a

Wakil Ketua Komisi II DPR Tag

SOREANG (29 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, pendataan tenaga non ASN (Aparatur Sipil Negara)  yang berlangsung hingga 30 September sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas serta transparansi, sehingga tidak ada tenaga non ASN yang terlewatkan dalam proses pendataan. "Ini menyangkut nasib mereka ke depan. Jangan sampai mereka yang sudah mengabdi sekian puluh tahun atau belasan tahun, namun begitu ada kesempatan mereka justru tidak terdaftar," ungkap Saan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR menemui Bupati Bandung, Dadang Supriatna di Soreang,

JAKARTA (22 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan setiap pelanggaran kampanye harus ada sanksinya. Termasuk pelanggaran kampanye di rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan pemerintah. "Harus ada (sanksi). Tegas sanksinya," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). Saan mengatakan, tidak adanya sanksi terhadap larangan kampanye di kampus dan rumah ibadah akan membingungkan, terutama bagi peserta pemilu. "Kalau enggak nanti repot kita semua," tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu. Ia menegaskan, setiap hal yang dilarang seharusnya ada

JAKARTA (21 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022. SE tersebut tentang kewenangan penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt) atau penjabat sementara (Pjs) kepala daerah melakukan pemberhentian, mutasi, menjatuhkan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) di provinsi/kabupaten/kota. "Harus dicabut karena tidak memiliki kekuatan dasar hukum mengikat," ujar Saan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9). Menurut Saan, SE tersebut akan menimbulkan adanya abuse of power (penyalahgunaan

JAKARTA (14 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengungkapkan, ketimpangan atas penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut. Ada ketidakadilan struktural di balik konflik agraria selama ini. Tanah rakyat dirampas untuk kepentingan elite oligarki. "Ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut. Ini sebagai akar konflik Agraria. Konflik agraria adalah buah ketidakadilan struktural, tetapi masih dianggap sebagai konflik horizontal," ujar Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat di Bandung,

JAKARTA (30 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menilai KPU tidak konsisten. Hal itu menyusul usulan dari Ketua KPU, Hasyim Asyari agar Pilkada Serentak 2024 dipercepat dari November menjadi September. Saan menjelaskan, Komisi II DPR dengan KPU telah bersepakat soal Pilpres dan Pileg digelar Februari 2024 agar tidak berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada yakni digelar November 2024. Awalnya, disepakati Pilpres dan Pileg akan digelar pada Mei 2024, tetapi dinilai terlalu dekat rentang waktunya dengan Pilkada pada November. Sehingga disepakati Pilpres-Pileg pada Februari 2024. Legislator NasDem

JAKARTA (16 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mendorong pemerintah segera mencairkan anggaran yang dibutuhkan KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024. "Komisi II DPR akan dorong. Misalnya anggaran yang harus sudah dicairkan terkait tahapan pemilu nanti. Kalau memang sangat dibutuhkan KPU, nanti akan kita dorong untuk bisa dicairkan," ujar Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Legislator NasDem itu menegaskan, ada sejumlah anggaran KPU yang belum dicairkan pemerintah. Menurut Saan, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pertimbangan pemerintah dalam perencanaan prioritas penggunaan anggaran. "Tapi

JAKARTA (29 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dapat segera menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia. Menurut Saan, ada dua masalah pertanahan yang perlu diprioritaskan penanganannya. Yaitu sengketa tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Yang pertama sengketa pertanahan. Ini kan yang jadi prioritas Pak Menteri, ditambah dengan PTSL," kata Saan, Kamis (28/7). Legislator NasDem itu menegaskan, penyelesaian dua program tersebut harus digenjot, sebab sempat terhambat kondisi pandemi Covid-19. "PTSL terhambat karena Covid-19. Pertama anggaran,

JAKARTA (21 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mendukung wacana kampanye politik di dalam kampus. Hal itu penting dan bisa menguji gagasan para kandidat di hadapan civitas akademika. "Kampanye di kampus menarik. Menguji gagasan-gagasan, visi misi para kandidat, baik calon presiden, wakil presiden, dan juga mungkin legislatif," kata Saan, Kamis (21/7). Menurut Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu, KPU bisa bekerja sama dengan pihak kampus merealisasikan wacana tersebut. Kampanye bisa dilakukan dalam bentuk dialogis. "Jadi kampanyenya lebih berkualitas karena masuk di kalangan akademisi,"

JAKARTA (20 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengingatkan penyelenggara pemilu agar memberi perhatian khusus pada proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu 2024. Proses tersebut paling krusial, sebab KPU dan Bawaslu harus memastikan semua partai politik dan peserta pemilu yang lolos sesuai dengan kriteria dan prosedur yang berlaku. "Yang paling krusial dari PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) itu pendaftaran, verifikasi dan penetapan. Biasanya penetapan adalah klimaks. Saat verifikasi itu Bawaslu ikut mengawasi, sehingga tidak ada masalah dalam penetapan dan menghindari seminimal

JAKARTA (14 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI,  Saan Mustopa menyatakan, pemekaran Papua dibatasi hanya menjadi tujuh provinsi. Pemekaran wilayah tersebut berdasarkan wilayah adat di Papua. "Kalau dilihat dari kategorisasi adat ada tujuh wilayah, suku adat yang ada di Papua kan ada tujuh. Nah jadi kalau kita melihat berdasar itu, tujuh yang paling sesuai," kata Saan dalam keterangannya, Rabu (13/7). Merujuk pada laman resmi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua, tujuh wilayah adat di Papua adalah Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Domberai, dan