a

Minyak Goreng Tag

JAKARTA (31 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu menyidik dugaan kartel minyak goreng yang dilakukan produsen. Sejauh ini tidak ada tindakan dari aspek pidana di kepolisian, maupun aspek perizinan di Kementerian Perdagangan. KPPU melalui konferensi persnya Selasa (29/3) menyatakan, ada dugaan kartel minyak goreng yang dilakukan delapan produsen. Ke delapan produsen itu menguasai hampir 70% pangsa pasar minyak goreng nasional. Permainan kartel itu dinilai memicu permainan harga sehingga produsen kecil lainnya ikut menaikkan

JAKARTA (23 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan DPR belum perlu menggunakan hak angket untuk masalah minyak goreng. Hak tersebut bisa berdampak buruk terhadap upaya yang tengah dilakukan. Hak angket merupakan kewenangan khusus DPR menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Namun, implementasi aturan atau program itu dinilai bertentangan dengan perundang-undangan dan berdampak buruk terhadap masyarakat luas. "Hak angket, menurut saya belum perlu. Kita bukan mencari kegaduhan, tetapi mencari solusi," ujar Martin melalui keterangannya, Selasa (22/3). Namun, Martin tidak memasalahkan jika ada salah

BANDUNG (22 Maret): Harga minyak goreng yang naik di luar kewajaran semakin memperkuat asumsi bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mampu mengatasi kerumitan harga minyak goreng. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan dalam keterangannya, Selasa (22/3). Farhan menilai, ketersediaan minyak goreng setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) masih merugikan masyarakat. Harga minyak goreng kemasan menembus Rp37 ribu per liter ditambah dengan kelangkaan minyak goreng curah subsidi yang meski murah, tetap dianggap merusak (keseimbangan) pasar. "Itulah bentuk kontraksi pasar dalam

JAKARTA (19 Maret): Pemerintah terus berupaya menangani permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Selain kebutuhan dalam negeri, banyak negara juga membutuhkan pasokan minyak goreng dari Indonesia. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, M Lutfi di Senayan, Jakarta, Kamis (17/3). "Kita memang harus realistis, karena minyak goreng juga dibutuhkan masyarakat dunia. Jadi bukan hanya Indonesia yang membutuhkan tetapi permintaan masyarakat dunia juga ke Indonesia," ungkap Rudi Hartono Bangun dalam keterangannya, Jumat

JAKARTA (18 Maret): Wakil Ketua DPR RI, Rachmad Gobel, mengatakan, kisruh perdagangan minyak goreng merupakan bentuk kekalahan dan kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya. Simbol kekalahan itu ditunjukkan oleh pernyataan Menteri Perdagangan. “Seperti dikutip media, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan,” ujar Gobel dalam keterangannya, Jumat (18/3).  Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu mengatakan sejak Desember 2021, terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Pemerintah kemudian menetapkan batas atas harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan (Rp14 ribu per

AEK KANOPAN (27 Februari): Operasi pasar minyak goreng dilaksanakan tiga hari berturut-turut pada Kamis-Sabtu (24-26/2) di Labuhanbatu Raya (Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan). Enam ton minyak goreng dalam 6000 kemasan dipasarkan dengan harga murah kepada masyarakat. Operasi pasar dilaksanakan di Pasar Rakyat Aek Kanopan (Kabupaten Labuhanbatu Utara), Kelurahan Aek Paing, Kelurahan Cendana dan Kelurahan Sidorejo (Kabupaten Labuhanbatu), serta di Kotapinang (Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Operasi pasar tersebut merupakan hasil sinergi antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dengan Kementerian Perdagangan  (Kemendag) sebagai salah