a

Satori Tag

SUMBER (8 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori memberikan bantuan dana renovasi Masjid Jami Darussalam di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (5/8). Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) selaku mitra kerja Komisi XI DPR. Bantuan diserahkan Satori bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Hestu Wibowo dan diterima H Yusuf, Ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Jami Darussalam beserta pengurus DKM. Dengan adanya bantuan ini, Satori berharap dapat menambah kenyamanan jamaah masjid dalam beribadah. “Semoga

CIREBON (11 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori menyosialisasikan sistem pembayaran nontunai QRIS (Quick Response Indonesian Standard) kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (9/7). Dalam kegiatan di Gedung Zam-Zam Palimanan, Kabupaten Cirebon tersebut juga dihadiri pimpinan pondok pesantren di Cirebon. Di antaranya, KH Muhlisin Muzari (Ponpes Islahul Muta’alimin Junjang Arjawinangun), KH Ahmad Labib (Ponpes Annasuha Kalimukti Pabedilan), Ustad Muhammad Akbar (Ponpes Arwani Buntet Cirebon), dan KH Ridwan (Ponpes Tarbiyatul Banin Sumber). Dalam sambutannya, Satori menjelaskan bahwa salah satu mitra

JAKARTA (2 Juni): Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Dapil Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu), Satori menghadiri acara Halalbihalal Paguyuban Dulur Cirebonan, yang digelar di Jakarta, Rabu (1/6). Dalam acara yang mengambil tema 'Saling Bersinergi Memperkuat Ukhuwah' itu, hadir tokoh-tokoh dari Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Di antaranya, mantan Ketua PB NU, KH Said Aqil Siroj, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, KH M Hidayat, politisi senior Agung Laksono, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Ahmad Dofiri, Bupati Indramayu,

SUMBER (30 Mei): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori menghadiri halalbihalal Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia (PPSI), di Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (28/5). Dalam acara tersebut, para pengajar dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam PPSI menyalurkan aspirasi terkait belum diangkatnya mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik menjadi pegawai negeri sipil (PNS), maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Satori menegaskan, akan segera membawa aspirasi para guru dan tenaga kependidikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). “Pemerintah memang sudah

JAKARTA (5 April): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mengatakan, penindakan Ditjen Bea Cukai didominasi pada cukai dengan komoditas terbesar adalah rokok ilegal. “Sebagian besar penyelundupan berupa rokok ilegal. Maka perlu pengawasan yang ketat oleh Ditjen Bea Cukai. Jangan sampai kendor walaupun di tengah pandemi," ujar Satori saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR dengan Dirjen Bea dan Cukai, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). Selain masalah rokok ilegal, Satori juga menyoroti penerimaan Ditjen Bea Cukai yang terbesar berasal dari cukai

JAKARTA (15 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mengatakan, forum kerja sama multilateral G-20 yang akan diselenggarakan di Bali tahun 2022 memberikan angin segar bagi pariwisata dan perekonomian Bali. “Presidensi G-20 diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi di Bali. BI (Bank Indonesia) harus bisa memberdayakan UMKM lokal, para pengusaha, pedagang kecil harus diberikan kesempatan berusaha, terutama di dekat tempat diselenggarakan acara,” ujar Satori saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan BI yang mengambil tema ‘Perkembangan Ekonomi Terkini dan Presidensi G-20 Indonesia’,

JAKARTA (3 Februari): Sektor konsumsi di Jakarta baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintahan akan menurun pasca penetapan UU Ibu Kota Negara (IKN). UU tersebut telah menetapkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. “Pasca Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara, akan sangat terasa di sektor-sektor konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di Jakarta yang diperkirakan akan menurun,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Satori saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis

JAKARTA (3 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mempertanyakan penanganan dan opsi penyelesaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait permasalahan unit link (produk asuransi berbalut investasi). Jenis asuransi yang dikombinasikan dengan investasi itu masih dijual di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Negara) dengan ilustrasi keuntungan 14%. Hal tersebut dikemukakan Satori saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan OJK, membahas perkembangan sektor jasa keuangan nasional dan tindak lanjut penanganan kasus-kasus industri jasa keuangan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2). ”Rata-rata produk unit

JAKARTA (29 Januari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mendorong terbentuknya sinergi Satgas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dikomandoi Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Satgas tersebut terbentuk sesuai Keppres No 3 Tahun 2021 tentang P2DD. Menko Perekonomian sebagai ketua, sedangkan anggotanya Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Masing-masing harus bersinergi dalam mengawasi ketimpangan elektronifikasi di pemerintahan daerah, mengingat

SUMBER (16 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Satori berharap kepada pengurus Partai NasDem dari tingkat DPP, DPW, DPD hingga DPC untuk semakin solid dan menggencarkan komunikasi dengan masyarakat, menyambut Pemilu Serentak 2024. “Tahun 2024 semakin dekat, kita tidak bisa santai. Sudah menjadi tugas saya untuk mendukung dan memotivasi kakak-kakak yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif baik DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun DPR RI. Mari kita bekerjasama, bersilaturahmi, menjalin komunikasi dengan konstituen, harus lebih sering door to door kepada masyarakat di bawah,” ujar