a

Ketua Komisi VII DPR Tag

JAKARTA (27 Januari): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan nuklir sudah harus menjadi pilihan untuk energi bersih menuju net zero emissions 2060. “Sejauh ini pemerintah belum melakukan tindakan serius dalam mempertimbangkan nuklir sebagai salah satu sumber bauran energi yang dapat mendukung tercapainya target Indonesia untuk net zero emissions di 2060,” kata Sugeng dalam sebuah diskusi daring bertajuk Politik dan Strategi Menuju Net Zero Emission yang dinisiasi Women in Nuclear Indonesia, Kamis (26/1). Baca juga: Sugeng Terima Delegasi AS Bahas Kerja Sama Nuklir "Komisi VII DPR

JAKARTA (18 Januari): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyambut baik rencana Amerika Serikat yang ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang nuklir, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Menurut Sugeng, ke depan Indonesia membutuhkan energi yang cukup besar. Bahkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia 6% saja, berarti Indonesia butuh 1,5 kali peningkatan energi. “Hari ini Komisi VII DPR menerima delegasi dari Amerika Serikat, yang tujuan utamanya menjelaskan rencana kerja sama yang ditawarkannya kepada Indonesia, dalam bidang tenaga nuklir," ungkap Sugeng seusai menerima delegasi Amerika

JAKARTA (23 Desember): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto memastikan stok cadangan BBM dan gas LPG masih aman jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023. "Stok cadangan BBM dan gas LPG untuk Nataru aman," ujar Sugeng dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (23/12). Legislator NasDem tersebut menjelaskan, Komisi VII DPR sebelumnya telah berkunjung ke Control Room Center Pertamina guna melihat keadaan stok BBM dan LPG nasional. Selain itu, ia juga memastikan proyeksi Pertamina untuk persiapan menyambut Nataru. Baca juga: Sugeng Dukung Bukit Asam Kelola Proyek DME Diperkirakan, saat

PEKANBARU (20 Desember): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai Blok Rokan di Riau kini menjadi tulang punggung lifting minyak nasional. Bila blok itu terganggu, maka lifting minyak nasional ikut terganggu. Ada sekitar 163 ribu barel per hari produksi minyak yang dihasilkan dari Blok Rokan. "Blok Rokan menjadi salah satu tulang punggung lifting minyak nasional. Akhir-akhir ini sudah menggembirakan yang dulu dikelola Chevron. Pada 8 Agustus 2021 diserahkelolakan kepada Pertamina, karena Pemerintah Indonesia mengambil keputusan tidak memperpanjang Chevron," ujar Sugeng dalam Fokus Group Discussion

JAKARTA (16 Desember): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus diberikan dukungan yang kuat. Hal itu mengingat tugas yang diemban yakni pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan serta pendistribusian BBM dan gas bumi. "Kita sadari bersama bahwa energi dan gas telah menjadi kebutuhan dasar. Sehingga, kehadiran lembaga yang bergerak di sektor tersebut perlu terus dikembangkan dan diperkuat," ujar Sugeng dalam diskusi panel bertajuk '20 Tahun BPH Migas Melayani Negeri-Tantangan dan Harapan Kedepan', Jumat (16/12). Baca juga:

JAKARTA (14 Desember): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, komisinya bersama Dewan Energi Nasional (DEN) bersepakat melakukan akselerasi transisi energi guna mencapai net zero emission pada 2060. "Komisi VII DPR bersepakat dengan Ketua Harian DEN untuk bersama melakukan akselerasi transisi energi guna mencapai net zero emission tahun 2060," ujar Sugeng dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Ketua Harian DEN Arifin Tasrif beserta para anggota, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12). Baca juga: Sugeng Dorong Tercipta Ekosistem Investasi Hulu Migas Legislator NasDem itu juga

JAKARTA (29 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa komisinya mendukung PT Bukit Asam Tbk agar proyek Dimethyl Ether (DME) dimasukkan ke dalam Badan Layanan Umum (BLU) atau melalui skema perhitungan harga batu bara secara cost plus margin. "Termasuk adanya regulasi yang mengatur penugasan pemerintah kepada PT Bukit Asam Tbk dalam merealisasikan proyek DME tersebut," ujar Sugeng saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail beserta jajaran, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,

JAKARTA (28 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mempertanyakan regulasi tentang pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Menurutnya, pembatasan tersebut belum bisa berjalan lancar lantaran regulasinya belum ada. Kebijakan pembatasan BBM subsidi belum efektif dijalankan lantaran masih harus menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga BBM Eceran. Aturan tersebut akan berisi ketentuan-ketentuan kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi. "Kita tunggu-tunggu juga kenapa Perpresnya belum keluar. Dan siapa yang berhak mengisi Pertalite ini belum diatur secara rinci,"

JAKARTA (28 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan pembatasan/pelarangan ekspor timah murni batangan perlu dilakukan secara bertahap. Hal itu juga diiringi dengan upaya menumbuhkan industri hilir timah dengan rentan waktu dan target yang lebih terukur. Sugeng mengemukakan itu sesuai catatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI dengan Asosiasi Industri Timah Indonesia dan Asosiasi Eksportir Timah Indonesia dalam rangka pembahasan terkait kesiapan dalam menghadapi pelarangan ekspor timah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11). “Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Asosiasi

MANGUPURA (25 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai pemerintah tidak fokus terhadap eksplorasi gas bumi atau liquefied natural gas (LNG) serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Menurut Legislator NasDem itu, gas bumi seharusnya menjadi fokus utama bagi Pemerintah Indonesia karena potensinya besar. “Saya melihat rezim saat ini kurang begitu konsisten di dalam hal pemanfaatan gas bumi. Terbukti kalau kita lihat sekarang, dengan serta merta beralih misalnya dari sisi transportasi ke listrik,” kata Sugeng dalam 3rd International Convention of Indonesia Upstream Oil and Gas