Irma Minta Mendagri Investigasi Pencopotan Sekda Pagar Alam
PAGAR ALAM (18 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyoroti pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, Syamsul Bahri Burlian, oleh Wali Kota Alpian Maskoni. Ia meminta Mendagri dan Kapolri menginvestigasi kasus tersebut. Irma yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Pagar Alam mendapat banyak laporan terkait dengan dugaan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Syamsul Bahri Burlian. "Saya banyak mendapat laporan tentang pencopotan Sekda Pagar Alam yang secara tiba-tiba diturunkan pangkatnya dengan alasan atau kesalahan yang tidak jelas," ujar Irma di
NasDem Pertanyakan Distribusi Dana Stunting Rp3,4 Triliun
JAKARTA (31 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mempertanyakan penggunaan anggaran Rp3,4 triliun untuk penanganan stunting. Keefektifan anggaran itu dipertanyakan karena belum sampai kepada yang membutuhkan. "Saya pribadi belum pernah melihat anggaran tersebut turun, terdistribusikan kepada ibu hamil, pada anak-anak balita yang kurang gizi maupun anak-anak stunting. Seperti susu, telur, kacang kedelai dan lainnya. Itu belum terlihat turun," ujar Irma saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
Irma Dorong Kemenkes Gencar Sosialisasikan UU Kesehatan
JAKARTA (30 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggencarkan sosialisasi UU No17/2023 tentang Kesehatan. Penyebaran informasi diperlukan untuk menepis banyak kabar bohong terkait beleid itu. "Saya sepakat dengan Komisi IX DPR bahwa kita harus segera memberikan sosialisasi ke masyarakat," ujar Irma saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8). Irma menjelaskan, salah satu yang harus dijelaskan kepada publik ialah terkait tidak dipatoknya mandatory spending di
Irma Suryani Harap UU Kesehatan Meminimalisasi Perundungan Kedokteran
JAKARTA (21 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, berharap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bisa menghapus perundungan di lingkungan kedokteran. Baik sesama dokter, Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), hingga peserta koas (ko-ass). "(Dengan) UU 17/2023, insya Allah kasus-kasus perundungan dapat diminimalisasi bahkan diberantas. Saya dukung tindakan Menteri Kesehatan memberikan teguran kepada tiga rumah sakit karena tindakan perundungan tidak pantas dilakukan seseorang yang berprofesi sebagai dokter," ungkap Irma Suryani Chaniago di Jakarta, Senin (21/8). Seperti diketahui, Kemenkes menegur
Irma Suryani Gelar Perlombaan dan Ajak Warga Terus Memupuk Nasionalisme
PAGAR ALAM (18 Agustus): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Irma Suryani, menyelenggarakan berbagai perlombaan dalam memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia, di Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan, Kamis (17/8). Selain mengenang perjuangan para pahlawan, kegiatan itu juga diharapkan mempererat keakraban antarmasyarakat. Berbagai perlombaan yang diselenggarakan seperti panjat pinang, sepak bola memakai daster, dan balap karung. Perlombaan diikuti masyarakat dan kader NasDem di Pagar Alam. Hadian yang disiapkan berupa kulkas, mesin cuci, rice cooker, speaker, kipas angin, setrika, dan dispenser. "Momen peringatan Hari Lahir Bangsa Indonesia ke-78
NasDem Kecam Keras Praktik Jual Beli Organ Manusia
JAKARTA (31 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengecam keras praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan jual beli organ tubuh ke Kamboja. Ia juga mengecam oknum Polri dan Imigrasi yang terlibat. "Para hakim pengadilan yang nantinya menyidangkan kasus ini juga harus memberikan hukuman yang berat bagi pelaku," tegas Irma dalam keterangannya, Minggu (30/7). Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Partai NasDem itu menilai keterlibatan aparat negara dapat mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional. Irma mendesak Kementerian Luar Negeri
Irma Minta Kemenkes-BPOM Selesaikan Kasus Gagal Ginjal Anak
JAKARTA (27 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Menurut Irma, komunikasi yang dilakukan Kemenkes dan BPOM belum efektif, bahkan cenderung membingungkan masyarakat. Salah satu yang menjadi polemik ialah kandungan etilen glikol (EG) yang ada dalam obat sirup dan apakah penggunaan etilen glikol tersebut yang menyebabkan penyakit gagal ginjal. "Saya melihat masih ada komunikasi yang belum efektif antara BPOM
Kerap Menuai Polemik, Irma Desak BPJS Kesehatan Berbenah
PALEMBANG (14 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak henti menuai polemik di masyarakat. Ia mendesak BPJS Kesehatan membenahi layanan. Irma mengatakan, sebelumnya marak perbedaan sistem pengobatan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan dengan pasien umum. Saat ini, muncul kasus beberapa pasien yang belum pulih dipulangkan pihak rumah sakit dengan alasan kuota BPJS penuh. “Dibutuhkan ketegasan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, agar pasien tidak boleh dipulangkan sebelum sembuh. Itu tidak boleh dipulangkan, karena melanggar undang-undang,”
Irma Desak Kemenaker Ikut Bertanggung Jawab Soal PMI di Inggris
JAKARTA (29 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ikut bertanggung jawab dengan permasalahan jerat utang dan penempatan berbiaya tinggi (overcharging) yang dialami sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI), yang bekerja di sektor perkebunan di Inggris. Sebab bagi Irma, Kemenaker secara resmi ikut melakukan pelepasan atau pemberangkatan 250 PMI ke Inggris pada awal Juli lalu. "Harus (tanggung jawab). Jangan lepas tangan. Yang melepas saat itu, kalau tidak salah Dirjen Binapenta (Pembinaan Penempatan Kerja Kemenaker),” kata Irma dalam pesan
Irma Suryani Terima Gelar Adat Ratu Pujian Warga
MARTAPURA (19 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menerima gelar adat penghormatan 'Ratu Pujian Warga' dari Lembaga Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan (Sumsel). Pemberian gelar adat tersebut berlangsung saat Irma melaksanakan kunjungan kerja di Desa Muncak Kabau, Buay Pemuka Bangsa Raja, OKU Timur, Sumsel, Minggu, (18/9). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Pembina Adat Kabupaten OKU Timur, Leo Budi Rachmadi mengatakan, gelar adat penghormatan dari masyarakat Komering itu mengandung pesan moral yang tinggi. Yakni diberikan kepada seseorang yang