a

Wakil Ketua Komisi III DPR Tag

JAKARTA (29 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni berharap pimpinan baru KPK, Johanis Tanak bisa lebih garang dalam memberantas korupsi. Komisi III DPR RI pada Rabu (28/9) secara resmi memilih dan menetapkan Johanis Tanak sebagai Pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Johanis menggantikan Pimpinan KPK sebelumnya, Lili Pintauli Siregar. "Pak Firli (Firli Bahuri, Ketua KPK) bisa kita lihat sangat gahar dalam berantas koruptor. Saya harap Pak Johanis jangan mau kalah," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis (29/9). Legislator NasDem itu meminta Johanis mengimplementasikan berbagai gagasannya

JAKARTA (26 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi jajaran Polda Sumatra Utara (Sumut) terkait penanganan tindak pidana perjudian yang baru-baru ini marak terjadi di wilayah Sumut. Menurut Sahroni, Polda Sumut bergerak cepat tanpa harus menunggu arahan dari Kapolri untuk memberantas perjudian. Hal itu adalah sebuah langkah yang bagus dalam upaya penegakan hukum. “Apresiasi untuk Kapolda Sumatra Utara dan jajaran karena berhasil berantas perjudian, bukan hanya pada saat Pak Kapolri memerintahkan untuk pemberantasan judi online tersebut,” ujar Sahroni seusai memimpin pertemuan Tim Kunjungan

JAKARTA (23 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut pembakar jerami di sekitar jalan tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah. Asap dari pembakaran jerami di sekitar Tol Trans Jawa itu menjadi salah satu penyebab kecelakaan beruntun beberapa waktu lalu. “Saya minta polisi selidiki dan usut pelaku pembakaran di dekat jalan tol tersebut. Karena perbuatan lalainya telah membahayakan dan merugikan orang lain, bahkan sampai ada korban meninggal. Ini berbahaya sekali," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (23/9). Legislator NasDem itu juga meminta dinas perhubungan,

JAKARTA (19 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendorong seluruh pejabat negara melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal itu bagian dari prinsip keterbukaan dan kewajiban yang harus dilakukan. “Saya rasa, saat sudah menjadi pejabat publik privasi yang kita miliki sudah tidak full. Karena sebagian badan kita milik negara, harta kita pun, negara harus tahu," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (19/9). Legislator NasDem itu mengatakan, publik berhak mendapat akses informasi terhadap harta kekayaan para pejabat negara. Tidak ada

JAKARTA (16 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengingatkan agar anggota DPR santun dalam menyampaikan kritik dan masukan. Diharapkan, kritik dan masukan yang disampaikan juga membangun dan tidak bernada menyerang. Hal itu disampaikan Sahroni menyikapi beberapa kejadian terkait perseteruan antara anggota DPR dengan mitra kerja. “Cara penyampaiannya harus berupa kritik yang membangun bukan serangan, terlebih jika serangan itu ditujukan kepada personal," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9). Menurut Legislator NasDem ini, kritik yang disampaikan secara tidak baik bakal mengaburkan substansi kritik yang disampaikan.

JAKARTA (14 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyoroti kasus perkosaan calon polisi wanita (Polwan) di Sulawesi Utara (Sulut). Anggota Polresta Kotamobagu, Sulut, Aipda AR diduga memperkosa keponakannya yang ingin mendaftar jadi polwan. Sahroni meminta korban diberikan perlindungan. "Saya minta Polri dengan tegas menindak oknum yang melakukan perbuatan bejat itu," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (13/9). Legislator NasDem itu mendesak terduga pelaku diberikan sanksi maksimal, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). "Jangan biarkan pelaku mengajukan surat pengunduran diri. Berikan PTDH, lalu proses secara

JAKARTA (13 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo yang ingin memperbaiki serta mereformasi layanan keimigrasian. Bahkan Jokowi secara tegas meminta perombakan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi jika tidak mampu memperbaiki layanan. "Ini adalah bentuk dari komitmen tegas Presiden dalam membenahi Ditjen Imigrasi. Sudah saatnya imigrasi mengikuti perkembangan zaman," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (13/9). Legislator NasDem itu meminta agar Ditjen Imigrasi segera berbenah. Menurutnya, Indonesia tengah berupaya menjadi negara yang nyaman, aman, dan mudah diakses. Hal

DENPASAR (12 September): Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang keperdataan dengan cara yang efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Bali, Kajati Bali, serta akademisi di Denpasar, Bali, Jumat (9/9). "Komisi III DPR RI melakukan revisi Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (UU HAPer) sebagai upaya meningkatkan pembangunan hukum nasional dengan memperhatikan kesadaran dan

JAKARTA (11 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta KPK memanfaatkan sebaik mungkin dan bisa mempertanggungjawabkan penambahan anggaran yang telah disetujui DPR. Komisi III DPR menyetujui pengajuan penambahan anggaran KPK sebesar Rp432.071.115.000. Penambahan anggaran itu untuk belanja pegawai (tunjangan kinerja dan khusus) serta pembelian alat teknologi informasi. Sahroni menyampaikan, alasan utama disetujuinya penambahan anggaran tersebut karena kinerja bagus yang ditunjukkan KPK selama ini. "Jika dilihat ke belakang, penambahan anggaran ini adalah hal wajar demi meningkatkan kapasitas KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Sahroni dalam keterangannya,

JAKARTA (9 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai positif langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membuka peluang bagi para polisi wanita (Polwan) untuk menduduki jabatan strategis, seperti Kapolda hingga pejabat utama Mabes Polri. Langkah tersebut sangat revolusioner dan penting untuk memunculkan perspektif gender yang berkeadilan di tubuh Korps Bhayangkara. "Langkah Kapolri sangat revolusioner dalam mengubah stigma Polri yang dinilai kental akan budaya patriarki," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (9/9). Dengan langkah tersebut, imbuh Sahroni, akan semakin banyak pejabat Polri dari Polwan, sehingga