a

Stunting Tag

JAKARTA (8 November): Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan persoalan stunting di Tanah Air tidak akan selesai jika penanganan sanitasi dan air bersih masih buruk. Legislator Partai NasDem itu mencontohkan, kasus krisis akses air bersih yang ada di daerah pemilihannya Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang). "Ketika ada air, masyarakat berpikir mau cuci tangan atau mau minum. Mereka memilih

TAMBOLAKA (7 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengajak para pemuda Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk belajar sejak dini terkait bahaya stunting. Stunting sangat berbahaya dan mengancam generasi bangsa ke depan. "Remaja yang sudah memasuki usia produktif dan pranikah perlu dibekali pengetahuan akan bahaya stunting. Ketika menikah, mereka sudah tahu bagaimana mengantisipasi stunting," ujar Ratu saat kampanye Percepatan Penurunan Stunting bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Tambolaka, SBD, Jumat (4/11). Baca

JAKARTA (1 November): Langkah strategis yang konsisten dan terukur untuk menurunkan angka prevalensi stunting harus segera direalisasikan. Hal itu untuk mengakselerasi pencapaian prevalensi stunting 14% pada 2024, di tengah potensi dampak krisis global di Tanah Air. "Catatan prevalensi stunting di Tanah Air memang memperlihatkan kecenderungan turun pada beberapa tahun terakhir, namun potensi ancaman dampak sejumlah krisis global harus diantisipasi dengan langkah-langkah strategis agar kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/11). Baca juga: Perlu Gerakan Bersama Percepat

TAMBOLAKA (9 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan, kampanye dan edukasi stunting di Indonesia harus terus digencarkan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham tentang stunting. Hal itu ia sampaikan menanggapi sebuah video yang tengah viral di media sosial. Video tersebut diketahui dalam momen lomba pemilihan Nyong dan Nona Alor 2022. Sepasang Nyong dan Nona Alor diberi pertanyaan soal penyebab stunting. Sang pria yang belakangan diketahui mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara tersebut mengatakan bahwa stunting adalah

JAKARTA (5 Agustus): Pelibatan masyarakat dalam mengakselerasi penurunan angka stunting harus disertai dengan transparansi pengelolaan bantuan dan langkah yang terukur dalam merealisasikan pemenuhan target kesehatan anak di Tanah Air. "Menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4% dalam waktu kurang dari dua tahun merupakan upaya yang cukup berat, sehingga memerlukan dukungan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merealisasikannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8). Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di Tanah Air mencapai 14% pada tahun 2024. Hal itu berarti para pemangku kepentingan

BEKASI (29 Juli): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri menyambut baik RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). RUU yang baru-baru ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR itu menjadi angin segar bagi ibu dan anak Indonesia. "RUU KIA ini menjadi angin segar terhadap upaya menangani persoalan stunting di Indonesia yang masih tinggi," kata Haerul Amri dalam Focus Group Discussion (FGD) Fraksi NasDem MPR RI dengan tema 'Mempublikasikan Nilai-Nilai Pancasila', di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (28/7). Aam, sapaan akrab Haerul Amri, menyebut,

JAKARTA (5 Juli): Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi secara baik dalam memobilisasi upaya percepatan penanggulangan stunting di Tanah Air. "Alokasi dana untuk penanggulangan stunting secara nasional cukup besar, namun tersebar di sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Butuh koordinasi yang baik untuk memaksimalkan pemanfaatan dana itu untuk percepatan penanggulangan stunting," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/7). Pertengahan Juni 2022, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, dalam rangka menurunkan prevalensi angka stunting nasional, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp44,8 triliun

BONEBOL (15 April) : Upaya pencegahan serta penanggulangan stunting dan gizi buruk membutuhkan komitmen tangguh dari semua pihak. Peran aktif yang terus dilakukan Pemerintah Bone Bolango (Bonebol) dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini terbukti berhasil menurunkan angka stunting ke angka 25%. Kerjasama antara pemerintah dengan semua pihak termasuk perangkat desa dan dinas terkait pun sukses membawa persentase stunting di Bonebol menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Gorontalo. Untuk terus menekan angka stunting di masyarakat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten

JAKARTA (6 April): Mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh lewat penuntasan masalah gizi dan stunting harus konsisten dan terukur. Sebuah gerakan bersama harus dilakukan untuk mewujudkannya. "Kita merencanakan untuk mencetak generasi cerdas guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tetapi persoalan mendasar adalah belum teratasinya kecukupan gizi anak bangsa. Harus ada upaya konsisten dan terukur untuk mengatasi kecukupan gizi bagi generasi penerus bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mengantisipasi Generasi yang Hilang Akibat Stunting yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12,

JAKARTA (29 Maret): Stunting bukan masalah kesehatan semata, namun juga berdampak besar terhadap ketahanan bangsa. Semua pihak harus ambil bagian untuk meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak di Tanah Air. "Bila jumlah anak Indonesia yang kekurangan gizi dan mengalami stunting semakin banyak akan mempengaruhi kualitas SDM dan pada ujungnya akan berdampak pada rendahnya ketahanan bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menerima kunjungan pengurus Nasyiatul Aisyiah di ruang kerjanya Lantai 9 Gedung Nusantara 3, kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Pada kesempatan itu