a

Wakil Ketua Komisi VI DPR Tag

JAKARTA (20 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Martin Manurung mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng (migor). "Saya mengapresiasi Presiden yang sudah mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk dari DPR," ujar Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/5). Menurut Martin, jarak waktu satu bulan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini sudah lebih dari cukup untuk melihat dan memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. "Larangan ekspor oleh Presiden itu sebagai shock

BALIGE (20 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung memberikan sejumlah hadiah untuk pemenang lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut) yang diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Toba. Lomba diselenggarakan di Institut Teknologi Del, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Kamis (19/5). Hadiah berupa uang pembinaan tersebut merupakan dana pribadi Martin yang diserahkan melalui Tim Martin Manurung Centre (MMC). Legislator NasDem itu dalam keterangannya mengatakan, kompetisi semacam itu harus terus dilaksanakan untuk memicu para pelajar agar berprestasi. Ia berharap, adanya

JAKARTA (18 Mei): Pemerintah dinilai sudah bisa mengakhiri kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada oknum eksportir dengan menghadirkan kebijakan baru. Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, Selasa (17/5) mengomentari kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil yang diberlakukan sejak 28 April 2022. “Hasil rapat Komisi VI DPR pada Januari itu sebenarnya sudah sangat komprehensif dengan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO)

JAKARTA (26 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menilai larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang diberlakukan pemerintah, merupakan shock therapy yang diperlukan. “Ini shock therapy yang memang dalam kondisi saat ini diperlukan, mengingat permasalahan minyak goreng sudah berlangsung berbulan-bulan. Kita melihat sampai saat ini harga dan pasokan yang ada di pasar belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kebijakan pemerintah,” ujar Martin dalam keterangannya, Senin (25/4). Selain itu, tambah Legislator NasDem itu, kebijakan larangan ekspor tersebut juga sebagai langkah

JAKARTA (21 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap fokus menjaga stabilitas harga pangan meski kini salah satu pejabatnya terjerat kasus dugaan korupsi. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, IWW, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor cruide palm oil (CPO). "Idul Fitri sudah di depan mata. Kemendag jangan kehilangan fokus untuk pengendalian harga-harga kebutuhan rakyat. Intinya jangan juga kemudian seluruh energi Kemendag terkuras untuk kasus ini," ujar Martin dalam keterangannya, Rabu (20/4). Legislator NasDem

JAKARTA (19 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung mendukung penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penerbitan ekspor minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO). Pada Selasa (19/4), Kejagung menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ekspor CPO. Di antaranya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. "Kita dukung penegakan hukum yang dilakukan  Kejaksaan

BANDUNG (8 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan komoditas beras di kompleks pergudangan Bulog, Bandung, Jawa Barat, hanya mencakup dua atau tiga persen dari konsumsi nasional. Legislator NasDem itu mengemukakan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kompleks pergudangan Bulog, Bandung, Jabar, Rabu (6/4). “Komisi VI DPR RI ingin mengecek kesiapan Bulog sebagai salah satu BUMN yang menjaga stabilitas atau ketersediaan pangan khususnya di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti,” ujar Martin. Legislator NasDem itu

JAKARTA (30 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menilai masih banyak masyarakat khususnya segmen menengah ke bawah yang belum mendapat akses perbankan. Legislator NasDem itu menambahkan, sebagai agen pembangunan, bank-bank BUMN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses layanan perbankan kepada masyarakat di seluruh Tanah Air. Martin mengemukakan itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan direktur utama bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3). Dirut bank-bank BUMN yang hadir adalah

JAKARTA (23 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan DPR belum perlu menggunakan hak angket untuk masalah minyak goreng. Hak tersebut bisa berdampak buruk terhadap upaya yang tengah dilakukan. Hak angket merupakan kewenangan khusus DPR menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Namun, implementasi aturan atau program itu dinilai bertentangan dengan perundang-undangan dan berdampak buruk terhadap masyarakat luas. "Hak angket, menurut saya belum perlu. Kita bukan mencari kegaduhan, tetapi mencari solusi," ujar Martin melalui keterangannya, Selasa (22/3). Namun, Martin tidak memasalahkan jika ada salah

JAKARTA (18 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung meminta Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi untuk mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas jelang Ramadan. Martin juga menyebutkan kenaikan harga sejumlah komoditas sudah mulai terlihat. Hal itu ia temukan saat kunjungan kerja reses di daerah pemilihannya, di Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan,