a

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Tag

JAKARTA (21 Maret): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Willy Aditya bersyukur RUU PPRT disahkan menjadi usulan inisiatif DPR RI. Pembahasan lebih lanjut RUU itu diharapkan mengusung prinsip partisipasi dari semua pihak. "Kita bersyukur, hari ini setelah dua tahun lebih akhirnya RUU PPRT disahkan sebagai usulan inisiatif DPR," ujar Willy seusai Rapat Paripurna yang mengesahkan RUU PPRT menjadi usulan inisiatif DPR, Selasa (21/3). Baca juga: RUU PPRT Masuki Babak Baru, DPR-Pemerintah Harus Dengarkan

JAKARTA (9 Januari): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan, Fraksi Partai NasDem DPR berkomitmen mengesahkan sejumlah RUU yang dinilai dibutuhkan masyarakat sebelum periode 2019-2024 berakhir. "NasDem tetap memperjuangkan RUU yang menjadi komitmen," ungkap Willy di Jakarta, Senin (9/1). Legislator NasDem itu mengakui tidak banyak waktu tersisa. Apalagi, menjelang tahun politik yang bakal memecah fokus lembaga legislatif. Namun demikian Willy tetap optimistis pembahasan sejumlah RUU bakal menjadi perhatian. NasDem akan proaktif menyelesaikan tugas legislasi tersebut. "NasDem pasang badan (menyelesaikan tugas legislasi)," ujar Willy. Setidaknya, tambah

JAKARTA (23 Desember): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menilai tepat keputusan KPU yang membolehkan partai politik melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024. Menurut Willy, penyelenggara pemilu, partai politik, dan publik harus bisa membedakan kampanye dan publisitas diri. "Kalau kampanye kan sudah ada jadwalnya diatur oleh KPU. Sementara publisitas diri itu bukan kampanye," ujar Willy dalam keterangannya, Kamis (22/12). Menurut Legislator NasDem itu, melakukan publisitas diri merupakan sesuatu yang sah dan tidak melanggar UU. "Jadi jangan kemudian kita terjebak dalam subjektivitas dalam

JAKARTA (7 Desember): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Eva Yuliana menyampaikan duka cita atas meninggalnya satu anggota Polri dalam peristiwa bom bunuh diri di Markas Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (7/12). Anggota Komisi III DPR itu mengutuk keras aksi tersebut. "Saya pribadi dan Fraksi Partai NasDem DPR mengecam keras kejadian aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar itu. Aksi itu jauh dari rasa kemanusiaan," ujar Eva dalam keterangannya, Rabu (7/12). Eva meminta jajaran Polri dan Densus 88 segera mengusut

YOGYAKARTA (16 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menilai positif tema rekonsiliasi dan reintegrasi yang terus disuarakan. Hal tersebut harus terus digaungkan menjelang pesta demokrasi 2024. "Kita semua telah alpa seusai Pilpres 2019. Rekonsiliasi pascapilpres hanya dibangun di level elite, sedangkan di level bawahnya terabaikan. Inilah yang menyebabkan potensi polarisasi masih kuat. Apalagi, sepertinya ada yang terus mengorkestrasi sentimen politik identitas, terutama di medsos," ujar Willy dalam diskusi dengan tema 'Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional', yang digelar Forum 2045, organisasi

JAKARTA (9 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan fraksinya akan mengusulkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Revisi beleid tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. "Dalam waktu dekat kita usulkan revisi UU Perbukuan. NasDem concern pada literasi, background sumber daya manusia (SDM) berkualitas," kata Willy di Jakarta, Rabu (9/11). Baca juga: Fraksi NasDem DPR Terus Perjuangkan Tiga RUU Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu mengatakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Padahal, literasi saat ini

JAKARTA (4 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan, hukum tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hukum tidak boleh menjadi alat teror, terlebih menjelang penyelenggaraan pemilu. "Hukum tidak boleh menjadi alat teror dan intimidasi," kata Willy Aditya dalam keterangannya, Kamis (3/11). Willy menilai, secara fatsun pemanfaatan hukum untuk politik adalah praktik yang kotor dan amoral. Hukum dijadikan alat oleh mereka yang punya kuasa atau akses ke ranah hukum. Praktik tersebut, imbuh Legislator NasDem itu, membuat hukum menjadi tidak imparsial dan tercederai. Hal itu

JAKARTA (14 Oktober): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Eva Yuliana menyatakan, berbagai pengungkapan kasus di internal Polri membuktikan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bersih-bersih Korps Bhayangkara. Eva Yuliana menyampaikan itu menanggapi penangkapan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Teddy Minahasa yang diduga terkait kasus narkotika. Kabar penangkapan bakal Kapolda Jawa Timur pengganti Irjen Nico Afinta tersebut diungkap Kapolri seusai pengarahan Presiden Jokowi kepada Kapolri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). “Kita apresiasi dan mendukung semangat Bapak Kapolri untuk mengantarkan

SLEMAN (10 Oktober): Ketua DPW Partai NasDem DIY yang juga anggota DPR RI, Subardi optimistis Anies Baswedan bakal menang di DIY saat Pilpres 2024. Figur Anies yang kuat dan merupakan warga Yogya menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk memilihnya. Saat ini NasDem DIY tengah membangun konsolidasi guna mengantarkan Anies menuju Istana Negara. Subardi mengakui, sosok Anies begitu dikenal warga DIY. Itu sebabnya ia berani memasang target, Gubernur DKI Jakarta itu dapat unggul di wilayah DIY dan menjadikan DIY sebagai basis kemenangan Anies. "Targetnya menang di Yogya

JAKARTA (9 Oktober): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan NasDem terus berkomunikasi intensif dengan berbagai partai politik untuk membentuk koalisi menyongsong Pilpres 2024. Ia mengatakan, setidaknya membutuhkan 20 persen kursi di DPR RI untuk mencalonkan bakal calon presiden pilihan NasDem, Anies Baswedan. Kini setidaknya ada dua partai yakni Demokrat dan PKS yang tengah dijajaki untuk koalisi. "Itulah kemudian kita butuh membangun koalisi. Di luar PDIP memang semua partai harus melakukan koalisi. Demokrat dan PKS insyallah, kita selalu berkomunikasi secara intensif. Sejauh ini