a

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Tag

JAKARTA (21 September): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengeritik keras Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 yang memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah (kada) mengelola aparat sipil negara (ASN) atau kepegawaian daerah. "Kami meminta kepada Saudara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencabut atau merevisi SE tersebut agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menimbulkan polemik dalam perikehidupan pemerintahan daerah," kata Willy dalam

JAKARTA (14 September): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Prananda Surya Paloh menyayangkan adanya penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon, Banten. Ia menyarankan semua pihak duduk bersama dan membuka ruang dialog. "Saya menyesalkan penolakan pendirian gereja di Cilegon," ungkap Prananda dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/9). Menurut Prananda, di dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat 2 secara tegas berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jika berpedoman kepada peraturan, tegas Prananda, tidak ada alasan

JAKARTA (12 September): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya meyakini tidak akan sulit bagi penegak hukum untuk menindak peretas Bjorka. Bjorka diduga telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena meretas dan menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat dan tokoh publik. "Saya yakin tidak akan sulit bagi aparat hukum kita untuk mengidentifikasi dan menemukan siapa di balik akun Bjorka, yang telah melanggar UU ITE dengan meretas perangkat atau sistem dimana terkumpul data pribadi. Kita tunggu saja tanggal mainnya," ujar Willy dalam keterangannya,

JAKARTA (13 Juni): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menentang keras politik identitas di kontestasi politik Indonesia, khususnya Pemilihan Umum 2024. Menurutnya, politik identitas mengancam keutuhan bangsa dan negara. "Bagi Indonesia, itu hal yang sangat berbahaya kalau dijadikan komoditas politik, karena kita sebuah negara yang berbangsa-bangsa (majemuk)," kata Willy dalam diskusi Crosscheck Medcom.id, Minggu (12/6). Legislator NasDem itu menilai manuver politik identitas masih laku karena tidak ada upaya keluar dari penggunaan hal tersebut. Jenis politik tersebut gampang memengaruhi pilihan publik. "Orang dengan politik identitas

JAKARTA (7 Juni): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan, Partai NasDem mengedepankan politik rasional menghadapi Pilpres 2024. Pembentukan koalisi menunggu sosok calon presiden (capres) yang akan didukung. "Kita tentukan dulu pengantennya siapa capres-nya, baru disusun koalisi," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6). Willy menilai akan cukup sulit menyusun koalisi jika tidak ada sosok yang ditawarkan kepada partai lain. Menurutnya, sosok capres dianggap magnet utama untuk membangun koalisi. "Kita sadar betul keberadaan partai, kecukupan syarat dukungan itu menentukan, iya. Tapi yang

JAKARTA (24 Mei): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya meminta Polri mengevaluasi penghentian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Willy mengatakan, semestinya aparat memiliki perspektif terhadap korban kekerasan seksual, terlebih setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi diberlakukan per Mei 2022. "Ada baiknya Polri melakukan evaluasi atas hal ini. Aparat harus punya perspektif korban. Sehingga langkah yang diambil atas kasus ini tidak lagi langkah yang biasa-biasa saja, tetapi langkah yang harus luar biasa," ujar

JAKARTA (20 Mei): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menerima audiensi Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5). AMTI menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan tembakau di Indonesia. Di antaranya, makin masifnya kampanye negatif mengenai tembakau, hingga beberapa aturan yang menghambat berjalannya industri tembakau di Indonesia. “Penyelesaian masalah tembakau ini harus dari hulu ke hilir, karena kan semua berkaitan. Satu yang pasti itu isu cukai, yang sejauh ini selalu

JAKARTA (12 Mei): Fraksi Partai NasDem DPR RI berharap aturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi, segera disahkan. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengemukakan itu Rabu (11/5) menanggapi penandatanganan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Presiden Jokowi pada Senin (9/5). "Kan ada empat Perpres (Peraturan Presiden) dan empat PP (Peraturan Pemerintah). Itu harus secepatnya bisa diselesaikan," tegas Willy Aditya, yang juga Ketua Panja RUU TPKS itu. Menurut

JAKARTA (4 April): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU TPKS sudah hampir selesai. Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) sudah bersurat kepada pimpinan DPR untuk menjadwalkan pengesahan RUU TPKS pada Masa Sidang IV Tahun 2021-2022. "Saya sudah bersurat ke pimpinan untuk dapat slot di paripurna," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR itu menyampaikan, pembahasan RUU TPKS tinggal sekitar tiga daftar inventarisasi masalah (DIM). Selanjutnya, RUU TPKS akan dibahas pada tingkat

JAKARTA (17 Maret): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan usulan penundaan pemilu tidak bisa hanya berdasarkan big data. Menurutnya, banyak aspek yang harus dipertimbangkan terkait penyelenggaraan pemilu. "Benar (penundaan pemilu tak bisa berdasarkan big data). Banyak aspek yang kemudian menjadi pertimbangan kita," kata Willy, Rabu (16/3). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan penundaan pemilu berdampak besar terhadap kenegaraan, di antaranya perpanjangan masa jabatan Presiden. Padahal konstitusi sudah membatasi masa jabatan Presiden karena Indonesia menganut sistem demokrasi. "Demokrasi adalah pertimbangan yang kita