Sahroni Nilai OTT Cara Tercepat Ringkus Koruptor
JAKARTA (9 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung komitmen KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, tidak ada alasan menutupi penangkapan koruptor. "Lagi pula kalau memang ini dramatis, apa salahnya publik melihat langsung ada maling ditangkap?" ungkap Sahroni dalam keterangannya, Senin (9/1). Legislator NasDem itu menilai, OTT merupakan salah satu proses tercepat meringkus koruptor. Sebab, KPK sudah mengantongi bukti kuat menindak para terduga koruptor. "Kalau bisa ditangkap saat kejadian kenapa tidak. Sebab proses pembuktian jadi berlangsung lebih cepat dan mudah karena adanya barang bukti,"
Sahroni Harap KPK Tingkatkan Kinerja di 2023
JAKARTA (22 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta KPK meningkatkan kinerja pada 2023. Praktik rasuah harus diberantas, terutama kasus-kasus kakap yang sangat merugikan negara. "Untuk ke depan, di 2023, saya ingin KPK terus gaspol berantas korupsi di negeri ini. Tidak ada kata ampun untuk pelaku korupsi," kata Sahroni melalui keterangannya, Rabu (21/12). Baca juga: Sahroni Apresiasi Kinerja Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Legislator NasDem itu mengapresiasi kinerja KPK pada tahun ini. Pada 2022 KPK telah menyelamatkan Rp57,9 triliun uang negara dari potensi tindak pidana
Anggaran Bertambah, NasDem Minta KPK Tingkatkan Kinerja
JAKARTA (11 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta KPK memanfaatkan sebaik mungkin dan bisa mempertanggungjawabkan penambahan anggaran yang telah disetujui DPR. Komisi III DPR menyetujui pengajuan penambahan anggaran KPK sebesar Rp432.071.115.000. Penambahan anggaran itu untuk belanja pegawai (tunjangan kinerja dan khusus) serta pembelian alat teknologi informasi. Sahroni menyampaikan, alasan utama disetujuinya penambahan anggaran tersebut karena kinerja bagus yang ditunjukkan KPK selama ini. "Jika dilihat ke belakang, penambahan anggaran ini adalah hal wajar demi meningkatkan kapasitas KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Sahroni dalam keterangannya,
Audit Profesional, Akuntabel dapat Cegah Korupsi
JAKARTA (30 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni sependapat dengan prinsip KPK yang dikemukakan dalam forum G20 Anti-Corruption Working Group, bahwa audit merupakan salah satu unsur pencegahan korupsi. Menurut Sahroni, audit profesional dan akuntabel wajib dilaksanakan. Tidak hanya pada sektor pemerintah, audit juga harus dilakukan terhadap sektor swasta. "Kalau auditnya transparan, maka korupsi tidak hanya bisa diidentifikasi, namun juga dicegah," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (30/3). Legislator NasDem itu mendukung upaya KPK meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga untuk mewujudkan audit
Sahroni Minta KPK Tidak Terganggu Isu dan Opini
JAKARTA (29 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mempertahankan kinerja yang dinilai cukup baik selama memimpin lembaga antirasuah itu. Pesan tersebut disampaikan Sahroni menanggapi catatan akhir tahun yang disampaikan Firli di akun Twitter @firlibahuri. Firli menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa menangani semua kasus korupsi. “Jangan ter-distract (terganggu) oleh isu-isu maupun opini yang membuat penanganan korupsi jadi memble. Masyarakat juga nantinya akan melihat sendiri kok prestasi dan kinerja kita. Jadi, tolong jangan politisasi KPK,” kata
Pengembalian Aset Hasil Korupsi Harus Jadi Perhatian KPK
JAKARTA (20 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung Ketua KPK, Firli Bahuri menyempurnakan metode penanganan korupsi di Indonesia. Legislator NasDem itu menilai kinerja Firli sudah cukup baik, karena tidak hanya fokus pada upaya penangkapan. "Jadi memang beliau ini memberantas korupsi tanpa gaduh. Tetapi mau gaduh atau senyap, kan yang penting uang negara selamat,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12). Menurut Sahroni, strategi KPK saat ini sudah cukup komprehensif. KPK tidak fokus pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka koruptor yang kemungkinan besar
Mantan Pegawai KPK Perkuat Polri Berantas Korupsi
JAKARTA (10 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi bergabungnya 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri. Ia berharap Polri makin garang dalam pemberantasan korupsi. "Jadi saya senang bila institusi kepolisian diperkuat oleh jagoan-jagoan antikorupsi dari KPK," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis (9/12). Legislator NasDem itu menyampaikan ucapan selamat kepada 44 mantan pegawai KPK tersebut. Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi bisa dilakukan di mana saja, termasuk di Polri. “Perlu kita semua ingat, bahwa tugas membongkar kasus korupsi itu
Kejagung Harus Bersinergi dengan KPK, Polri Berantas Korupsi
JAKARTA (5 November): Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) terus bekerja sama dengan KPK dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi. "Permasalahan negeri ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok, tidak ego sektoral. Ini (pemberantasan korupsi) kerja bareng menyelesaikan permasalahan bangsa. Kita tidak bisa menutup institusi lain seperti KPK. Hari ini semua institusi, KPK, Polri, dan Kejagung sedang berbenah diri. Kita harap ke depan semakin baik dan semakin bersinergi," kata Ali, dalam siaran persnya, Kamis (4/11). Anggota Komisi III DPR RI