a

Sri Wahyuni Tag

PONOROGO (5 Agustus): Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni mengingatkan agar empat konsensus kebangsaan terus disampaikan agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan sejarah. "Kewajiban konsep kebangsaan harus tetap dijaga, karena Indonesia berdiri ditopang oleh aneka suku, ras, agama, bahasa. Empat pilar ini harus disampaikan agar kita tidak kehilangan sejarah," ujar Sri Wahyuni saat melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI (Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika) di Desa Gelar Lor Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (3/8). Sosialisasi itu merupakan salah satu upaya

PONOROGO (2 Agustus): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni kembali merealisasikan pelebaran jalan Mlilir (Madiun)-Ponorogo, Jawa Timur sejauh 2,6 Km dari Kecamatan Babadan-Terminal Seloaji Ponorogo. Tahap pertama tahun 2021 pelebaran ruas jalan Mlilir-Babadan sejauh 2,5 Km. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Sri Wahyuni mengatakan, proyek lanjutan pelebaran jalan sejauh 2,6 km itu telah dimulai sejak Juli lalu, dan akan selesai Desember 2022. Jalur nasional itu akan diperlebar 2,8 meter sisi kiri, dan kanan 1,7 meter. Sedangkan untuk ketinggian jalan terjadi

PONOROGO (9 Maret): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni mengukuhkan pengurus sekaligus meresmikan gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Makmur, Desa Koripan, Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), Selasa (8/3). "Saya telah mengukuhkan pengurus BUMDes Bangkit Makmur, meresmikan gedung BUMDes yang ada di Desa Koripan. Gedung ini dibangun dan diberikan kepada Desa Koripan pada waktu Pak Ipong (Ipong Muchlissoni) Bupati dulu dan saya diminta meresmikan," ujar Yuni seusai acara pelantikan pengurus dan peresmian gedung. Yuni menjelaskan, dirinya bertugas di Komisi V

PONOROGO (7 Maret): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni meresmikan rumah susun (Rusun) Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo, di Kelurahan Nologaten, Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), Jumat (4/3). Gedung seluas 537,31 meter persegi dengan anggaran pembangunan Rp4,55 miliar tersebut merupakan salah satu program yang dibawa Sri Wahyuni. "Kita hari ini meresmikan program rusunawa Pondok Pesantren KH Syamsuddin. Harapan kita tentunya pondok ini bermanfaat buat masyarakat dan siswa siswi santri yang belajar di sini," ujar Sri Wahyuni. Yuni berharap fasilitas yang dibangun tersebut bisa

PONOROGO (21 Februari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni meresmikan Desa Wisata Ngambang Tirto Kencono di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (20/2). Pembangunan objek wisata Ngambang Tirto Kencono merupakan hasil aspirasi Sri Wahyuni bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Area seluas empat hektare tersebut menyuguhkan pemandangan Telaga Ngebel dari atas bukit. "Acara hari ini meresmikan, menandatangani pengembangan obyek wisata atau desa wisata. Program ini saya bawa dari Komisi V DPR dan

PONOROGO (21 Februari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni mengatakan, instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, akan menghambat pembangunan di desa. Ia menegaskan, jika kebijakan itu dipaksakan maka pembangunan desa akan terhambat karena DD banyak teralokasi untuk BLT. "Kita sudah dorong dan sampaikan langsung dengan Kementerian Desa agar aturan itu bisa diperlonggar. Artinya nominalnya jangan 40 persen agar desa juga bisa bergerak melakukan pembangunan," kata Sri Wahyuni saat

SERANG (11 Februari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni mendorong penyelesaian permasalahan sengketa lahan yang menyebabkan mangkraknya pembangunan Pelabuhan Bojonegara di Serang, Banten. Pelabuhan Bojonegara sudah dicanangkan sejak tahun 1996 oleh Presiden Soeharto. Pelabuhan tersebut sudah pernah diresmikan pembangunannya pada 2003 oleh Presiden Megawati, namun setelah itu arah pengembangan pelabuhan tersebut tak jelas, berhenti dan mangkrak. Salah satu penyebabnya adalah sengketa lahan di wilayah tersebut antara PT Pelindo II dengan PT Nugra Santana. “Sengketa itu biasanya muncul karena ada hak dan

JAKARTA (2 Februari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) transparan terkait program kerja tahun 2022. Sehingga bisa semakin optimal dalam memajukan program-program untuk masyarakat. “Saya berharap tranparansi agar semua program PUPR bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sri Wahyuni dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Sekjen dan pejabat Kementerian PUPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2). Sri Wahyuni mempertanyakan, hingga bulan Februari 2022 belum ada program baru dari Kementerian PUPR. “Saya cek sampai

JAKARTA (26 Januari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja pembangunan tahun 2022. Anggaran PUPR pada tahun 2022 turun menjadi Rp 100,6 triliun dari sebelumnya sebesar Rp152,1 triliun pada tahun 2021. “Terkait UU Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah disahkan, kita harus mendukung. Tapi kami minta Kementerian PUPR betul-betul melakukan analisis dan kajian agar tata kelola anggaran tetap seimbang,” ujar Sri Wahyuni saat Rapat Kerja

JAKARTA (21 Januari):  Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni menagih janji pemerintah untuk merealisasikan alokasi 5% anggaran Dana Desa (DD) sebagai dana operasional Kepala Desa (Kades). Ia menilai, alokasi 5% dari DD  sangat wajar mengingat besarnya tuntutan kepada kades untuk menuntaskan berbagai program yang berasal dari Pusat. Hal itu perlu mendapat sokongan operasional agar pergerakan kinerja kades lebih efektif. “Kami sering ditanya oleh saudara-saudara kami para kepala desa di dapil, karena mereka membutuhkan itu untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya sebagai