a

UU IKN Tag

JAKARTA (4 Februari): Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali mempersilakan masyarakat mengajukan permohonan uji materi atau judicial review terhadap UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan hal tersebut merupakan hak konstitusi warga negara Indonesia. "Kita berharap kepada setiap orang yang tidak setuju dengan UU bisa menggunakan saluran resmi. Salah satunya menguji ke MK daripada protes di jalanan," ujar Ali, Kamis (3/2). Ali menyatakan tidak mau berpolemik tentang penyusunan payung hukum ibu kota baru tersebut. Ia menghormati setiap aspirasi yang datang

JAKARTA (19 Januari): Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) mencerminkan karakter teori hukum progresif yang dicetuskan Guru Besar dan filsuf hukum, Satjipto Rahardjo, dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Menurut Subardi, teori hukum progresif menekankan pada aspek substansi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga UU IKN dibutuhkan cepat agar pembangunan bisa segera dilakukan. Legislator NasDem itu mengemukakan pandangannya tersebut menanggapi adanya komentar yang menganggap pengesahan RUU IKN menjadi UU oleh DPR terlalu cepat. Sejumlah pihak menilai, RUU