a

Felly Estelita Runtuwene Tag

MEDAN (29 Agustus): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyayangkan persoalan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dilakukan secara mandiri, yakni dengan membayar sendiri. Bahkan hal tersebut sudah menjadi salah satu syarat perekrutan pegawai, sehingga tidak dibebankan ke pemerintah. Pasalnya, untuk pembayaran tenaga kontrak saat ini, Pemprov Sumut tidak dapat mengeluarkan anggaran yang terlalu besar. Felly menyayangkan kebijakan tersebut. Meskipun tenaga honorer di Dinkes Sumut sudah mendapatkan gaji di atas upah minimum provinsi (UMP) Sumut sebesar Rp3 juta

RATAHAN (27 Juli): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene memberi perhatian serius pada meninggalnya KT, anak usia 6 tahun asal Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Ia meninggal dunia akibat suspek rabies. KT sempat digigit anjing beberapa waktu sebelumnya, namun belum sempat disuntik vaksin antirabies (VAR) karena saat itu Puskesmas Silian, Ratahan, Minahasa Tenggara kehabisan stok. "Ini menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah. Yang namanya vaksin rabies ini harus siap," ujar Felly dalam keterangannya, Selasa (19/7). Legislator NasDem itu mengungkapkan, Komisi IX DPR juga telah menyetujui bantuan

JAKARTA (5 Juli): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendesak pemerintah untuk mempersiapkan secara komprehensif kebijakan dan implementasi kelas rawat inap standar (KRIS) sebagai implementasi UU Sistem Jaminan Sosial. "Beberapa hal perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penerapan KRIS, antara lain dibuatnya peta jalan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai indikator KRIS," kata Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di kompleks parlemen, Senayan,

JAKARTA (23 Juni): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai, lemahnya perlindungan dari negara untuk para pekerja disebabkan oleh jumlah pengawas ketenagakerjaan yang masih belum memadai. "Kewenangan pengawas ketenagakerjaan semakin tergerus dan lemah, dengan jumlahnya semakin sedikit, tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada," kata Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6). Legislator NasDem itu mengatakan, hingga tahun 2020,

MAKASSAR (27 Mei): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menegaskan, negara harus memberikan perlindungan yang utuh bagi jemaah calon haji (JCH), baik dari segi keselamatan maupun kesehatan. "Jadi harus semaksimal mungkin. Betul-betul diberikan perlindungan secara utuh. Ini bukan masalah bagaimana mereka berangkat, tapi ini bagaimana perlindungan yang diberikan bagi jemaah haji," kata Felly saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (25/5). Legislator NasDem itu mengatakan, kesehatan para JCH harus menjadi perhatian serius. Ia mengimbau

PALANGKA RAYA (20 April): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyoroti kondisi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Doris Sylvanus, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Menurutnya, dengan lahan yang begitu luas seharusnya dapat ditata dengan baik guna meningkatkan pelayanan RSUD agar lebih maksimal. "Kondisi bangunan ini kan merupakan bangunan lama. Memang lahannya begitu luas, sehingga model bangunannya tersebar. Saya pikir, bagaimana bisa menciptakan pelayanan yang maksimal," ujar Felly saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke RSUD Dr

JAKARTA (1 April): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendesak Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, segera mengambil kebijakan untuk menanggulangi penyakit yang menimbulkan biaya katastropik (biaya tinggi). “Segera ambil kebijakan strategis dan konkret dalam penanggulangan penyakit yang menimbulkan biaya katastropik melalui pemenuhan infrastruktur kesehatan termasuk sumber daya manusia kesehatan,” tegas Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua DJSN, Andie

SIDOARJO (25 Maret): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJSK) tidak optimal. Padahal program tersebut dapat memberi bantuan kepada berbagai lapisan pekerja, baik pekerja yang memiliki penghasilan tetap, maupun tidak. “Jadi pemerintah membuat program yang bagus sekali, tapi sayangnya rakyat belum tahu dan belum sadar seperti apa program JKP itu,” kata Felly saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (24/3). Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati

JAKARTA (20 Januari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan dan kolektabilitas iuran peserta untuk menjaga kesinambungan finansial dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Demi meningkatkan mutu program JKN, Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan upaya terobosan untuk perluasan kepesertaan,” kata Felly saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1). Legislator NasDem itu

JAKARTA (18 Januari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pengembangan obat dan alat kesehatan (Alkes) melalui peta jalan yang terukur. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan obat dan alkes tetap terjamin secara kualitas dan kuantitas. “Ini salah satu hal yang penting dilakukan untuk penguatan ketahanan kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan,” kata Felly saat memimpin Rapat Kerja (raker) Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin di ruang rapat Komisi IX, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Legislator NasDem itu juga meminta