a

Peremajaan Sawit Rakyat Tag

JAKARTA (13 April): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus terlibat dalam memberikan solusi dan penyelesaian masalah legalitas lahan, tumpang tindih lahan dan masuknya lahan sawit dalam kawasan hutan. "Saya kira kehadiran Menteri LHK dalam Dewan Pengarah atau Komite Pengarah menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan lahan," ungkap anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania saat Rapat Dengar Pendapat Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat dengan Dirjen Perkebunan Kementan dan Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Yessy mengatakan,

BINJAI (24 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan petani bisa mendapatkan bantuan dana peremajaan tanaman kelapa sawit dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS). “BPDPKS merupakan BLU (Badan Layanan Umum) yang ditugaskan pemerintah untuk memungut dan mengelola dana perkebunan kelapa sawit,” kata Rudi saat melakukan sosialisasi bantuan peremajaan sawit, di Binjai, Sumatra Utara (Sumut), Rabu (23/2). Hadir pula sebagai narasumber, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto. Rudi mengatakan, peran BPDPKS sangat dibutuhkan petani sawit. Selama