hampir setahun sejak UU TPKS disahkan, efektivitas UU itu untuk menjadi payung perlindungan korban kekerasan seksual belum memadai dalam mencegah sekaligus memutus rantai kekerasan seksual," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema "Efektivitas UU TPKS Meredam

JAKARTA (15 Maret): Peningkatan kualitas pendidikan nasional dan sosialisasi masif terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan langkah strategis untuk mencegah perkawinan anak. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk mendorong langkah tersebut. "Mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan SDGs nomor 5 yang di dalamnya ada pencegahan pernikahan anak, hingga saat ini belum tuntas. Padahal pada 2030 sasaran SDGs itu harus tercapai. Artinya tinggal tujuh tahun dari sekarang," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada diskusi terbuka dalam rangka menyambut Zero Discrimination Day & International Women’s