a

Wakil Ketua Komisi III DPR Tag

JAKARTA (13 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo yang ingin memperbaiki serta mereformasi layanan keimigrasian. Bahkan Jokowi secara tegas meminta perombakan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi jika tidak mampu memperbaiki layanan. "Ini adalah bentuk dari komitmen tegas Presiden dalam membenahi Ditjen Imigrasi. Sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (13/9). Legislator NasDem itu meminta agar Ditjen Imigrasi segera berbenah. Menurutnya, Indonesia tengah berupaya menjadi negara yang nyaman, aman, dan mudah diakses. Hal

DENPASAR (12 September): Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang keperdataan dengan cara yang efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Bali, Kajati Bali, serta akademisi di Denpasar, Bali, Jumat (9/9). "Komisi III DPR RI melakukan revisi Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (UU HAPer) sebagai upaya meningkatkan pembangunan hukum nasional dengan memperhatikan kesadaran dan

JAKARTA (11 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta KPK memanfaatkan sebaik mungkin dan bisa mempertanggungjawabkan penambahan anggaran yang telah disetujui DPR. Komisi III DPR menyetujui pengajuan penambahan anggaran KPK sebesar Rp432.071.115.000. Penambahan anggaran itu untuk belanja pegawai (tunjangan kinerja dan khusus) serta pembelian alat teknologi informasi. Sahroni menyampaikan, alasan utama disetujuinya penambahan anggaran tersebut karena kinerja bagus yang ditunjukkan KPK selama ini. "Jika dilihat ke belakang, penambahan anggaran ini adalah hal wajar demi meningkatkan kapasitas KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Sahroni dalam keterangannya,

JAKARTA (9 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai positif langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membuka peluang bagi para polisi wanita (Polwan) untuk menduduki jabatan strategis, seperti Kapolda hingga pejabat utama Mabes Polri. Langkah tersebut sangat revolusioner dan penting untuk memunculkan perspektif gender yang berkeadilan di tubuh Korps Bhayangkara. "Langkah Kapolri sangat revolusioner dalam mengubah stigma Polri yang dinilai kental akan budaya patriarki," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (9/9). Dengan langkah tersebut, imbuh Sahroni, akan semakin banyak pejabat Polri dari Polwan, sehingga

JAKARTA (3 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung program KPK yang akan memberikan hadiah sebesar Rp200 juta bagi pelapor dugaan tindakan korupsi. Diharapkan program itu akan meningkatkan partisipasi publik terhadap pemberantasan korupsi. "Adanya imbalan itu akan bikin semangat masyarakat untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang mereka temui. Sehingga, cita-cita kita mencapai Indonesia yang bebas korupsi bisa terwujud," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9). Legislator NasDem itu meyakini, langkah tersebut bisa efektif untuk pemberantasan korupsi. Selain itu, hal tersebut juga dapat menumbuhkan

JAKARTA (1 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Pencapaian itu tentunya tidak terlepas dari keberanian dan ketegasan Kejagung dalam memberantas korupsi, bahkan korupsi kelas kakap. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipublikasikan Rabu (31/8) menunjukkan bahwa Kejagung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. “Selamat bagi Kejagung karena sudah menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat. Ini amanah yang luar biasa, dan pemicunya tidak lain adalah kinerja Kejaksaan

JAKARTA (24 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera memperlihatkan tersangka pembunuhan berencana Brigadir J yaitu mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo kepada publik. Sahroni mengungkapkan, dorongan tersebut merupakan suara masyarakat luas yang meminta dimunculkannya Ferdy Sambo yang belum juga muncul di publik seusai menyandang status sebagai tersangka dan ditahan di Mako Brimob. “Pertama, tuntutan masyarakat bahwa seorang tersangka Irjen FS belum dilihatkan ke publik selama ditahan di Mako Brimob. Ini kan dorongan masyarakat yang

JAKARTA (11 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi KPK yang baru saja meresmikan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan). Diharapkan fasilitas tersebut digunakan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. "Rupbasan itu menjadi pentingnya untuk menjaga nilai atas barang sitaan supaya harganya tidak jatuh. Dengan begitu, KPK bisa maksimal mengembalikan aset negara," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (10/8). Legislator NasDem itu meyakini Rupbasan baru KPK mampu menjaga nilai jual harta rampasan tindak pidana korupsi. Sebab gedung tersebut dilengkapi sejumlah teknologi, di

JAKARTA (10 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yoshua atau Brigadir J. Perkembangan terbaru, mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. "Saya sebagai pimpinan Komisi III DPR, dan saya yakin juga seluruh masyarakat Indonesia sangat memberikan apresiasi tinggi pada Kapolri dan tim," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (9/8). Legislator NasDem itu menilai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran sudah memberikan penjelasan yang transparan mengenai kronologi pembunuhan Brigadir Yoshua. "Penjelasan

JAKARTA (8 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta masyarakat menahan diri untuk tidak berspekulasi kasus polisi tembak polisi yang melibatkan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.  Sahroni menilai Polri sudah berupaya keras mengungkap kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. “Saya harap kita semua jangan mencari-cari atau bahkan mengarang gosip drama dalam kasus ini. Ini kasus kriminal serius, bukan drama infotainment," tegas Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Senin (8/8). Legislator NasDem itu menilai dramatisasi dan spekulasi liar tersebut memiliki dampak buruk, terutama