a

Rusdi Masse Mappasessu Tag

JAKARTA (16 November): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu mempertanyakan data ketersediaan stok pangan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi gejolak harga pangan jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan libur akhir tahun. Pasalnya, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) 2022 berkurang, namun produksi pangan tidak berubah dari tahun sebelumnya. “Terdapat catatan yang perlu diperhatikan. Di antaranya masalah anggaran yang berkurang setiap tahun, namun jumlah produksi tidak berubah signifikan. Bila anggaran Kementan menurun, kegiatan produksi juga turun. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kami terkait validitas data

PINRANG (10 Oktober): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu (RMS) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pengujian air sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah PT Biota Laut Ganggang (BLG), di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Rusdi Masse menyampaikan itu dalam kesimpulan rapat seusai melakukan tinjauan lapangan dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PT BLG. Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi IV DPR menghadirkan dua perwakilan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari buangan limbah PT BLG. Keduanya menyampaikan bahwa efek

SENDAWAR (6 September): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu memimpin Komisi IV DPR melakukan kunjungan ke perusahaan pertambangan batu bara PT Kedap Sayaaq (KS) di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kunjungan itu dalam rangka membuktikan dugaan terdapat kegiatan penambangan tanpa kelengkapan dokumen. Rusdi menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan atas aduan dan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Komisi IV DPR tentang penggunaan kawasan hutan untuk tambang tanpa kelengkapan dokumen oleh PT KS. “Kami menindaklanjuti aduan dan laporan yang

JAKARTA (26 Agustus): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu (RMS) memastikan akan memberikan keputusan yang tepat guna dan tepat sasaran agar para petani Indonesia tidak sengsara akibat terdampak Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, terutama mengenai tata cara alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi. “Tentu dengan pertemuan ini, kami akan berupaya mengambil keputusan yang mengarah pada kebaikan untuk kita semua,” ujar Rusdi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR dengan sejumlah perwakilan asosiasi maupun himpunan petani

MAROS (24 Agustus): Matanya berkaca-kaca hingga tak kuasa menahan air mata menetes ke pipi. Potret perjuangan seorang gadis asal Rammang-Rammang, Kabupaten Maros untuk menimba ilmu tiba di ponsel Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) H. Rusdi Masse Mappasessu (RMS). Melalui sebuah unggahan di instagram RMS kemudian memposting foto seorang gadis berkerudung sedang mendayung perahu mengarungi Sungai Pute untuk pergi sekolah. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu kemudian meminta bantuan kepada masyarakat dan kader NasDem setempat untuk mencari tahu keberadaan gadis bernama

MASAMBA (18 Agustus): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel) Rusdi Masse Mappasessu (RMS) menegaskan, Partai NasDem Sulsel tidak tinggal diam dengan terisolasinya Kecamatan Rampi di Kabupaten Luwu Utara, Sulsel. NasDem ingin masyarakat Rampi tidak lagi terisolasi dan memberi kemerdekaan pada masyarakat untuk mengakses jalan yang layak. Kecamatan Rampi masih terisolasi karena akses jalan yang sangat sulit. Untuk tiba di Kecamatan Rampi dari Masamba, Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara, butuh waktu dua hari dengan menggunakan motor, padahal jaraknya hanya 84 kilometer. Rusdi Masse

PANGKAJENE (25 Juli): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu (RMS) bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Makassar, membagikan 700 paket ikan sehat-bermutu kepada warga Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (23/7). Bertempat di aula rumah Ketua DPW Partai NasDem Sulsel itu, di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Sidrap, sebanyak 700 warga yang menjadi penerima terpantau tertib, satu persatu menerima kupon. Rusdi mengatakan, pembagian 700 paket ikan tersebut sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Karena ada contoh

DONGGALA (19 Juli): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu (RMS) mengatakan potensi sektor perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) sangat besar. Pemerintah harus memberikan dukungan operasional dan penguatan infrastruktur guna memudahkan para nelayan mengembangkan hasil perikanan. "Kami telah mendengarkan aspirasi kelompok nelayan di PPI Donggala, seperti kurang bahan bakar minyak (BBM), hingga dermaga yang rusak akibat dampak tsunami tahun 2018 lalu," kata Rusdi dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPI Donggala, UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1, Sulteng,

PALU (19 Juli): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu mendorong Pemerintah Pusat dan daerah bertindak cepat mengintervensi laju penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak seperti sapi dan kerbau. "Kita minta agar penanganan PMK dilakukan secara cepat, jangan sampai merebak ke mana-mana. Dan alhamdulillah, Sulteng (Sulawesi Tengah) belum ditemukan itu, tapi harus tetap waspada," ujar Rusdi seusai memimpin pertemuan Komisi IV DPR bersama stakeholder pertanian dan peternakan, di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu, Sulteng, Jumat (15/7). Menurut Legislator

PALU (18 Juli): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu (RMS) mengatakan, Komisi IV DPR menindaklanjuti surat masuk dari Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), terkait kuota persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Perlu kehati-hatian pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Sulteng. "Kami datang ke sini untuk mendengar secara langsung, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian, dan PT Vale Indonesia Tbk. Bahwa di surat tersebut kuota PPKH di Kabupaten Morowali sudah habis, sedangkan masih banyak perusahaan yang memohon tapi tidak bisa mendapatkan PPKH