NasDem Minta Direksi BUMN Terus Dirotasi Hindari KKN
JAKARTA (21 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, meminta agar jajaran direksi di perusahaan-perusahaan BUMN terus dilakukan rotasi. Menurutnya, suatu jabatan yang diduduki seseorang terlalu lama akan memperbesar potensi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di dalamnya. Rudi mendorong hal itu agar dibakukan ke dalam suatu peraturan, baik melalui Permen (Peraturan Menteri) maupun Perpres (Peraturan Presiden). "Melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN hari ini, jika melihat tren kinerja direksi, saya mengusulkan agar dirut dan direksi di semua BUMN dibuat suatu aturan yang baku,
Rudi Apresiasi Efektivitas Pelindo Pasca Merger
MEDAN (29 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mengapresiasi Pelindo yang menjadi jauh lebih efektif pasca dilakukan merger perusahaan. Pelindo merupakan merger dari empat perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pelabuhan. "Hasilnya kita melihat semua lebih efektif, mereka membagi region-region bagian 1, 2, 3 dan 4, kinerja keuangannya lebih maksimal, lebih terarah dan terukur, juga koordinasi antara region dan dirut serta direksinya lebih tepat sasaran," ujar Rudi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke Sumatra Utara, Senin
Global Minimum Tax 15% Hambat Hilirisasi
JAKARTA (28 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, sependapat bahwa besarnya pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% bisa menghambat proyek hilirisasi yang sedang dilakukan Indonesia. Rudi menilai protes terhadap kebijakan itu oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, sudah tepat. Menurut Rudi, Indonesia memiliki hak penuh dalam menentukan besaran pajak atas produknya. Terlebih Indonesia sebagai negara berkembang perlu memiliki strategi dalam menarik investor. "Yang dibilang Pak Bahlil ini benar, namanya promosi untuk menarik
Rudi Dorong Kemajuan Langkat agar Setara Batam
STABAT (9 Agustus): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mendorong kemajuan Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, agar seperti Batam. Langkat mempunyai potensi besar, terlebih terdapat pelabuhan di Pangkalan Susu. "Saya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumut III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) merasa bangga apabila Kabupaten Langkat maju serupa dengan Batam," kata Rudi dalam seminar 'Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional', di Stabat, Langkat, Sumut, Selasa (8/8). Menurut Rudi, Kota Batam
Rudi Nilai PLN tidak Kaji Mendalam Program Kompor Listrik
JAKARTA (28 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai PLN tidak melakukan kajian dan penelitian yang mendalam untuk program pengalihan kompor gas ke listrik. PLN akhirnya membatalkan program pengalihan kompor gas ke listrik seusai menuai polemik di tengah masyarakat. Sebelumnya, PLN berencana memulai program konversi tersebut dengan membagikan kompor listrik di berbagai kota seperti Denpasar dan Solo. “Percobaan yang dilakukan PLN dengan membagikan kompor listrik gratis ke masyarakat, tetapi kompor listrik yang dibagi kapasitas dayanya untuk listrik di atas
Rudi Hartono Apresiasi Kementerian BUMN Turunkan Utang PLN
JAKARTA (26 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir menurunkan utang PLN. Rudi menilai Erick berani dan tepat dalam memilih direksi BUMN. Kementerian BUMN berhasil menurunkan utang PLN dari Rp500 triliun menjadi Rp407 triliun dalam waktu tiga tahun. Pembayaran dan pelunasan utang PLN sejalan dengan proses transformasi yang dilakukan. “Berhasilnya Erick Thohir mendorong turunnya utang PLN jadi Rp407 triliun patut diberikan apresiasi. Terutama atas keseriusannya memilih orang-orang yang mau dan mampu bekerja sungguh-sungguh di
Rudi Hartono Dukung Konversi Kompor Gas ke Listrik
JAKARTA (22 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah konversi kompor gas ke kompor listrik yang kini sudah dimulai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sosialisasi terhadap program konversi itu perlu dimasifkan. Kementerian ESDM memulai uji coba konversi LPG 3 kg ke kompor listrik atau kompor induksi. Uji coba awal itu menyasar tiga kota yakni Denpasar, Solo dan salah satu kota di Sumatra Utara yang masih dalam persiapan. “Saya mendukung dilakukan konversi gas ke (kompor) listrik secara
NasDem Ingatkan Soal Mitra Kerja Badan Pangan Nasional
JAKARTA (20 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Pimpinan DPR RI segera menindaklanjuti surat Menko Perekonomian tentang Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI. "Kami ingin menanyakan tentang surat dari Menteri Koordinator Perekonomian tanggal 5 April, hal usulan Badan Pangan Nasional sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI," ujar Rudi dalam Rapat Paripurna DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9). Rudi mengatakan, surat tersebut ditujukan pada Ketua DPR Puan Maharani sehubungan dengan telah
NasDem Minta Pemerintah Pikirkan Efek Penaikan Harga BBM
JAKARTA (6 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah memikirkan efek lanjutan terkait penaikan harga BBM subsidi. Kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai bangkit dari pandemi Covid-19 tidak boleh kembali terpuruk. “Di satu sisi kondisi ekonomi yang baru pulih dan mulai tumbuh, namun kenaikan harga BBM justru akan berdampak juga terhadap pertumbuhan yang sedang berjalan,” kata Rudi dalam keterangannya, Senin (5/9). Legislator NasDem itu mengingatkan agar kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite mempunyai dampak ekonomi
NasDem Desak Mendag Serius Tangani Masalah Sawit
JAKARTA (30 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan serius dalam mengambil kebijakan terkait harga sawit dan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Kebijakan yang diambil mesti berpihak pada rakyat, khususnya para petani sawit. "Kepastian kebijakan mengenai harga sawit dan ekspor CPO diperlukan agar tidak lagi terjadi gonjang-ganjing harga CPO dan produk turunannya. Kebijakan yang tepat dan konsistensi dalam menjaga kestabilan harga akan membuat para petani tidak lagi rugi akibat harga yang anjlok," ungkap