Tindak Tegas Kasus Kebocoran Data Penduduk dengan UU PDP
JAKARTA (21 Juli): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menyoroti dugaan kebocoran data penduduk yang mencapai 337 juta. Ia mendorong aparat terkait menindak kasus itu dengan UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). “Apakah kita bisa menangkap dengan mengidentifikasi si pembobol datanya? Kita kembalikan kepada polisi dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata Farhan di Jakarta, Kamis (20/7). Farhan menegaskan, penegakan hukum terhadap kasus kebocoran data seperti itu bisa ditindak dengan UU PDP. “Kasus kebocoran data ini kita tinggal
UU PDP Pastikan Standar Keamanan Siber Nasional
JAKARTA (23 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menegaskan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) akan memastikan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengikuti standar keamanan siber nasional. Disahkannya UU PDP pada Selasa (20/9) juga akan memperkuat lembaga-lembaga negara yang merupakan pengampu kebijakan dan teknis pelindungan data pribadi. "UU PDP akan memastikan kepatuhan lembaga pengumpul, penyimpan dan pengolah data pribadi kepada tata kelola pelindungan data pribadi, sehingga mereka akan mengikuti standar nasional keamanan siber," ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/9). Farhan mengatakan,