a

Wakil Ketua baleg dpr Tag

JAKARTA (30 Juni): RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) telah resmi menjadi RUU inisiatif DPR. Badan Legislasi (Baleg) DPR pun ingin DPR menjadi role model untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak, termasuk di lingkungan internal Dewan. "RUU KIA dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak sejak ibu memasuki masa persiapan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca-melahirkan sampai dengan anak mencapai usia tertentu," ungkap Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya dalam keterangannya, Kamis (30/6). Menurut Legislator NasDem itu, hal tersebut agar anak

JAKARTA (24 Juni): RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis (30/6)  untuk disetujui sebagai usul inisiatif DPR. "Sudah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR bahwa RUU KIA dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2022 untuk disetujui sebagai usul inisiatif DPR," ungkap Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya di Jakarta, Jumat (24/6).  Legislator NasDem itu menegaskan, setelah diputuskan di rapat paripurna, pemerintah akan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menurutnya, Surpres tersebut terkait

JAKARTA (22 Juni): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menegaskan, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) adalah komitmen politik DPR untuk kesejahteraan keluarga dan anak Indonesia. RUU KIA diharapkan menjadi tonggak pencapaian untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. "Ini sebuah usaha bagaimana membangun anak-anak Indonesia yang memiliki cinta kasih, memiliki tumbuh kembang yang bagus. Dan ini sesuai dengan fungsinya, membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas," kata Willy saat diskusi 'RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul', di kompleks

JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan DPR RI melalui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menginisiasi cuti selama 40 hari bagi suami yang istrinya melahirkan. "RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak melindungi hak suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan dan selama 40 hari pertama sebagai orangtua baru,” kata Willy dalam keterangannya, Senin (20/6). RUU KIA, imbuh Willy, menguatkan hak para suami untuk dapat mendampingi istrinya yang melahirkan atau mengalami keguguran. Usulan tersebut juga selaras dengan usulan sebelumnya terkait penambahan waktu

JAKARTA (13 April) : Setelah berkali-kali gagal membangun kesepahaman di parlemen, akhirnya DPR RI menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi UU. Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Rapat dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani. Wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Ketua Panitia Kerja RUU TPKS, Willy Aditya saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU TPKS mengatakan, beleid tersebut terdiri dari 93 pasal dan 8 Bab. Pembahasan dilakukan

JAKARTA (25 Maret): Undang-undang berkualitas dan tepat waktu tidak hanya menjadi kewajiban DPR untuk mengerjakannya. Pemerintah juga berperan penting dalam penggodokan agar setiap UU dapat segera direalisasikan dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya dalam diskusi daring 'Rakyat Menagih DPR Revisi UU ITE, RUU TPKS, RUU PDP', Kamis (24/3). "Tidak ada satupun undang-undang bisa jalan kalau pemerintah tidak mau. Jadi harus dikritisi dan dilihat bahwa tidak hanya legislatif, tapi juga pemerintah dan unsur lainnya," ungkap Willy. Kondisi tersebut, tambah Willy,

JAKARTA (21 Februari): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan tetap menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait revisi UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) yang telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sejak September 2021. Selain itu, revisi UU tersebut juga telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022. Oleh karena itu, menjadi tidak habis pikir jika pihak Kemendikbud khususnya Ditjen Riset Dikti menyatakan bahwa pembahasan revisi UU No 20 Tahun 2013 belum perlu dilanjutkan. “Kalau memang tidak perlu mengapa ada Surat Presiden (Surpres) yang diterbitkan? Terbitnya

JAKARTA (10 Februari): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) adalah untuk mengakomodasi metode omnibus law dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  “Hal yang paling pokok untuk merevisi aturan tersebut hanya ada dua. Pertama, metode omnibus, dan kedua, metodologi peraturan perundang-undangan," ujar Willy, Rabu (9/2). Legislator NasDem itu menegaskan, salah satu langkah memperbaiki UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), adalah merevisi UU PPP. "Itu memang

JAKARTA (2 Februari): Semangat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perhatian dan pemenuhan gizi bagi anak, guna mewujudkan generasi unggul menyongsong Indonesia Emas. “Presiden Jokowi kan sangat concern terhadap sumber daya pembangunan manusia. Darimana mulainya, yah hulunya kita mulai dari sini," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya dalam Rapat Pleno Harmonisasi RUU KIA di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1). Legislator NasDem itu menegaskan, golden age atau masa pertumbuhan emas merupakan periode krusial tumbuh kembang anak

JAKARTA (6 Januari): Sejumlah kalangan menilai proses penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terlalu lama dilakukan DPR. Menjadi inisiasi DPR pada 2014 dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2016, hingga kini RUU tersebut belum juga disahkan. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya menjelaskan, jika dilihat dari rentang waktu RUU TPKS, dari 2016 hingga 2022 memang sangat lama. Namun, ia mengatakan publik harus bisa menilai bahwa periodisasi DPR berpengaruh dalam pembahasan suatu RUU. “Kalau kita lihat rentang waktunya secara kumulatif sangat mengerikan,