a

Wakil Ketua Komisi V DPR Tag

SELONG (14 November): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mendesak agar penyediaan saluran air pada rumah khusus (Rusus) masyarakat terdampak pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika segera diselesaikan. Saluran air sangat penting agar rusus tersebut bisa segera ditempati. “Kita minta ketersediaan air di rumah khusus ini segera dipenuhi. Pihak penyedia air di perumahan ini sudah menjanjikan 22 November sudah bisa digunakan. Fasilitas listrik juga sudah ada. Ini sudah siap digunakan. Masyarakat juga sudah menyatakan siap untuk pindah ke sini,” ungkap Roberth, seusai meninjau rusus di

BANDUNG (11 Oktober): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mendorong percepatan infrastruktur serta transportasi di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar). Sebelumnya, Komisi V DPR RI menerima surat dari Pemda Kabupaten Ciamis yang meminta agar merevitalisasi Stasiun Ciamis dan dari Pemda Kabupaten Tasikmalaya yang meminta agar merehabilitasi Jembatan Fly Over KM 256 di Desa Manggungsari. "Ada usulan tambahan dari pemda untuk pembangunan infrastruktur lain seperti pembangunan jembatan, relokasi pasar dan jalan tol. Itu menjadi perhatian kita ke depan agar di dalam rapat Komisi

SOREANG (11 Oktober): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw berharap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cicukang Oxbow di Kabupaten Bandung, Jawa Barat bisa menjadi role model bagi daerah lain dalam menyelesaikan permasalahan sampah. "Kita berharap dengan pembangunan TPST ini nanti bisa jadi role model ke depan, agar bisa diduplikasi di kota-kota lain. Kalau bisa ada di tingkat kabupaten/kota lain," ujar Roberth saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi V DPR meninjau progres pembangunan TPST Cicukang Oxbow di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (10/10). Menurut Roberth, pembangunan

JAKARTA (27 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima audiensi Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9). Rombongan diterima Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Roberth Rouw, anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Syarief Abdullah Alkadrie, dan Fauzi Amro. GPKLL menyampaikan aspirasi terkait belum adanya ganti rugi lahan dan bangunan tempat usaha mereka yang sudah 17 Tahun terdampak lumpur Lapindo. Seperti diketahui semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas itu menggenangi sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur sejak Mei

CIBINONG (26 September): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw menilai peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk peringatan dini terhadap bencana. Menurut Roberth, karena wilayah Indonesia berada di cincin api sehingga memiliki daerah rawan bencana yang sangat banyak, maka dia mendukung anggaran BMKG ditingkatkan. “Kami melihat bahwa salah satu yang harus kami perkuat (anggarannya) di dalam mitra-mitra kami ke depan adalah BMKG. Karena manfaatnya yang begitu besar untuk memberikan peringatan kepada masyarakat," ujar

NGANJUK ( 16 September): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mengatakan pembangunan Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat, bendungan tersebut juga berguna mengatasi banjir. "Pertama, waduk ini akan mengatasi banjir di daerah sini. Kedua, bisa menjadi air baku untuk masyarakat. Berikutnya, bisa menjadi solusi kalau terjadi kekeringan bisa disalurkan ke persawahan. Sekitar 1900 hektare yang akan dialiri untuk petani agar produktivitas petani tidak terganggu kalau nanti

JAKARTA (13 September): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw menerima audiensi DPRD Maluku dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang rapat Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9). DPRD Maluku menyampaikan kepada Komisi V DPR agar Kementerian PUPR sebagai mitra Komisi V DPR memperhatikan pembenahan infrastruktur di Maluku. DPRD Maluku menyampaikan aspirasi ke Komisi V DPR karena menyadari dari sisi politik anggaran, Komisi V DPR sangat berwenang dalam hal tersebut. Roberth menegaskan akan membantu Maluku agar Kementerian PUPR memberikan perhatian

JAKARTA (30 Agustus): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mengingatkan jajaran pejabat Kementerian PUPR agar berhati-hati dan mengakomodasi saran Komisi V DPR terkait penyusunan pagu dan pelaksanaan APBN 2022. "Kami tegaskan kembali dalam proses penyusunan pagu ini agar tiap-tiap unit organisasi eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodasi, saran dan masukan Komisi V DPR RI," tandas Roberth saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Irjen, Kepala Badan Pembangunan Sumberdaya Manusia (BPSDM) dan Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta unit Eselon

SERANG (29 Agustus): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mengatakan terminal dengan fungsi utama sebagai penyelenggaraan transportasi, tidak hanya sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang. Tetapi juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang demi melancarkan arus angkutan. Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Terminal Pakupatan, Serang, Banten, ingin mendapatkan penjelasan yang detail dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terkait kegiatan revitalisasi Terminal Pakupatan yang sedang dibangun. "Kehadiran

JAYAPURA (18 Juli): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw berharap pengusaha asli Papua bisa ikut serta dan mendapatkan manfaat hadirnya proyek-proyek pembangunan di Bumi Cendrawasih. "Selama ini banyak sekali kendala maupun masalah yang dihadapi teman-teman pengusaha lokal di Papua. Banyak regulasi baru tentang pengadaan kontrak semua infrastruktur di PUPR, itu menjadi masalah di tempat kami. Karena dengan keterbukaan, semua pengusaha dari mana saja bisa diikutsertakan," tegas Roberth seusai dialog dalam kunjungan kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT