a

KKP Tag

JAKARTA (23 Juni): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat mendukung kebijakan pemerintah dalam penangkapan ikan terukur untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sumber daya perikanan Indonesia. Julie pun mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun infrastruktur pendukung dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam ikan yang lebih besar. Seperti Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada zona 3 yang meliputi perairan Teluk Tolo, Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau, Laut Aru, Laut Arafuru dan

JAKARTA (24 Maret): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak hanya memperhatikan perairan laut, namun juga perairan umum darat. Sumber ikan di Indonesia bukan hanya dari laut, tapi juga dari perairan umum darat. “Saya selalu suarakan ketika rapat dan hari ini saya juga hanya mau menuntut dan menggaris bawahi komitmen dan konsistensi KKP terhadap perairan umum darat,” ujar Yessy dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks

JAKARTA (9 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mengapresiasi kebijakan penangkapan ikan terukur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dari overfishing (penangkapan ikan berlebihan). “Tentu saja hal tersebut perlu dukungan infrastruktur dan sistem yang memastikan pengaturan jumlah dan area penangkapan ikan, dengan memperhatikan kepentingan nelayan kecil dan tradisional,” ujar Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2). Tuasikal menegaskan,

JAKARTA (9 November): Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar merevisi kebijakan yang mengatur sektor perikanan dan kelautan. Bahkan Fraksi NasDem juga mendesak agar KKP melakukan kajian serta sosialisasi agar kebijakan yang dilahirkan dapat diterima semua pihak. "Dengan begitu, target pendapatan negara dapat dicapai sekaligus tetap mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan," ungkap anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin