NasDem Minta Pemerintah Akhiri Kebijakan Larangan Ekspor CPO
JAKARTA (18 Mei): Pemerintah dinilai sudah bisa mengakhiri kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada oknum eksportir dengan menghadirkan kebijakan baru. Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, Selasa (17/5) mengomentari kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil yang diberlakukan sejak 28 April 2022. “Hasil rapat Komisi VI DPR pada Januari itu sebenarnya sudah sangat komprehensif dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO)
NasDem Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Shock Therapy
JAKARTA (26 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menilai larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang diberlakukan pemerintah, merupakan shock therapy yang diperlukan. “Ini shock therapy yang memang dalam kondisi saat ini diperlukan, mengingat permasalahan minyak goreng sudah berlangsung berbulan-bulan. Kita melihat sampai saat ini harga dan pasokan yang ada di pasar belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kebijakan pemerintah,” ujar Martin dalam keterangannya, Senin (25/4). Selain itu, tambah Legislator NasDem itu, kebijakan larangan ekspor tersebut juga sebagai langkah
Martin Minta Kemendag Fokus Jaga Stabilitas Harga Pangan
JAKARTA (21 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap fokus menjaga stabilitas harga pangan meski kini salah satu pejabatnya terjerat kasus dugaan korupsi. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, IWW, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor cruide palm oil (CPO). "Idul Fitri sudah di depan mata. Kemendag jangan kehilangan fokus untuk pengendalian harga-harga kebutuhan rakyat. Intinya jangan juga kemudian seluruh energi Kemendag terkuras untuk kasus ini," ujar Martin dalam keterangannya, Rabu (20/4). Legislator NasDem
NasDem Dukung Penegakan Hukum Kasus Ekspor CPO
JAKARTA (19 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung mendukung penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penerbitan ekspor minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO). Pada Selasa (19/4), Kejagung menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ekspor CPO. Di antaranya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. "Kita dukung penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan
NasDem Ingin Bulog Jadi Lembaga Buffer Stock Policy
BANDUNG (8 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan komoditas beras di kompleks pergudangan Bulog, Bandung, Jawa Barat, hanya mencakup dua atau tiga persen dari konsumsi nasional. Legislator NasDem itu mengemukakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kompleks pergudangan Bulog, Bandung, Jabar, Rabu (6/4). “Komisi VI DPR RI ingin mengecek kesiapan Bulog sebagai salah satu BUMN yang menjaga stabilitas atau ketersediaan pangan khususnya di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti,” ujar Martin. Legislator NasDem itu
Bank BUMN Bertanggung Jawab Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat
JAKARTA (30 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menilai masih banyak masyarakat khususnya segmen menengah ke bawah yang belum mendapat akses perbankan. Legislator NasDem itu menambahkan, sebagai agen pembangunan, bank-bank BUMN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses layanan perbankan kepada masyarakat di seluruh Tanah Air. Martin mengemukakan itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan direktur utama bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3). Dirut bank-bank BUMN yang hadir adalah
Hak Angket Minyak Goreng belum Perlu
JAKARTA (23 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan DPR belum perlu menggunakan hak angket untuk masalah minyak goreng. Hak tersebut bisa berdampak buruk terhadap upaya yang tengah dilakukan. Hak angket merupakan kewenangan khusus DPR menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Namun, implementasi aturan atau program itu dinilai bertentangan dengan perundang-undangan dan berdampak buruk terhadap masyarakat luas. "Hak angket, menurut saya belum perlu. Kita bukan mencari kegaduhan, tetapi mencari solusi," ujar Martin melalui keterangannya, Selasa (22/3). Namun, Martin tidak memasalahkan jika ada salah
NasDem Minta Mendag Antisipasi Harga Jelang Ramadan
JAKARTA (18 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung meminta Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas jelang Ramadan. Martin juga menyebutkan kenaikan harga sejumlah komoditas sudah mulai terlihat. Hal itu ia temukan saat kunjungan kerja reses di daerah pemilihannya, di Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan,
DPR Segera Panggil KPPU Soal Kartel Minyak Goreng
JAKARTA (17 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menegaskan, dalam waktu dekat DPR akan memanggil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terkait penyelidikan dugaan kartel penimbunan minyak goreng. "Kami akan panggil KPPU untuk mendalami dugaan ini (kartel penimbunan minyak goreng). Jadwalnya sedang diatur," ujar Martin Manurung dalam keterangannya, Rabu (16/3). Menurut Legislator NasDem itu, pemanggilan tersebut penting lantaran KPPU berfungsi mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti dugaan kartel atau mafia minyak goreng yang sempat dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ia pun meminta agar aparat
NasDem Ingatkan Kemendag, Disperindag dan Pemda Bersinergi Antisipasi Masalah Minyak Goreng
JAKARTA (8 Maret): Belakangan marak warga yang mengantre untuk mendapatkan minyak goreng (migor). Kondisi itu terjadi di banyak daerah dan membuat Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung berang. Ia pun mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerah agar bergerak cepat untuk mengantisipasi permasalahan minyak goreng. "Kalau masih terjadi antrean di berbagai daerah, saya minta Disperindag dan Pemdanya harus bergerak aktif. Artinya, mereka harus bergerak turun ke bawah," tegas Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/3). Dari informasi