a

Rudi Hartono Bangun Tag

JAKARTA (20 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,  Rudi Hartono Bangun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya mulai Senin, 23 Mei 2022. Rudi menilai Presiden mendengar aspirasi masyarakat. Pencabutan larangan tersebut tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak. “Saya mengingatkan agar Presiden memantau kinerja menterinya yang mengurusi perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kuota CPO untuk dalam negeri harus diawasi ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng," ungkap

JAKARTA (19 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan pemerintah harus segera membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. "Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi untuk petani sawit," tegas Rudi dalam keterangannya, Selasa (17/5). Menurut Rudi, larangan ekspor yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi para petani sawit. "Jadi petani sekarang hasil sawitnya tidak laku, tidak diterima

JAKARTA (26 April): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menyayangkan kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang akan berlaku mulai Kamis 28 April 2022. Menurut Rudi, meski tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, kebijakan tersebut sangat merugikan petani sawit, terutama petani kecil. “Hari ini harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok Rp1000, akibat kebijakan larangan ekspor,” kata Rudi, Senin (25/4). Legislator NasDem itu menjelaskan, pabrik Crude Palm Oil (CPO) tidak mau

JAKARTA (20 April): Anggota Komisi VII DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang menerapkan skema pembiayaan investasi melalui Indonesia Investment Authority (INA) dalam pembangunan infrastruktur jalan tol.  Menurut Rudi, skema tersebut lebih baik daripada menggunakan dana utang. Diketahui, BUMN Hutama Karya mendapat investasi dari INA untuk percepatan pembangunan tiga ruas Jalan Tol Trans (JTT) Sumatra. Sedangkan Waskita Karya mendapatkan investasi untuk dua ruas JTT Jawa. “Menurut saya lebih bagus (pembangunan proyek dan infrastruktur) lewat skema investasi,” kata Rudi, Selasa (19/4). Menurut Rudi,

JAKARTA (20 April): Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mendesak penegak hukum melakukan penyelidikan hingga tuntas kasus ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag). Diharapkan pengungkapan kasus tersebut dapat membuka tabir dugaan permainan dan kongkalikong pengusaha CPO dan jajaran Kemendag. Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng. “Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus

JAKARTA (13 April): Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta perbaikan internal  jajaran direksi PT Krakatau Steel (KS).  Hal tersebut terkait utang PT KS mencapai Rp45 triliun, meskipun dalam laporan kinerja keuangannya di atas kertas disebutkan laba bersih mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. “Saya lihat rasio utang terhadap modal PT Krakatau Steel tercatat 789%. Artinya tidak sehat atau tidak beres keuangannya alias mau bangkrut. Sama seperti yang pernah disebutkan Pak Menteri BUMN, Erick Thohir. Artinya selama delapan tahun ke

JAKARTA (5 April): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat. Selama ini subsidi minyak goreng dinikmati produsen, dan itu kurang tepat. “Ini sebenarnya saya usulkan ke Menteri Perdagangan (Muhammad Lutfi) untuk subsidi tunai ke rakyat. Tidak tepat kalau subsidi diberi kepada produsen minyak curah. Rupanya Pak Jokowi dengar aspirasi rakyat sehingga syukur diberi subsidi minyak goreng,” kata Rudi melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/4). Rudi mengingatkan agar

JAKARTA (4 April): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengimbau BUMN sektor transportasi agar mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Hari Raya Idul Fitri 2022. Rudi menegaskan, kualitas layanan transportasi harus dibenahi. “Kalau masalah tiket saja tidak bisa dibenahi, saya nilai direksi KAI gagal, ya mundur saja. Karena itu, harus diantisipasi ketersediaan kursi dan gerbong. Jangan sampai rakyat tidak terlayani,” tegas Rudi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dirut T ASDP Indonesia Ferry,

JAKARTA (29 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menindak tegas investasi bodong yang sangat merugikan masyarakat. “Bappebti harus segera mengambil tindakan tegas. Jangan ragu,” kata Rudi di Jakarta, Senin (28/3). Rudi menegaskan, selain aplikasi seperti Binomo, Quotex, dan Fahrenheit yang diduga melakukan penipuan investasi, masih banyak aplikasi lain yang terindikasi melakukan hal yang sama. Ia menilai Bappebti terlambat melakukan mitigasi. “Adanya kekosongan hukum dalam regulasi ini harusnya cepat diantisipasi. Makanya, banyak aplikasi investasi

JAKARTA (28 Maret): Sudah saatnya Indonesia beralih dari penggunaan energi berbahan fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, ada beberapa kendala dalam peralihan tersebut. Di antaranya masih mahalnya investasi EBT, kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun. “Investasi pembangkit listrik EBT ini masih mahal ketimbang pembangkit listrik dari fosil, yakni batu bara dan minyak bumi,” kata Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PLN, Darmawan Prasojo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). Legislator NasDem itu