a

Lisda Hendrajoni Tag

JAKARTA (18 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mengajak seluruh pihak gencar promosikan kuliner Nusantara. Kekayaan kuliner Tanah Air menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan. “Kuliner merupakan salah satu aset bangsa yang sangat menjual. Saatnya pemerintah memfasilitasi dan mempromosikan agar makanan khas Nusantara juga bisa go internasional, sehingga jangan cuma bisa bangga di kandang sendiri,” kata Lisda, Minggu (17/9) Legislator NasDem itu menyebut potensi kuliner di Indonesia sangatlah besar. Kekayaan produk makanan tersebut tidak bisa diragukan lagi. Bahkan,

JAKARTA (17September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk membenahi sistem pembelajaran di sekolah menengah kejuruan (SMK). Sekolah tersebut justru menjadi penyumbang pengangguran terbanyak. Lisda mengatakan, tujuan dari SMK adalah link and match, yaitu mendidik anak-anak untuk memenuhi keahlian tertentu dan siap bekerja setelah lulus. Ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran. "Tapi kenyataannya, jalur SMK ini malah lebih banyak penganggurannya," ujar Lisda dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendikbud Nadiem Makarim, di

JAKARTA (15 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyoroti berbagai kelemahan dan kecurangan yang terjadi dalam sistem platform online penerimaan peserta didik baru (PPDB) termasuk sistem zonasi. Lisda memahami bahwa sistem itu diterapkan untuk memudahkan proses pendaftaran, mengurangi kerumitan administratif, dan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. "Namun dalam implementasinya masih banyak kecurangan. Seperti misalnya, pemindahan anak-anak ke KK (Kartu Keluarga), ke daerah di sekolah yang diinginkan," ujar Lisda dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan

JAKARTA (14 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyoroti masih adanya pungutan di sekolah-sekolah yang memberatkan orangtua siswa. Lisda menyinggung keberadaan komite sekolah yang bertujuan mengawasi, mengevaluasi, dan memberi masukan kepada sekolah. Namun dalam praktiknya, ada kasus komite sekolah dipaksa untuk menyetujui adanya sumbangan ke sekolah. "Salah satu SMA di Depok, ini dari ketua komitenya, beliau sudah tiga tahun di sana. Jadi di sana mereka dipaksa, di dorong terus untuk bisa menyetujui pengesahan keputusan menyumbang untuk pembangunan sekolah sebesar Rp3,5

JAKARTA (13 September): Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat sejumlah kekurangan. Di antaranya terkait privatisasi, status pejabat dan karyawan BUMN, pengawasan BUMN, larangan praktik monopoli, serta persaingan usaha tidak sehat. Melihat fakta tersebut, undang-undang itu harus diubah atau direvisi. "Selama ini BUMN memang harus memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Namun demikian, kewajiban BUMN itu harus disesuaikan dengan kondisi, sehingga tidak meruntuhkan kondisi keuangan BUMN," ungkap Lisda Hendrajoni saat membacakan Pandangan Mini Fraksi Partai NasDem pada Rapat Pleno Badan

PAINAN (11 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, membuka Kejuaraan Daerah Karate Goju-Ass Se-Sumatra Barat, Minggu (10/9). Kejuaraan itu berlangsung di Keluarga Sport Center, Kecamatan Lengayang, Painan, Pesisir Selatan, Sumatra Barat (Sumbar). Lisda menegaskan komitmetnya untuk mendukung kegiatan olahraga di Sumbar melalui mitra kerja Komisi X DPR yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Tidak bosan kami terus meminta Kemenpora agar mendukung kegiatan olahraga, khususnya di Sumbar. Selain mencari bibit atlet berprestasi, kegiatan olahraga dapat menjauhkan generasi muda dari ancaman dan bahaya

JAKARTA (6 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyambut baik penetapan empat geopark Indonesia sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Hal itu harus bisa dimanfaatkan menjadi senjata pariwisata Tanah Air. “Kita menyambut baik keputusan sidang Dewan Eksekutif UNESCO yang menetapkan empat geopark Indonesia sebagai UNESCO Global Geopark. Keputusan tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat sektor pariwisata di Tanah Air,” ujar Lisda dalam keterangannya, Rabu (6/9). Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris beberapa waktu lalu menetapkan empat geopark

PADANG (8 Agustus): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menilai implementasi kurikulum merdeka belajar merupakan tuntutan zaman dalam menyiapkan generasi masa depan yang unggul. "Sebagaimana ungkapan 'Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya'. Karenanya, kita mengapresiasi dan mendukung implementasi program kurikulum merdeka sehingga ilmu yang diperoleh anak didik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman," kata Lisda saat menjadi pemateri di Workshop Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Padang, Sumatra Barat, Senin (7/8). Lisda mengatakan, implementasi kurikulum tersebut perlu dibarengi kesiapan sarana dan prasarana penunjang serta

PADANG (5 Agustus): Kehadiran Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh disusul Bakal Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan ke Sumatera Barat (Sumbar) disebut dapat semakin mendongkrak elektabilitas NasDem dan Anies di wilayah Sumbar. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni. Dia mengatakan setidaknya ada tiga agenda besar di Sumbar yang menjadi momentum untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas NasDem sekaligus Bakal Calon Presiden Anies Baswedan di Ranah Minang. Tiga agenda besar yang dimaksud oleh Lisda tersebut adalah antara lain pelantikan pengurus DPW Partai NasDem, pembekalan calon

PAINAN (31 Agustus): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengatakan setiap anak Indonesia harus dijamin haknya untuk tumbuh, berkembang dan berprestasi. “Hak tersebut dijamin negara, seperti yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28B ayat 2,” ungkap Lisda saat menjadi pembicara dalam sosialisasi 'Kebijakan Perlindungan dan Hak Anak', di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (25/10). Baca juga: Lisda Serahkan Ambulans untuk Nagari Lunang Dua Pesel Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan