a

Saan Mustopa Tag

JAKARTA (29 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dapat segera menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia. Menurut Saan, ada dua masalah pertanahan yang perlu diprioritaskan penanganannya. Yaitu sengketa tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Yang pertama sengketa pertanahan. Ini kan yang jadi prioritas Pak Menteri, ditambah dengan PTSL," kata Saan, Kamis (28/7). Legislator NasDem itu menegaskan, penyelesaian dua program tersebut harus digenjot, sebab sempat terhambat kondisi pandemi Covid-19. "PTSL terhambat karena Covid-19. Pertama anggaran,

JAKARTA (21 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mendukung wacana kampanye politik di dalam kampus. Hal itu penting dan bisa menguji gagasan para kandidat di hadapan civitas akademika. "Kampanye di kampus menarik. Menguji gagasan-gagasan, visi misi para kandidat, baik calon presiden, wakil presiden, dan juga mungkin legislatif," kata Saan, Kamis (21/7). Menurut Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu, KPU bisa bekerja sama dengan pihak kampus merealisasikan wacana tersebut. Kampanye bisa dilakukan dalam bentuk dialogis. "Jadi kampanyenya lebih berkualitas karena masuk di kalangan akademisi,"

JAKARTA (20 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengingatkan penyelenggara pemilu agar memberi perhatian khusus pada proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu 2024. Proses tersebut paling krusial, sebab KPU dan Bawaslu harus memastikan semua partai politik dan peserta pemilu yang lolos sesuai dengan kriteria dan prosedur yang berlaku. "Yang paling krusial dari PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) itu pendaftaran, verifikasi dan penetapan. Biasanya penetapan adalah klimaks. Saat verifikasi itu Bawaslu ikut mengawasi, sehingga tidak ada masalah dalam penetapan dan menghindari seminimal

JAKARTA (14 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI,  Saan Mustopa menyatakan, pemekaran Papua dibatasi hanya menjadi tujuh provinsi. Pemekaran wilayah tersebut berdasarkan wilayah adat di Papua. "Kalau dilihat dari kategorisasi adat ada tujuh wilayah, suku adat yang ada di Papua kan ada tujuh. Nah jadi kalau kita melihat berdasar itu, tujuh yang paling sesuai," kata Saan dalam keterangannya, Rabu (13/7). Merujuk pada laman resmi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua, tujuh wilayah adat di Papua adalah Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Domberai, dan

TANJUNGPINANG (13 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menyoroti data tenaga honorer yang hingga saat ini belum menemui titik terang, karena masih sering terjadi perubahan jumlah. Komisi II DPR kesulitan membahas lebih lanjut masalah itu dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Saan, dibutuhkan data jumlah tenaga honorer yang jelas agar dapat diperjuangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kita minta untuk segera diperbaiki, untuk memberikan kepastian bahwa honorer di setiap

JAKARTA (7 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera meneken Perppu Pemilu untuk merespons pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Semua aspek untuk menerbitkan Perppu tersebut sudah terpenuhi. "Semua aspek ini, kan, terpenuhi. Jadi aspek subjektivitas presiden berangkat dari kondisi objektif, yang kedua juga dari keterdesakan waktu karena proses tahapan pemilu sudah berjalan," kata Saan, Rabu (6/7). Saan menjelaskan, berdasarkan ketentuan, Perppu bisa diterbitkan Presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Syarat

BOGOR (1 Juli): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), Saan Mustopa mencetak mental pejuang dari para kader NasDem Kabupaten Bogor. Menurut Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI itu tidak ada yang tidak mungkin diraih apabila seluruh keluarga besar NasDem punya tekad, semangat dan keyakinan yang kuat. "Yang dibutuhkan oleh kita hari ini adalah semangat dan motivasi, serta optimisme, keyakinan yang tinggi yang harus tertanam kepada seluruh pengurus Partai NasDem di Kabupaten Bogor," kata Saan dalam acara Kaderisasi dan Pendidikan Politik NasDem Kabupaten

JAKARTA (30 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, Komisi II DPR masih perlu mempertimbangkan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengakomodasi keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Iya nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya. Apa memungkinkan di Pemilu 2024 atau tidak. Nanti kita kaji lebih serius lagi," kata Saan dalam keterangannya, Rabu (29/6). Legislator NasDem itu menjelaskan, ada perbedaan antara IKN dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua jika dikaitkan untuk melakukan revisi UU Pemilu. Ia menyatakan, terkait DOB Papua

JAKARTA (29 Juni): Komisi II DPR RI bersama pemerintah sepakati pengisian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bersifat afirmatif. Nantinya, ASN di tiga provinsi baru tersebut diutamakan diisi orang asli Papua. "Jadi secara prinsip terkait pengisian ASN, baik calon PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu sudah memenuhi. Karena kita menggunakan select affirmative (pemilihan secara afirmasi)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Terkait batas

JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, Komisi II DPR mulai membahas RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Pembahasan difokuskan pada pemekaran wilayah di Provinsi Papua. "Komisi II DPR mengajukan pembahasan tiga RUU pembentukan provinsi sebagai pemekaran daerah Provinsi Papua," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6). Adapun tiga beleid yang disusun untuk pemekaran wilayah Provinsi Papua yaitu, RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, serta RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Sekretaris Fraksi Partai NasDem