a

Fadholi Tag

SUMEDANG (11 September): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi menekankan bahwa Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat, harus dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Untuk itu, ia berpesan agar proyek pembangunan bendungan tersebut dapat dirancang dengan baik. Fadholi berharap, manfaat dari bendungan seperti untuk saluran irigasi dapat dianalisis secara terukur. "Sebab bendungan itu dapat memberikan manfaat untuk aliran irigasi dan sekitarnya hingga sembilan ribu hektare," ujar Fadholi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sumedang, Jawa Barat, Jumat (9/9). Bendungan Cipanas

SLEMAN (5 September): Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang menghadapi permasalahan terkait sampah, yaitu Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional Piyungan yang telah melampaui kapasitasnya. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi menilai penataan sampah merupakan hal yang sangat penting dan harus segera diatasi. "Seperti kita ketahui tidak ada anggota Komisi V DPR yang dapilnya di DIY, sehingga persoalan terkait infrastruktur tidak terpetakan dengan baik. Maka dari itu, persoalan sampah kita akan support untuk bisa dipercepat penyelesaiannya. Juga terkait program dan proses pembangunan

TERNATE (11 Juli): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi mendorong percepatan pengembangan infrastruktur perhubungan di Provinsi Maluku Utara, terutama layanan penerbangan dan penyeberangan. Pengembangan dua layanan tersebut akan mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang. “Cobalah dirintis misalnya bagaimana dari Semarang (Jawa Tengah) bisa ke Maluku Utara ini tanpa harus ke Jakarta dulu. Kemudian tol laut juga, bagaimana agar bisa dari Semarang tanpa harus ke Makassar dulu. Jadi ini membuka layanan antarprovinsi,” kata Fadholi dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR

BATAM (30 Juni): Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Fadholi mengatakan, penindakan yang dilakukan MKD terhadap anggota DPR tidak akan tumpang tindih dengan instansi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan. MKD sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. "Kita sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait terutama kepolisian dan kejaksaan, ada hal-hal yang memang kaitannya dengan pelanggaran pidana dan perdata yang sudah secara resmi, kan itu di ranah mereka bukan di ranah kita (MKD),"

JAKARTA (28 Juni): Pemulihan industri penerbangan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Karena ini merupakan tonggak perekonomian. Hal tersebut disampai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto, terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Senin (27/6). "Banyak kegiatan masyarakat membutuhkan transportasi udara, tetapi karena mahalnya biaya (tiket), sehingga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Fadholi. Fadholi juga mengatakan, pandemi Covid-19 yang berjalan lebih dua tahun

BATANG (1 April): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi menyoroti fasilitas di tower rumah susun (rusun) bagi pekerja di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah toilet di Rusun KIT Batang itu belum dipisahkan antara toilet perempuan dan laki-laki. "Saya lihat belum ada toilet untuk karyawan putri. Oleh karena itu harus segera dipersiapkan toilet untuk perempuan. Jadi infrastruktur yang digunakan pekerja putri mulai dari toilet harus diatur dengan baik,” ujar Fadholi seusai mengikuti kunjungan Komisi V DPR RI

SEMARANG (24 Maret) : Ketua DPW NasDem Jawa Tengah Lestari Moerdijat menginstruksikan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW NasDem Jawa Tengah, Fadholi untuk menggelar tahtimul quran serta selawat nariyah selama sembilan hari berturut-turut untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Istighosah tersebut merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat serta keberkahan yang melimpah pada DPW NasDem Jateng. Dalam kegiatan malam ketiga, Rabu (23/3) Fadholi hadir langsung untuk membaca lantunan selawat dan ayat-ayat Alquran. “Atas saran ibu Lestari Moerdijat selaku Ketua DPW kita diminta untuk melaksanakan kegiatan keagamaan

SURAKARTA (13 Februari): Wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka meresmikan pembukaan Kantor DPD NasDem Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No 78, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Minggu (13/2). Putra sulung Presiden Joko Widodo itu berkenan menandatangani prasasti yang disaksikan oleh Ketua DPP NasDem sekaligus Ketua Teritori Pemenangan Jawa III Sugeng Suparwoto dan Ketua DPD NasDem Kota Surakarta Eva Yuliana. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem Amelia Anggraini, Anggota DPR RI Komisi V Fadholi, serta

JAKARTA (31 Januari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi menegaskan Fraksi NasDem akan mengawal dan sekaligus memperjuangkan aspirasi para kepala desa yang menginginkan adanya dana operasional. Pilihan paling mungkin ialah mengalokasikan sebagian dana desa (DD) untuk dana operasional kepala desa (Kades). “Bismillahirahmanirrahim, Fraksi NasDem DPR akan mengawal dan sekaligus memerjuangkan apa yang menjadi aspirasi para kades,” ujar Fadholi saat menerima audiensi Forum Kepala dan Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, di Ruang Rapat Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,

JAKARTA (24 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi mengatakan harus dibuat kriteria baku bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah. “Kalau memang masih ada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria itu, bisa dikoreksi. Dan kalau orang yang memenuhi kriteria tapi belum masuk, bisa