a

Wakil Ketua Komisi III DPR Tag

JAKARTA (23 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung inovasi Polri yang akan membuka layanan pengaduan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp. Legislator NasDem itu berharap program tersebut bisa dijalankan dengan maksimal dan tidak hanya sebatas formalitas. "Semoga saja Whatsapp masyarakat tidak di-read (dibaca) doang. Jangan sampai kita temui aduan-aduan masyarakat bahwa Polri masih lambat merespon atau semacamnya," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (22/11) Baca juga: Sahroni Minta Rekrutmen Anggota Polri Terbuka, Adil Legislator NasDem itu menegaskan, Polri sebagai institusi pengayom dan pelindung masyarakat harus menghadirkan pendekatan-pendekatan

JAKARTA (22 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan penyelesaian kasus tanpa proses hukum atau restorative justice dinilai membantu negara. Pernyataan Sahroni tersebut menanggapi langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengedepankan restorative justice dalam sejumlah kasus. "Tentu ini tidak sebatas penghematan anggaran dan pengurangan napi, tapi karena memang (restorative justice) memberikan dampak maksimal,” ungkap Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Senin (21/11). Sahroni juga menyebut dampak maksimal bisa dirasakan para korban. Upaya tersebut dinilai bisa memaksimalkan pemulihan kerugian korban terhadap kasus yang dihadapi. "Sehingga keadilan yang

JAKARTA (17 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak. Kejagung harus bergerak cepat memeriksa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. "Mohon dipercepat prosesnya agar kita memiliki kepastian hukum terkait pihak-pihak yang harus bertanggung jawab," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis (17/11). Legislator NasDem itu berharap, tuntutan yang dikeluarkan nanti tidak hanya fokus pada sanksi pidana bagi pelaku. Diharapkan, juga ada tuntutan berupa bentuk pertanggungjawaban korporasi kepada korban. "Saya harap

JAKARTA (15 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta proses penerimaan calon anggota Polri dilakukan secara terbuka dan adil. Polemik calon polisi wanita (Polwan), Sulastri Irwan yang digugurkan Polda Maluku Utara meski sudah lolos seleksi tidak boleh terulang. Legislator NasDem itu meminta Polri menyikapi serius kasus tersebut. Hal itu dapat memengaruhi citra Korps Bhayangkara. Bahkan, Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak segan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang 'bermain' pada proses rekrutmen. "Ke depannya agar hal serupa tidak terjadi lagi. Saya

JAKARTA (10 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung segala upaya Polri untuk memperbaiki internal sekaligus citra institusi di mata masyarakat. Tidak ada kompromi bagi personel kepolisian yang melakukan kesalahan berat. "Sudah tidak ada ruang dan waktu untuk mengurus mereka yang hanya ingin melanggar. Kalau perlu, langsung PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) saja, no kompromi," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (9/11). Baca juga: Sahroni Minta Aparat Profesional Berantas Mafia Pertambangan Legislator NasDem itu menegaskan, tidak ada waktu bagi Polri untuk mengurusi anggotanya yang

JAKARTA (8 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menko Polhukam, Mahfud MD memberantas mafia pertambangan. Aparat penegak hukum harus mendukung upaya tersebut dan bekerja secara profesional. "Saya harap para penegak hukum tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang ada," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (7/11). Baca juga: Sahroni Minta Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Garam Industri Legislator NasDem itu menegaskan, profesionalitas para penegak hukum perlu menjadi perhatian. Sebab, proses pengungkapan mafia pertambangan akan sangat rawan intervensi. "Oleh karena itu, dalam proses

JAKARTA (4 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi impor garam industri pada 2016-2022. Ia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan pengusutan praktik rasuah tersebut. "Jadi tuntaskan sekalian saja semuanya. Saya optimistis Kejaksaan Agung bisa,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis (3/11). Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengapresiasi penetapan empat tersangka di kasus itu. Ia pun meminta pengusutan tidak berhenti hanya pada empat tersangka tersebut. "Sebab dalam mengungkap modus operandi semacam ini, biasanya masih ada kemungkinan untuk penetapan tersangka-tersangka

JAKARTA (1 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polri menangani semua aduan atau laporan dari masyarakat. Menurutnya, semua laporan kepada kepolisian adalah prioritas. "Jangan pilih-pilih, semuanya prioritaskan. Kalau masyarakat sudah buat laporan, itu tandanya mereka benar-benar butuh bantuan dari polisi," kata Sahroni melalui keterangannya, Selasa (1/11). Baca juga: Sahroni Minta Polri Perbaiki Tata Kelola Pembuatan SIM Legislator NasDem itu menilai semua laporan masyarakat penting. Ada sesuatu hal yang dianggap urgent sehingga masyarakat membuat laporan ke pihak berwajib. Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III

JAKARTA (28 Oktober): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendorong Polri untuk memperbaiki tata kelola pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pembuatan SIM harus dipersingkat dan tidak menyulitkan masyarakat. "Jangan mempersulit masyarakat. Dan masyarakat juga harus lulus seleksi yang hasilnya memang bagus sesuai kriteria dari aturan yang berlaku bagi penguji," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (27/10). Baca juga: Sahroni Sayangkan Banyak Kepala Desa Korupsi Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta proses pembuatan SIM dipercepat dan diselesaikan di hari yang

JAKARTA (20 Oktober): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyayangkan banyak kepala desa (kades) yang korupsi atau menyalahgunakan anggaran dana desa. Dana desa semestinya digunakan untuk membangun dan menyejahterakan desa. β€œIni merupakan tindakan yang sangat jahat dan menyedihkan. Ketika dikorupsi, berarti mereka menghambat distribusi kesejahteraan,” kata Sahroni melalui keterangannya, Rabu (19/10). Baca juga: Pemberantasan Korupsi Perlu Kolaborasi KPK-Parpol Legislator NasDem itu menegaskan bahwa program dana desa dibuat untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat desa. Namun, dengan banyaknya dana yang dikorupsi, tentu akan sangat menghambat kesejahteraan masyarakat. Sahroni