a

Wakil Ketua baleg Tag

JAKARTA (30 Juni): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). "Jika dipandang perlu, Baleg dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU TPKS apabila dalam pelaksanaan UU TPKS, pemerintah tidak membentuk peraturan pelaksana dari UU tersebut tepat waktu dan/atau amanat UU TPKS tidak dilakukan sebagaimana mestinya," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya dalam keterangannya, Rabu (29/6). Menurut Legislator NasDem itu, secara khusus diamanatkan dalam Pasal 91

JAKARTA (5 April): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan pemerintah telah merampungkan pembahasan 588 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan DIM RUU TPKS yang dipimpin Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya pada Senin (4/4), membahas tiga DIM terkait dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan eksploitasi seksual. ÔÇťAgenda hari ini menyisakan tiga DIM. Dua DIM tentang KSBE, satu DIM tentang eksploitasi seksual. Ada beberapa diskusi sebenarnya yang mau dikembangkan oleh teman-teman terhadap rehabilitasi, cuma itu di luar

JAKARTA (30 Desember): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan, menghasilkan produk legislasi bukanlah satu-satunya tugas DPR dewasa ini. Menurut Legislator NasDem itu, ada perubahan tren parlemen yang kini mulai mengutamakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) dan peraturan turunannya ketimbang membentuk UU baru. Willy mengemukakan itu menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menilai kinerja DPR tidak maksimal karena sedikitnya produk UU yang disahkan. "Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tentu menjadi sebuah kisi-kisi atau rambu-rambu untuk memenuhi mana peraturan yang masih kosong, iya. Tapi juga tidak