a

Penyertaan Modal Negara Tag

JAKARTA (4 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN pada tahun anggaran 2023. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin (4/7). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan, Fraksi NasDem setuju PMN dengan harapan penguatan BUMN itu mulai terlihat pada akhir tahun 2023. Menurutnya, suntikan modal memang dibutuhkan karena ada sebagian entitas bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan. Tetapi, PMN harus membawa perubahan dan penyehatan BUMN. “Meski

JAKARTA (19 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan PT PLN Persero senilai Rp10 triliun untuk Tahun 2023. Menurut Rudi, PLN tidak perlu mengajukan PMN jika bisa mengelola over supply kapasitas listrik di PLN. Ia mendorong PLN aktif mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknya semakin optimal. Apalagi, sampai saat ini industri manufaktur baru mengonsumsi listrik sebesar 1,2% dari total penggunaan listrik nasional. “Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu? Kalau

JAKARTA (16 Desember): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel mengingatkan pemerintah agar Penyertaan Modal Negara (PMN) harus memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan investasi di dalam negeri. “Salah satu cara yang mudah adalah penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan yang mendapat PMN,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/12). Gobel mengemukakan itu menanggapi hasil rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada Rabu (15/12) yang membahas tentang Tambahan PMN 2021 dan PMN 2022. Dari rapat itu terungkap Tambahan

JAKARTA (2 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori menyoroti penambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) tahun 2021 sebesar Rp6,9 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). PMN tersebut untuk LRT (Lintasan Rel Terpadu) Jabodebek (Jakarta Bogor Depok Bekasi) sebesar Rp2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp4,3 triliun. Legislator NasDem itu menegaskan, pembangunan KCJB tidak terlalu urgent. Dengan panjang 142,3 KM, KCJB memakan waktu tempuh 36-45 menit. Sayangnya, KCJB belum dirinci harga tiketnya. “Sebenarnya naik mobil Jakarta-Bandung bisa hanya 1,5-2