Jelang Nataru Perlu Pengawasan Ketat Antisipasi Kerumunan Warga
WATES (13 Desember): Menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru), potensi kerumunan dan mobilitas warga akan terjadi di sejumlah daerah. Berbagai upaya pemerintah menekan laju penularan virus korona dilakukan seperti tes covid secara acak dan wajib vaksin. Langkah itu diapresiasi anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi. Menurut Subardi, pemerintah juga perlu menggencarkan pengawasan lapangan dengan menerjunkan lebih awal Satgas Covid-19 bersama TNI-Polri. “Lonjakan kasus selalu terjadi seusai libur panjang. Itu artinya, kita belum berhasil mengendalikan laju sebaran kasus pascaliburan. Saya harap kali
Daerah Harus Antisipasi Peningkatan Mobilitas Warga Saat Libur Nataru
JAKARTA (9 Desember): Kesiapan pemangku kepentingan di daerah harus benar-benar ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi pergerakan orang secara masif di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Keterlibatan para pemangku kepentingan hingga tingkat desa sangat diperlukan untuk membantu upaya pengawasan mobilitas masyarakat yang diperkirakan akan meningkat di masa libur Natal dan Tahun Baru," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/12). Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah relatif rendah di sejumlah provinsi di Jawa dan
Pemangku Kepentingan Harus Satu Kebijakan Terkait Pandemi
JAKARTA (7 Desember): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Rencana kebijakan pemerintah (PPKM) saat Nataru menunjukkan sikap inkonsistensi, meski dengan alasan-alasan tertentu," ujar Nurhadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12). Legislator NasDem itu mengatakan, inkonsistensi pemerintah terlihat saat para menteri mengeluarkan kebijakan yang berbeda. "Rencana penerapan PPKM level 3 ke semua daerah digulirkan Pak Muhadjir (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Sedangkan pembatalan rencana penerapan PPKM Level
Penerapan PPKM Berbeda Level Butuh Pengawasan Cermat
JAKARTA (7 Desember): Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbeda level pada pengendalian Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) membutuhkan pengawasan yang lebih cermat dan koordinasi yang baik antardaerah. "Kebijakan penerapan level PPKM yang berbeda, sesuai dengan pencapaian sejumlah indikator pengendalian Covid-19 di setiap daerah cukup sulit dilakukan tanpa pengawasan dan kolaborasi yang baik antarpara pemangku kepentingan di daerah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12). Dalam keterangannya secara daring, Senin (6/12), pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM
Kesiapan Pemda Tentukan Sukses PPKM Level 3 di Akhir Tahun
JAKARTA (23 November): Keberhasilan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 Nasional di akhir tahun sangat tergantung kesiapan pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat. Mencegah kerumunan, pengaturan mobilitas orang dan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 untuk menghindari potensi penyebaran Covid-19. "Kebijakan PPKM Level 3 di seluruh Tanah Air yang direncanakan pemerintah merupakan upaya agar seluruh provinsi di Indonesia tetap melakukan pengendalian Covid-19 meski pada suasana Natal 2021 dan Tahun Baru 2022," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam
PPKM Saat Nataru untuk Cegah Covid 19 Gelombang III
JAKARTA (19 November): Rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara nasional selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) menunjukkan kebijakan sama rata dan sama rasa. “Aturan dan penegakannya berlaku umum sehingga akan memudahkan implementasi nantinya. Pengendaliannya menjadi lebih terukur dan terkontrol dengan pola penerapan yang serempak,” kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/11). Legislator NasDem itu berharap dengan kebijakan PPKM Level 3 untuk semua daerah tersebut, potensi gelombang ketiga Covid-19 tidak terjadi. “Meski kasus
PPKM Level 3 Nasional Strategis Kendalikan Covid 19
JAKARTA (18 November): Peningkatan mobilitas masyarakat harus jadi perhatian. Penyesuaian level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam upaya pengendalian Covid-19 merupakan langkah yang strategis. "Dalam mengantisipasi ledakan Covid-19 di Tanah Air berbagai strategi pengendalian harus dilakukan. Penyesuaian level PPKM jelang libur Natal dan Tahun Baru adalah langkah yang strategis," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11). Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menko PMK, Muhadjir Effendy, Rabu (17/11), memutuskan pemerintah akan menerapkan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama
Perlu Segera Realisasikan Target Vaksinasi Lansia
JAKARTA (12 November): Menjadikan vaksinasi Covid-19 untuk lanjut usia (lansia) sebagai salah satu indikator penurunan level PPKM di tingkat kabupaten/kota, merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi pencapaian target vaksinasi lansia. "Pencapaian target vaksinasi lansia harus disegerakan, karena lansia merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap Covid-19," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/11). Vaksinasi Covid-19 terhadap lansia dicanangkan sejak Maret 2021. Hingga saat ini berdasarkan catatan Kemenkes baru tercapai 43% dari sasaran vaksinasi lansia (21,5 juta orang) untuk dosis pertama. Pemerintah bertekad dosis