a

Wakil Ketua Komisi III DPR Tag

JAKARTA (29 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meyakini Polda Metro Jaya siap menghadapi praperadilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri atas penetapannya sebagai tersangka. "Tidak ada soal kalau yang bersangkutan mengajukan praperadilan. Itu kan hak. Namun, jika mengikuti proses yang ada, saya yakin Polda Metro Jaya pasti siap menghadapi tahapan tersebut," kata Sahroni, Selasa (28/11). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menilai sejauh ini penetapan tersangka Firli oleh Polda Metro Jaya tidak

JAKARTA (28 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, berharap guru menjadi garda terdepan mencegah bibit ekstremisme. Hal tersebut merespons pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait siswa sekolah yang rentan terpapar radikalisme. “Saya sepakat sekali, guru harus jadi garda terdepan dalam mencegah tersebarnya paham radikalisme terorisme. Karena anak-anak muda, sebut saja yang rentang usianya 13-18 tahun, itu kan, paling banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah," ujar Sahroni, Senin (27/11). Legislator Partai NasDem itu menyadur pernyataan Kasubdit Kontra Propaganda BNPT Solihuddin Nasution yang menyebut

JAKARTA (27 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Menurut Sahroni, Nawawi adalah sosok yang berintegritas dan mumpuni sehingga dinilai layak mengisi jabatan ketua lembaga antirasuah. "Sangat tepat pilihan Pak Presiden. Pak Nawawi saya kenal baik dan memiliki integritas yang cukup tinggi," kata Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (25/11). Dengan integritas yang dimiliki, menurut Sahroni, Nawawi cocok untuk menggantikan Firli secara permanen. "Saya berharap Pak Nawawi menjadi

JAKARTA (22 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi ketegasan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang menginstruksikan pemecatan terhadap dua jaksa di Bondowoso, Jawa Timur, yang diduga terlibat kasus korupsi. "Komisi III DPR mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ditangkap KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya backing-mem-backing (melindungi) sama sekali," ujar Sahroni, Selasa (21/11). Legislator NasDem itu menilai, Jaksa Agung tidak main-main dalam menjaga muruah Korps Adhiyaksa, sebagaimana terlihat dari sikap tidak ada

JAKARTA (22 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti dugaan korupsi proyek jalur kereta api Besitang-Langsa yang melibatkan mantan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengusut tuntas dugaan rasuah itu. “Kejagung harus melakukan pengusutan tuntas terhadap seluruh pelaku di dalam dugaan korupsi ini. Karena jalur kereta Besitang-Langsa kan salah satu proyek strategis nasional (PSN), yang memang jadi fokus utama Presiden Jokowi," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (21/11). Kasus tersebut tengah diusut tim penyidik Kejagung dengan memeriksa mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub berinisial

JAKARTA (21 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri menindak tegas temuan peredaran narkoba di sebuah kafe di Jakarta Selatan (Jaksel). Selain penyegelan kafe, polisi diminta segera melacak pengedarnya dan diproses hukum. “Yang paling penting, polisi harus menemukan siapa pengedar yang menyelundupkan barang haram tersebut,” kata Sahroni di Jakarta, Senin (20/11). Untuk para pengguna, Sahroni meminta untuk direhabilitasi guna membebaskan mereka dari kecanduan barang haram tersebut. Legislator NasDem dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu mengapresiasi razia

JAKARTA (16 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, merespons kemungkinan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri di Pemilu 2024. Usul pembentukan panja itu muncul dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri. Komisi I DPR RI telah lebih dulu membentuk Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024. "Bisa saja dibentuk (Panja Netralitas Polri). Tapi kan kalau TNI mencakup pengamanan Republik ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Sahroni, Rabu (15/11). Menurut Legislator Partai NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara

JAKARTA (14 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, optimistis Polri dapat menjaga integritasnya dengan bersikap netral pada Pemilu 2024. Meski begitu, Kapolri diminta mewaspadai gerakan oknum yang ingin mengacaukan netralitas Korps Bhayangkara. "Saya tetap yakin dan optimistis bahwa Polri akan bersikap netral pada kontestasi Pemilu 2024 nanti. Lagian Kapolri sudah sampaikan berulang kali soal ini, sampai deklarasi soal netralitas dan pemilu damai pula," kata Sahroni di Jakarta, Senin (13/11). Hal tersebut ditegaskan Sahroni merespons isu ketidaknetralan Polri yang muncul dari juru bicara tim

JAKARTA (10 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai potensi meningkatnya kejahatan keuangan menjelang Pemilu 2024. "PPATK jangan sampai jadi lengah. Apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat. PPATK perlu terus menjaga kinerjanya demi memastikan pemilu yang dananya seratus persen halal," ujar Sahroni, di Jakarta, Kamis (9/11). Legislator NasDem itu khawatir dengan perputaran uang yang meningkat di tahun pemilu, ada celah terjadinya kejahatan keuangan. "Jelang pemilu perputaran uang di segala sektor sudah pasti

JAKARTA (9 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengaku miris dengan maraknya peredaran narkoba di Tanah Air. Para pengedar barang haram itu menggunakan modus yang sangat rapi, sulit dideteksi, dan modern. Kejadian teranyar, beredar narkoba melalui keripik pisang dan cairan bernama happy water. Sahroni meminta aparat terus memperbarui pengetahuan dan teknologi agar tidak terkecoh. “Saya miris sekali betapa sekarang narkoba itu beneran bisa nyaru jadi apa aja. Sekarang keripik pisang, bisa jadi nanti diselundupkan lewat ayam goreng. Makanya Polri, BNN, Kominfo harus terus