a

Wakil Ketua Komisi II DPR Tag

JAMBI (26 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai semua proses tahapan pemilu di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan dan tidak ada persoalan. Bahkan Saan menegaskan tahapan pemilu di Jambi berjalan lancar. "Kerja sama antara penyelenggara dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Koordinasi, kolaborasi dan sinerginya berjalan dengan baik, bahkan terkait dengan soal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Pilkada 2024 juga sudah dianggarkan," kata Saan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada pertemuan dengan Pemprov Jambi, KPU, Bawaslu dan

JAKARTA (12 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa mengingatkan agar penyelenggara pemilu jangan menimbulkan ketidakpastian. Sebaliknya penyelenggara pemilu harus fokus menyelenggarakan tahapan demi tahapan Pemilu 2024 secara profesional. Saan menegaskan itu saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1). Menurut Saan, garda terdepan pemilu adalah penyelenggara pemilu. Sedangkan pemerintah dan DPR memberikan support. "Jadi jangan justru

JAKARTA (2 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menentang wacana penggunaan sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Ia menilai Ketua KPU Hasyim Asyari yang menghembuskan wacana tersebut telah melampaui batas wewenangnya. "KPU sudah melampaui batas wewenangnya, terutama Ketua KPU-nya saudara Hasyim Asy'ari," ujar Saan Mustopa di Metro TV, Jumat (30/12/2022). Legislator Partai NasDem itu menilai, sistem proporsional tertutup dapat menghilangkan hak rakyat dan bertentangan dengan UU Pemilu yang sebelumnya telah diuji Mahkamah Konstitusi (MK). Baca juga: NasDem Ingatkan KPU tidak Buat Kegaduhan Baru Menurut Saan,

BANDUNG (20 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian nasib bagi para tenaga honorer. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi pemerintah sudah tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga honorer. Pegawai pemerintah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Legislator NasDem itu berharap pemerintah dalam proses menyelesaikan masalah tenaga honorer tersebut juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Terlebih banyak di antara tenaga honorer sudah mengabdi puluhan tahun untuk

JAKARTA (12 Oktober): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menanggapi wacana terkait dikembalikannya pemilihan kepala daerah  (Pilkada) ke DPRD. Menurutnya, hal itu adalah langkah mundur dari demokrasi yang sudah dijalani. Saan berpendapat, jika memang ada kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan pilkada langsung, sebaiknya diperbaiki bukan malah dikembalikan ke DPRD. "Kalau kita kembali kan setback (kemunduran). Menurut saya tinggal bagaimana pilkada langsung itu apabila dinilai ada kelemahan, ya kita perbaiki bersama. Bukan berarti kita kembali ke masa lalu," ujar Saan dalam keterangannya, Selasa (11/10). Sekretaris Fraksi

SOREANG (29 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, pendataan tenaga non ASN (Aparatur Sipil Negara)  yang berlangsung hingga 30 September sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas serta transparansi, sehingga tidak ada tenaga non ASN yang terlewatkan dalam proses pendataan. "Ini menyangkut nasib mereka ke depan. Jangan sampai mereka yang sudah mengabdi sekian puluh tahun atau belasan tahun, namun begitu ada kesempatan mereka justru tidak terdaftar," ungkap Saan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR menemui Bupati Bandung, Dadang Supriatna di Soreang,

JAKARTA (22 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan setiap pelanggaran kampanye harus ada sanksinya. Termasuk pelanggaran kampanye di rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan pemerintah. "Harus ada (sanksi). Tegas sanksinya," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). Saan mengatakan, tidak adanya sanksi terhadap larangan kampanye di kampus dan rumah ibadah akan membingungkan, terutama bagi peserta pemilu. "Kalau enggak nanti repot kita semua," tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu. Ia menegaskan, setiap hal yang dilarang seharusnya ada

JAKARTA (21 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022. SE tersebut tentang kewenangan penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt) atau penjabat sementara (Pjs) kepala daerah melakukan pemberhentian, mutasi, menjatuhkan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) di provinsi/kabupaten/kota. "Harus dicabut karena tidak memiliki kekuatan dasar hukum mengikat," ujar Saan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9). Menurut Saan, SE tersebut akan menimbulkan adanya abuse of power (penyalahgunaan

JAKARTA (14 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengungkapkan, ketimpangan atas penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut. Ada ketidakadilan struktural di balik konflik agraria selama ini. Tanah rakyat dirampas untuk kepentingan elite oligarki. "Ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut. Ini sebagai akar konflik Agraria. Konflik agraria adalah buah ketidakadilan struktural, tetapi masih dianggap sebagai konflik horizontal," ujar Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat di Bandung,

JAKARTA (30 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menilai KPU tidak konsisten. Hal itu menyusul usulan dari Ketua KPU, Hasyim Asyari agar Pilkada Serentak 2024 dipercepat dari November menjadi September. Saan menjelaskan, Komisi II DPR dengan KPU telah bersepakat soal Pilpres dan Pileg digelar Februari 2024 agar tidak berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada yakni digelar November 2024. Awalnya, disepakati Pilpres dan Pileg akan digelar pada Mei 2024, tetapi dinilai terlalu dekat rentang waktunya dengan Pilkada pada November. Sehingga disepakati Pilpres-Pileg pada Februari 2024. Legislator NasDem