DPW Nasdem Sumbar Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim
PADANG (24 April) : Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sumbar menggelar acara buka puasa bersama anak yatim Kota Padang, di Kantor DPW NasDem Sumbar, Sabtu (23/4). Ketua DPW NasDem Sumbar Hendrajoni, Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Lisda Hendrajoni, serta sejumlah anggota Fraksi NasDem DPRD Sumbar, dan pengurus DPD NasDem se-Sumbar hadir dalam acara tersebut. "Kita rutin melaksanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Semoga dengan adanya kegiatan ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, sekaligus memupuk rasa kepedulian terhadap sesama khususnya bagi kader NasDem," kata
Perlu Sosialisasi Masif UU TPKS
JAKARTA (18 April): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengatakan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, juga kepada lembaga negara terkait seperti Polri, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Tentu kita perlu sosialisasikan UU TPKS secara masif. Kita sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa sekarang sudah ada UU TPKS. Selain itu juga kepada lembaga polisi, jaksa, LPSK dan lain-lain,” ujar Lisda, dalam keterangannya, Senin (18/4). Legislator NasDem itu menambahkan, nantinya lembaga negara seperti Polri, Kejaksaan,
Profesionalisme Penegak Hukum Tentukan Efektivitas UU TPKS
JAKARTA (15 April): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menyambut baik langkah-langkah yang akan diambil Polri guna mengimplementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Lisda menilai, efektivitas penerapan UU TPKS akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya Polri. Polri bakal mempercepat usulan pembentukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim. “Kami sangat menyambut baik, upaya kepolisian dalam menindaklanjuti pengesahan UU TPKS. Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Direktorat PPA di Mabes Polri. Penerapan UU
NasDem Harap Pemerintah segera Buat Aturan Turunan UU TPKS
JAKARTA (13 April): Anggota Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Lisda Hendrajoni mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam, atas disetujuinya RUU TPKS untuk disahkan menjadi UU yang terjadi dalam bulan suci Ramadan bagi umat Islam. "Alhamdulillah, akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang sudah dinantikan masyarakat. Dengan disetujuinya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlangsung di bulan Suci Ramadan, semoga seluruh pihak yang terlibat diberkahi Allah SWT, Aamiin," ungkap Lisda dalam keterangannya, Rabu (13/4). Lisda yang sejak awal mendukung
NasDem Ingin Bulan Depan RUU TPKS Disahkan Jadi UU
JAKARTA (29 Maret): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas RUU Tindak Pindana Kekerasan seksual (TPKS), Senin (28/3). Pembahasan dipimpin Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar yang merupakan Tim Panja Pemerintah. Anggota Baleg dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni seusai rapat pembahasan RUUTPKS mengatakan, pada hari pertama rapat, telah menuntaskan 70 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hal ini merupakan capaian yang cukup baik dalam pembahasan RUU. “Alhamdulillah hari ini
Lisda Hendrajoni Buka Rakerwil Liga Mahasiswa NasDem Sumbar
PADANG (27 Maret) : Liga Mahasiswa NasDem Komite Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di kantor DPW NasDem Sumbar, Jalan Jhoni Anwar, Padang, Sabtu (26/3). Turut hadir Anggota Fraksi NasDem DPR RI Lisda Hendrajoni yang secara resmi membuka kegiatan tersebut. Lisda menilai Rapat Kerja yang dilakukan Liga Mahasiswa NasDem Sumbar merupakan salah satu bagian dari upaya pembaruan untuk melahirkan ide dan berbagai gagasan baru. Pasalnya kata Lisda generasi muda memiliki ide beragam inovasi dan program untuk masyarakat. "Saya turut mengapresiasi kegiatan yang digagas
Lisda Usulkan Bantuan Ramadan untuk Korban Gempa Pasaman
JAKARTA (22 Maret): Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di gedung Nusantara II kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengungkapkan terima kasihnya kepada BPKH yang telah menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), 25 Februari lalu. “Saya mewakili masyarakat Sumatera Barat, mengucapkan rasa terima kasih atas kepedulian BPKH terhadap para korban gempa yang melanda
RUU TPKS Ditargetkan Rampung Pertengahan Tahun Ini
JAKARTA (18 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menyambut baik putusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang telah menunjuk Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah. Menurut Lisda, hal itu juga yang diharapkan sejak awal, pembahasan (RUU TPKS) sudah dilakukan Baleg. “Ya ini tentu kabar baik ya. Artinya sesuai dengan yang kita harapkan. AKD yang ditunjuk adalah Baleg. Karena memang sejak awal, kawan-kawan di Baleg yang terus mengawal dan membahas ini (RUU TPKS),” ungkap
Ekonomi Terpukul, NasDem Minta BPIH tidak Naik
JAKARTA (15 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menegaskan, Komisi VIII DPR sedang berjuang agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 tidak naik. Lisda memahami kondisi ekonomi masyarakat cukup terpukul karena krisis pandemi Covid-19. Untuk itu, anggota Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI itu akan berjuang untuk meringankan beban masyarakat. "Kami sangat memahami (kondisi masyarakat) sehingga terus kami perjuangkan. Sampai kami cari, bagaimana supaya masyarakat ini tidak menambah (biaya) lagi dengan adanya pandemi ini," ujar Lisda di
Pemerintah Harus Cermat Ubah Status Pandemi Covid-19 ke Endemi
JAKARTA (14 Maret): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengingatkan pemerintah untuk menimbang secara cermat peralihan status dari pandemi Covid-19 ke endemi. Pemerintah harus siap dengan risiko dan segala kemungkinan terburuk. “Apakah kita sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk yang terjadi jika pemerintah menetapkan perubahan status ke endemi?. Jika kita belum siap, sebaiknya jangan mengambil risiko, yang nantinya malah akan memperburuk keadaan. Ini mengingat herd immunity (kekebalan kelompok) yang masih rendah di Indonesia, dan vaksinasi yang belum menyentuh angka 90 persen,” ujar