a

Kresna Dewanata Phrosakh Tag

JAKARTA (26 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh berharap TNI tetap bisa menjadi lembaga negara paling dipercaya publik. Jangan sampai isu persaingan dan perseteruan petinggi TNI menggerus kepercayaan masyarakat. "Kita berharap TNI semakin profesional, tidak terdistrack (teralihkan) dengan permasalahan-permasalahan yang nontupoksinya," ujar Kresna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9). Wakil Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu juga mengatakan, selain menjadi garda terdepan pertahanan negara, dalam keseharian TNI selalu bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. "TNI kan memasyarakat. Contohnya Babinsa

JAKARTA (9 September): Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam pembahasan tingkat I dan segera membawa RUU tersebut ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9). Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh bersyukur

JAKARTA (29 Agustus): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi I DPR RI, Kresna Dewanata Phrosakh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa ke dalam produk hukum Indonesia. Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa merupakan satu dari empat rekomendasi DPR RI kepada pemerintah Tahun 2009. Pada 27 September 2010, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menandatangani konvensi itu di PBB. Lebih dari satu dekade vakum, akhirnya pada Februari 2022 draf RUU Ratifikasi Konvensi tersebut rampung dan pada 27 April 2022 pemerintah mengirimkan Surat

JAKARTA (3 Agustus): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh menilai langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mewajibkan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah demi kepentingan negara. Langkah Kemenkominfo yang mewajibkan PSE mendaftarkan perusahaannya menuai prokontra di masyarakat. PSE yang tidak mendaftar diblokir oleh Kemenkominfo. PSE adalah istilah yang digunakan oleh Kemenkominfo untuk menyebut pihak ketiga yang menyelenggarakan sistem elektronik di Indonesia. "Kemenkominfo kan bukan secara perorangan, tetapi sebagai regulator yang tentunya harus bisa mengedepankan kepentingan bangsa. Jadi bukan masalah disalahkan

JAKARTA (19 Mei): Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diminta bekerja secara benar dan transparan dalam memilih anggota KPI periode mendatang. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang akan diterima cukup berat. Permintaan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh. “Dalam melakukan seleksi saya harapkan dilakukan secara benar dan transparan. Tidak ada yang asal ikut-ikutan, mengingat tugas dan tanggung jawab yang cukup berat,” ujar Kresna saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Pansel KPI,

JAKARTA (15 April) : Garda Pemuda (GP) NasDem mendorong aparat penegak hukum untuk dapat menghukum para pelaku penipuan trading berkedok investasi Binary Option seberat-beratnya. Mengingat pelaku dianggap telah memakan ribuan korban dengan total nilai sungguh fantastis. Wakil Ketua Umum Garda Pemuda, NasDem Kresna Dewanata Phrosakh dalam keterangannya, Kamis (14/4) meyakini, pelaku menggunakan cara flexing atau pamer bertujuan membangun kepercayaan konsumen sebagai upaya jahat untuk menipu korbannya. "Pelaku harus dihukum berat karena uang masyarakat yang dikumpulkan itu tidak bisa kembali padahal banyak korban yang mendapatkan modal dari

LAMONGAN (4 Maret) : Partai NasDem menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Baret Rescue NasDem sebagai salah satu cara untuk memperkuat rasa sosial kemanusiaan di masyarakat. Kegiatan tersebut diinisiasi DPW NasDem Jatim dan DPW Garda Pemuda NasDem Jatim. "Kemarin sore pembukaan dan akan berlangsung sampai tanggal 11 Maret. Total ada sekitar 300 peserta yang mengikuti dari perwakilan seluruh DPD Partai NasDem di Jawa Timur," terang Ketua DPW Garda Pemuda NasDem Jatim, Kresna Dewanata Phrosakh, Kamis (3/3). Kresna menambahkan, acara yang berlangsung di salah satu kawasan outbound di

KEPANJEN (6 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh dalam beberapa hari kunjungan resesnya pekan lalu, membagikan handphone android kepada pengajar pondok pesantren di wilayah Malang Raya, Jawa Timur (Jatim). Legislator NasDem dari Dapil Jatim V (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) itu mengingatkan, di tengah situasi pandemi saat ini mengajar secara daring menjadi hal yang mendasar. "Dengan bantuan gadget ini saya berharap para pengajar pondok juga bisa mengajar anak didik dengan maksimal," tegas Kresna dalam keterangannya, Kamis (6/1). Dalam

KEPANJEN (24 Desember): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh memberikan bantuan biaya operasional untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Tahdzibatul Mubtadien di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (23/12). Bantuan tersebut diserahan relawan Bolodewa kepada pengurus ponpes tersebut. "Bantuan tersebut untuk meringankan beban operasional ponpes yang biasanya digunakan untuk mengantarjemput jamaah untuk pengajian dan juga mengantar anak-anak pondok ke tempat-tempat yang dituju," kata Legislator NasDem itu dalam keterangan tertulisnya. Wakil Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu juga mengatakan,