a

uu tpks Tag

JAKARTA (2 November): Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini menyoroti lambatnya pemerintah dalam membuat aturan turunan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejak disahkan pada bulan April 2022 lalu, menurutnya sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah menelurkan satu pun aturan turunannya. “Implementasi UU TPKS terhambat salah satunya adalah karena aturan turunan belum ada. Nah kita sekarang berkutat dengan waktu dan juga derasnya angka kekerasan seksual yang nyatanya masih marak," ungkap Amelia Anggraini dalam keterangan tertulisnya, Rabu

JAKARTA (22 September): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengecam aksi kekerasan seksual terhadap anak yang masih terus terjadi. Penegak hukum harus menjatuhkan vonis seberat-beratnya berdasarkan UU No12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Teror kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Terakhir, peristiwa memilukan terjadi di Medan, Sumatera Utara, yang mana salah seorang korban sampai tertular virus HIV. “Saya mengecam segala bentuk kekerasan seksual, terutama peristiwa yang memilukan di Medan. Kami berharap kepada penegak hukum, agar pelaku mendapatkan

JAKARTA (26 Juli): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menegaskan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah bisa digunakan aparat penegak hukum, bahkan jika aturan turunan UU tersebut belum diterbitkan pemerintah. "Ketika UU TPKS disahkan, baik delik dan hukum acaranya langsung bisa dieksekusi tanpa peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah ataupun Perpres," ujar Willy dalam diskusi bertajuk 'Darurat Kekerasan Seksual Anak, Bagaimana Implementasi UU TPKS?', di Media Center DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7). Legislator NasDem itu

JAKARTA (7 Juli): Urgensi percepatan penyelesaian sejumlah aturan teknis (aturan turunan) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) semakin kuat, agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat segera mendapat kepastian. "Mengemukanya kegagalan aparat penegak hukum menangkap anak seorang tokoh masyarakat yang merupakan tersangka pelaku pelecehan seksual, seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Dorongan untuk mempercepat lahirnya aturan-aturan turunan UU TPKS harus diperkuat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/7). Menurut Lestari, upaya percepatan penuntasan sejumlah aturan pelaksanaan terkait UU TPKS

JAKARTA (29 Juni): Pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat. Sosialisasi masif sejumlah aturan teknis harus dilakukan. "Setelah lahirnya UU TPKS, proses yang dilakukan DPR bergeser dari legislasi ke proses pengawasan. Bagaimana instansi yang berkewajiban menghadirkan aturan-aturan teknis bisa segera merealisasikannya," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya dalam diskusi daring bertema 'Sampai Dimana Tindak Lanjut UU TPKS?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/6). Forum Diskusi Denpasar 12, adalah sebuah forum diskusi yang digagas

JAKARTA (18 April): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengatakan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, juga kepada lembaga negara terkait seperti Polri, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Tentu kita perlu sosialisasikan UU TPKS secara masif. Kita sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa sekarang sudah ada UU TPKS. Selain itu juga kepada lembaga polisi, jaksa, LPSK dan lain-lain,” ujar Lisda, dalam keterangannya, Senin (18/4). Legislator NasDem itu menambahkan, nantinya lembaga negara seperti Polri, Kejaksaan,

JAKARTA (15 April): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menyambut baik langkah-langkah yang akan diambil Polri guna mengimplementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Lisda menilai, efektivitas penerapan UU TPKS akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya Polri. Polri bakal mempercepat usulan pembentukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim. “Kami sangat menyambut baik, upaya kepolisian dalam menindaklanjuti pengesahan UU TPKS. Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Direktorat PPA di Mabes Polri. Penerapan UU

JAKARTA (13 April): RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi UU, sama sekali tidak mendukung penyimpangan seksual. Tidak ada satu pasal pun yang mendukung kebebasan seksual. Hal tersebut disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari saat diskusi "Mengawal Pascapengesahan RUU TPKS" di Jakarta, Rabu (13/4). "Tidak ada satupun pasal dalam RUU TPKS ini yang mengatur tentang mendukung kebebasan seksual," tegas Taufik. Taufik perlu menegaskan hal tersebut mengingat sebelumnya ada anggapan dari kelompok tertentu yang menilai RUU

JAKARTA (13 April) : Setelah berkali-kali gagal membangun kesepahaman di parlemen, akhirnya DPR RI menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan menjadi UU. Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Rapat dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani. Wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Ketua Panitia Kerja RUU TPKS, Willy Aditya saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU TPKS mengatakan, beleid tersebut terdiri dari 93 pasal dan 8 Bab. Pembahasan dilakukan

JAKARTA (12 April): Hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus diikuti pemahaman yang menyeluruh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya, agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air. "Perjalanan panjang itu akhirnya berujung, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini menyetujui RUU TPKS untuk disahkan sebagai undang-undang. Namun efektivitas beleid yang diharapkan mampu melindungi setiap warga negara dari tindak kekerasan seksual ini, ke depan sangat bergantung pada pemahaman para penegak hukum dan masyarakat dalam penerapannya," kata Wakil Ketua