a

Wakil Ketua Komisi III DPR Tag

JAKARTA (13 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni berharap kompetisi balap bagi pembalap liar (street race) yang diinisiasi Polda Metro Jaya bisa menjadi sarana bagi penghobi balap untuk menyalurkan bakatnya secara legal. "Semoga ajang yang diinisiasi Kapolda Metro ini selain bisa mengurangi angka balapan liar di Jakarta, juga bisa menjadi ajang penyaluran bakat bagi para anak muda yang memang hobi balapan," ujar Sahroni dalam keterangan persnya, Rabu (12/1). Sahroni menilai program tersebut sebagai langkah cerdas dan humanis. Program itu bisa mengarahkan para pembalap

JAKARTA (10 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung pemerintah untuk memperketat pintu masuk Indonesia. Ia juga meminta pemerintah membuat aturan yang ketat terkait masuknya warga negara Indonesia (WNI) seusai bepergian dari luar negeri. "Saya setuju bahwa kita tidak bisa serta merta secara absolut melarang mereka bepergian, karena kan ada juga yang melakukan perjalanan esensial. Jadi memang yang perlu ditegaskan adalah pengetatan protokol kesehatan saat mereka kembali ke Tanah Air. Jika itu bisa diterapkan dengan baik, tentu local transmission dapat ditekan," kata

JAKARTA (6 Januari): Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu), Ahmad Sahroni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan seluruh pelajar sudah divaksinasi Covid-19. Apalagi kini Pemprov DKI sudah memutuskan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% pada awal 2022. "Saya mendorong pihak Pemprov DKI untuk terus gas vaksinasi," ujar Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/1). Legislator Partai NasDem itu menegaskan, keselamatan tenaga pendidik dan peserta didik harus menjadi perhatian utama. Terlebih sudah terdeteksi kasus transmisi lokal Covid-19 varian Omicron

JAKARTA (5 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung dan terus memonitor komitmen Jaksa Agung ST Burhanudin yang akan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada tahun 2022. Menurut Legislator NasDem itu, penyelesaian kasus HAM berat sudah ditunggu-tunggu keluarga korban. “Saya sangat mengapresiasi komitmen Jaksa Agung yang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Tentu ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu segenap korban maupun keluarganya, dan kita semua. Kita juga wajib memonitor terus langkah-langkah penyelesaian yang diambil, agar kita tahu progresnya,” ujar Sahroni

JAKARTA (4 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyambut baik pengembangan organisasi Mabes Polri yang akan menjadikan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat tersendiri. Menurut Legislator NasDem itu, hal tersebut merupakan terobosan penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat. “Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, Polri akan memiliki Direktorat PPA. Ini momentum yang sangat progresif, polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus

JAKARTA (3 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni tidak setuju jika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian. Polri harus dibawa komando langsung Presiden. Sahroni mengemukakan itu menanggapi pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Agus Widjojo yang mengusulkan dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, yang nantinya akan menaungi Polri. “Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apapun itu. Karena seperti yang kita tahu, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung

JAKARTA (29 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mempertahankan kinerja yang dinilai cukup baik selama memimpin lembaga antirasuah itu. Pesan tersebut disampaikan Sahroni menanggapi catatan akhir tahun yang disampaikan Firli di akun Twitter @firlibahuri. Firli menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa menangani semua kasus korupsi. “Jangan ter-distract (terganggu) oleh isu-isu maupun opini yang membuat penanganan korupsi jadi memble. Masyarakat juga nantinya akan melihat sendiri kok prestasi dan kinerja kita. Jadi, tolong jangan politisasi KPK,” kata

JAKARTA (27 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni meminta Polri memberantas mafia tanah yang kian meresahkan masyarakat. Ia mendorong Korps Bhayangkara bekerja maksimal demi mencegah para mafia tanah beraksi lagi. “Kasus mafia tanah ini nyata, keberadaannya sangat meresahkan masyarakat, karena tidak sedikit laporan yang masuk terkait hal ini," kata Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (24/12). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu menyebut pergerakan mafia tanah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan

JAKARTA (23 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara (Polres Jakut) yang menangkap 27 pengedar narkoba. Penangkapan itu, kata Sahroni, menunjukkan keseriusan Polres Jakut dalam memberantas narkoba, terutama menjelang tahun baru. “Ini hasil kerja yang sangat baik dan patut diapresiasi. Apalagi pelaku yang berhasil ditangkap sampai 27 orang," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (22/12). Legislator NasDem dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu menambahkan, pengungkapan sindikat narkoba

JAKARTA (21 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan kinerja Polri memang belum sempurna, karena itu harus tetap menerima masukan dan kritik dari masyarakat. “Memang Polri belum sempurna, masih ada yang harus terus diperbaiki. Namun yang terpenting dari sebuah lembaga khususnya Polri, saat ini ialah mereka sudah sangat terbuka dalam menerima masukan,” ujar Sahroni dalam keterangan persnya, Senin (20/12). Legislator NasDem itu tidak mempersalahkan tagar ‘no viral, no justice’ yang tengah beredar di media sosial. Tagar tersebut, tambah Sahroni,