a

Ratu Ngadu Bonu Wulla Tag

MAROS (24 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, mendorong peningkatan capaian program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. “Kalau untuk pelaksanaan BIAN, kita mendengar sudah ada di angka 96,6%. Namun untuk BIAS, kalau tahun 2022 sangat bagus, yaitu 103%. Tapi untuk pelaksanaan di tahun 2023, kita dapat informasi masih ada di angka 59,58%. Sedangkan waktu kita hanya satu bulan lagi sampai dengan Desember,” ujar Ratu dalam Kunjungan

JAKARTA (26 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, mengajak seluruh pihak bekerja sama untuk memasyarakatkan deteksi dini kanker payudara. "Untuk penanganan kanker payudara diharapkan sekali semua lini bekerja dan yang digiatkan adalah deteksi dini. Ini penting sehingga bisa cepat diberikan penanganan kesehatan sebelum terlambat," kata Ratu dalam diskusi daring bertema Pekerjaan Rumah dalam Memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/10). Ratu juga mendorong agar program Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi kanker payudara semakin

WAIBAKUL (25 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar sosialisasi percepatan penurunan stunting, di Mamboro, Sumba Tengah, NTT, Selasa (24/10). "Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, BKKBN, dan masyarakat harus terus dilaksanakan untuk mempercepat penurunan stunting di NTT," ujar Ratu di depan masyarakat peserta sosialisasi. Ratu mengatakan, BKKBN telah ditunjuk sebagai pilot penurunan stunting di Indonesia, termasuk di NTT yang tingkat prevalensi stuntingnya masih tinggi. Menurut legislator NasDem dari Dapil NTT II

JAKARTA (27 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melibatkan dan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Masih banyak daerah yang belum turut serta dalam implementasi UU No.18/2017 tentang Perlindungan PMI. Di daerah ini kadang-kadang pemda lepas tangan dalam pengurusan administrasi dan sebagainya," ujar Ratu dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menaker, Ida Fauziah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/9). Menurut Ratu, pemerintah daerah (pemda) terutama daerah tingkat II, belum

KUPANG (20 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, meminta Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) segera membentuk peraturan daerah (perda) untuk perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Ini diperlukan, menurut dia, guna mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi di NTT. "Provinsi NTT merupakan daerah pemasok tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang cukup banyak. Mengatasi hal itu, sudah saatnya Pemprov NTT memiliki perda yang melindungi pekerja migran agar tidak terjebak dalam kasus TPPO seperti terjadi selama

JAKARTA (28 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada anak yang terkonfirmasi gangguan ginjal akut (GGA)/Acute Kidney Injury (AKI). Pemerintah provinsi juga harus aktif turun tangan, terutama pada daerah-daerah yang memiliki fasilitas kesehatan terbatas. “Sangat diharapkan ada upaya pemerintah untuk penanganan. Ini harus ada perhatian khusus. Bagi penderita yang sudah terkonfirmasi, (perawatannya) harus diambil alih oleh pemerintah provinsi. Karena di daerah kan fasilitas kesehatannya sangat minim,” ujar Ratu dalam keterangannya, Kamis (27/10). Baca

JAKARTA (27 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla menyoroti permasalahan air di Indonesia. Di antaranya terkait ketersediaan air bersih, hingga sumber air yang tercemar limbah tinja. “Masalah klasik dan kita harus berpikir bersama untuk bergandengan tangan. Di daerah-daerah masalah air bersih sangat kompleks, apalagi di NTT,” ujar Ratu dalam keterangannya, Senin (24/10). Baca juga: Ratu Wulla Gencar Dorong Edukasi tentang Stunting Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu

JAKARTA (19 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan, perlu ada gerakan bersama untuk menyelesaikan persoalan kanker payudara. Pemerintah, tokoh masyarakat, hingga LSM harus bersama mengampanyekan deteksi dini kanker payudara. "Salah satu tingkat kematian tertinggi adalah kanker payudara. Namun di sisi lain, kanker payudara juga bisa disembuhkan. Deteksi dini juga bisa menaikkan usia harapan hidup," ujar Ratu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Deteksi Dini Kanker Payudara Menyelamatkan Kehidupan Bangsa', secara daring, Rabu (19/10). Baca juga: Ratu

TAMBOLAKA (9 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan, kampanye dan edukasi stunting di Indonesia harus terus digencarkan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham tentang stunting. Hal itu ia sampaikan menanggapi sebuah video yang tengah viral di media sosial. Video tersebut diketahui dalam momen lomba pemilihan Nyong dan Nona Alor 2022. Sepasang Nyong dan Nona Alor diberi pertanyaan soal penyebab stunting. Sang pria yang belakangan diketahui mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara tersebut mengatakan bahwa stunting adalah

JAKARTA (27 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah segera menyelesaikan segala permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Pemerintah perlu memastikan program jaminan sosial yang telah ada agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat harus mendapat jaminan hidup mendasar sebagai seorang manusia, seperti kesehatan, pendidikan, serta ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya," ujar Ratu Wulla dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Edisi ke-110 dengan tema 'Menilik Kesiapan Jaminan Sosial Nasional sebagai Antisipasi Krisis Global', secara daring, Rabu (27/7). Beberapa program