a

umkm Tag

JAKARTA (20 Februari): Tantangan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus segera dijawab dengan langkah dan strategi yang tepat, agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. "Sejumlah tantangan di sektor UMKM nasional akan menjadi peluang untuk tumbuh bila kita serius dalam upaya mewujudkan berbagai langkah yang konsisten untuk menjawabnya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/2). Catatan Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada Agustus tahun lalu menyebutkan setidaknya ada empat tantangan sektor UMKM di Indonesia pada 2024. Tantangan

JAKARTA (11 Januari): Data usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lengkap harus mampu mengakselerasi pengembangan sektor ekonomi kerakyatan di Indonesia. "Pencatatan data yang rinci dari para pelaku UMKM di tanah air merupakan langkah penting dalam pengembangan sektor ekonomi nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menuntaskan pendataan lengkap koperasi dan UMKM 2022 dan tercatat 9,11 juta usaha di Indonesia, yang terdiri dari 9,09 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan 20

PATI (12 Desember): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, mendorong pelaku UMKM di Pati, Jawa Tengah, untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk. Produk dengan sertifikasi halal akan menambah nilai dan kepercayaan konsumen. “Sertifikasi halal sangat penting karena akan memberikan kenyamanan kita dan konsumen kalau makanan-makanan produksi UMKM terbuat dari bahan-bahan yang halal," ujar Sri Wulan dalam workshop Jaminan Produk Halal, di Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/12). Workshop tersebut terselenggara atas kerja sama Sri Wulan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

JAKARTA (1 Desember): Upaya memperlancar proses perizinan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus diikuti dukungan pembiayaan dan pemasaran yang mumpuni agar langkah meningkatkan kinerja ekonomi rakyat itu dapat konsisten diwujudkan. "Sektor UMKM yang merupakan salah satu andalan perekonomian nasional harus menjadi perhatian bersama dalam upaya konsisten meningkatkan sektor ekonomi rakyat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12). Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit per 27 November 2023, mencapai 6,59

JAKARTA (29 November): Dalam rangka HUT Partai NasDem, Forum Staf Administrasi dan Tenaga Ahli (Forsata) Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem menggelar bazar kuliner dan UMKM, di selasar Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa-Jumat (28/11-1/12). Selain bazar, kegiatan lain juga digelar seperti donor darah, bedah buku, dan focus group discussion. Rangkaian acara dibuka anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Fauzi Amro bersama Charles Meikyansah. "Terima kasih atas inisiatif yang dilakukan oleh kawan-kawan Forsata dalam rangka HUT Partai NasDem. Tegar di Jalan Restorasi Menuju Perubahan,"

SLEMAN (27 November): Pelaku usaha di sektor ultra mikro membutuhkan kemudahan akses modal usaha. Sektor ini umumnya tidak punya jaminan fisik untuk mengakses pinjaman modal sehingga menyulitkan kelanjutan usahanya. Sejak September 2021, Kementerian BUMN memberikan solusi pembiayaan tersebut dengan membentuk holding tiga entitas di bidang pendanaan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Holding ketiganya 'menyelamatkan' para pelaku usaha kecil yang membutuhkan berbagai kemudahan modal usaha. “Saya mewakili kelompok usaha kecil menyampaikan apresiasi atas kinerja holding. Persoalan

LONDON (8 November): Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengapresiasi upaya Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) cabang London yang membuka akses UMKM Indonesia untuk memasarkan produk unggulannya ke mancanegara. Tidak hanya bekerja pada sektor moneter dan keuangan global, kata Syarief, Bank Indonesia mampu membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan investasi dan kerja sama perdagangan antara Inggris dan Indonesia. “Kami mengapresiasi inisiatif dari BI (cabang London) untuk membantu para pengusaha UMKM agar bisa masuk ke pasar internasional di London, sehingga UMKM kita bisa naik

KOTA DEPOK (21 Oktober): Bacaleg DPR RI NasDem Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, H. Idris Sandiya mengunjungi sentra produksi dompet kulit di Cimanggis, Depok, baru-baru ini. Kunjungan tersebut menjadi salah satu bentuk kepeduliannya terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada kesempatan tersebut, Idris menyambangi salah satu rumah produksi dompet kulit dalam rangkaian blusukan sapa warga yang diinisiasi oleh sukarelawan pemenangannya di Kota Depok. Menurut Idris, kualitas produk dompet kulit yang diproduksi oleh usaha rumahan di Cimanggis, Depok tidak kalah dengan dompet-dompet yang

JEMBER (16 Oktober): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, mendorong optimalisasi pemberdayaan UMKM sebagai ikhtiar untuk mengendalikan inflasi di daerah. "UMKM berperan penting dalam geliat ekonomi masyarakat. UMKM yang semakin berdaya dapat menekan inflasi yang ada di daerah," ujar Charles dalam diskusi publik 'Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Peran Aktif UMKM, bersama Bank Indonesia, di Jember, Jawa Timur, Minggu (15/10). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu menegaskan, UMKM merupakan tiang perekonomian nasional. Untuk itu, keberadaannya mesti menjadi

JAKARTA (13 September): Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menekankan pentingnya sinergitas antar-kementerian/lembaga dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sinergi itu dibutuhkan karena anggaran pemberdayaan UMKM dimiliki hampir semua kementerian/lembaga, bahkan Kementerian BUMN di Indonesia. "Kami usulkan pada Kementerian Koperasi dan UKM sejauh mana pengendalian, pemantauan dan tentunya sinergitas dengan program yang telah dicanangkan," kata Subardi saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9). Subardi mengusulkan agar Kemenkop-UKM membentuk satu deputi khusus