a

Wakil Ketua Komisi III DPR Tag

JAKARTA (11 Oktober): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyayangkan adanya praktik korupsi di lembaga pendidikan. Seharusnya lembaga pendidikan menjadi harapan besar bangsa dalam mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada para generasi penerus. Pernyataan Ahmad Sahroni tersebut menanggapi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang menyebut korupsi di bidang pendidikan sangat memprihatinkan. Korupsi di bidang pendidikan terjadi mulai dari proses rekrutmen hingga kebiasaan buruk seperti menyontek. Hal itu juga merujuk pada maraknya temuan kasus korupsi di beberapa universitas belakangan ini. "Kenyataan temuan kasus korupsi di ranah pendidikan

JAKARTA (7 Oktober): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polri tidak berbelit-belit dalam mengusut Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 131 orang. Polri harus bergerak cepat, transparan, dan menindak semua pihak yang harus bertanggung jawab tanpa pandang bulu. "Jika ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka dalam melakukan investigasi ini polisi jangan berbelit-belit. Publik menonton. Jadi proses semuanya harus cepat, transparan, dan menjerat semua pihak yang harus bertanggung jawab tanpa pandang bulu," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (6/10). Legislator NasDem itu mengatakan, Tragedi Kanjuruhan

JAKARTA (5 Oktober): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan tepat menyikapi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Salah satunya, mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat. "Langkah Bapak (Kapolri) sudah tepat, karena apa yang terjadi di Kanjuruhan merupakan kesalahan yang teramat fatal," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (4/10). Legislator NasDem itu meminta langkah tegas Kapolri Sigit tidak berhenti hanya sampai mencopot Ferli. Sahroni mendorong Polri mengusut semua pihak yang terlibat dalam tragedi tersebut. "Saya juga meminta Kapolri

JAKARTA (30 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Divisi Propam Polri mengusut tindakan nakal oknum Polantas yang meminta sejumlah uang dan mengancam seorang perempuan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Belakangan video oknum Polantas yang viral di media sosial karena meminta uang kepada pengguna jalan tol sebesar Rp600 ribu dan mengancam wanita yang merekam ulahnya dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. "Saya meminta Divisi Propam memberikan tindakan tegas terhadap oknum tersebut," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (30/9). Legislator NasDem

JAKARTA (29 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni berharap pimpinan baru KPK, Johanis Tanak bisa lebih garang dalam memberantas korupsi. Komisi III DPR RI pada Rabu (28/9) secara resmi memilih dan menetapkan Johanis Tanak sebagai Pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Johanis menggantikan Pimpinan KPK sebelumnya, Lili Pintauli Siregar. "Pak Firli (Firli Bahuri, Ketua KPK) bisa kita lihat sangat gahar dalam berantas koruptor. Saya harap Pak Johanis jangan mau kalah," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis (29/9). Legislator NasDem itu meminta Johanis mengimplementasikan berbagai gagasannya

JAKARTA (26 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi jajaran Polda Sumatra Utara (Sumut) terkait penanganan tindak pidana perjudian yang baru-baru ini marak terjadi di wilayah Sumut. Menurut Sahroni, Polda Sumut bergerak cepat tanpa harus menunggu arahan dari Kapolri untuk memberantas perjudian. Hal itu adalah sebuah langkah yang bagus dalam upaya penegakan hukum. “Apresiasi untuk Kapolda Sumatra Utara dan jajaran karena berhasil berantas perjudian, bukan hanya pada saat Pak Kapolri memerintahkan untuk pemberantasan judi online tersebut,” ujar Sahroni seusai memimpin pertemuan Tim Kunjungan

JAKARTA (23 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut pembakar jerami di sekitar jalan tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah. Asap dari pembakaran jerami di sekitar Tol Trans Jawa itu menjadi salah satu penyebab kecelakaan beruntun beberapa waktu lalu. “Saya minta polisi selidiki dan usut pelaku pembakaran di dekat jalan tol tersebut. Karena perbuatan lalainya telah membahayakan dan merugikan orang lain, bahkan sampai ada korban meninggal. Ini berbahaya sekali," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (23/9). Legislator NasDem itu juga meminta dinas perhubungan,

JAKARTA (19 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendorong seluruh pejabat negara melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal itu bagian dari prinsip keterbukaan dan kewajiban yang harus dilakukan. “Saya rasa, saat sudah menjadi pejabat publik privasi yang kita miliki sudah tidak full. Karena sebagian badan kita milik negara, harta kita pun, negara harus tahu," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (19/9). Legislator NasDem itu mengatakan, publik berhak mendapat akses informasi terhadap harta kekayaan para pejabat negara. Tidak ada

JAKARTA (16 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengingatkan agar anggota DPR santun dalam menyampaikan kritik dan masukan. Diharapkan, kritik dan masukan yang disampaikan juga membangun dan tidak bernada menyerang. Hal itu disampaikan Sahroni menyikapi beberapa kejadian terkait perseteruan antara anggota DPR dengan mitra kerja. “Cara penyampaiannya harus berupa kritik yang membangun bukan serangan, terlebih jika serangan itu ditujukan kepada personal," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9). Menurut Legislator NasDem ini, kritik yang disampaikan secara tidak baik bakal mengaburkan substansi kritik yang disampaikan.

JAKARTA (14 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyoroti kasus perkosaan calon polisi wanita (Polwan) di Sulawesi Utara (Sulut). Anggota Polresta Kotamobagu, Sulut, Aipda AR diduga memperkosa keponakannya yang ingin mendaftar jadi polwan. Sahroni meminta korban diberikan perlindungan. "Saya minta Polri dengan tegas menindak oknum yang melakukan perbuatan bejat itu," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (13/9). Legislator NasDem itu mendesak terduga pelaku diberikan sanksi maksimal, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). "Jangan biarkan pelaku mengajukan surat pengunduran diri. Berikan PTDH, lalu proses secara