a

DOB Papua Tag

JAKARTA (17 November): Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (17/11) akhirnya menetapkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11). Anggota Fraksi Partai NasDem DPR dari Dapil Papua Barat, Rico Sia mengaku bersyukur akhirnya dasar hukum pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan. "Dari masyarakat Papua Barat Daya, dari hati yang paling dalam, mengucapkan terima kasih pada pimpinan DPR RI. Terima kasih kepada Ibu Ketua DPR RI, serta seluruh

JAKARTA (15 November): Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia terus mendesak Pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Pimpinan DPR tidak boleh menunda proses legislasi yang telah selesai dan disepakati di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Rico menegaskan, RUU Papua Barat Daya tersebut telah selesai dibahas Komisi II DPR RI bersama DPD RI, dan pemerintah, serta telah disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. "Saya tetap mendesak, karena secara kelembagaan pada saat rapat Komisi II

JAKARTA (2 November): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera menggelar Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Bakal beleid untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya tersebut telah selesai dibahas Komisi II DPR RI bersama perwakilan DPD RI, dan perwakilan pemerintah, serta telah disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR. "Pimpinan DPR juga telah berjanji akan mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada Masa

JAKARTA (4 Oktober): Anggota Fraksi Partai NasDem dari Dapil Papua Barat, Rico Sia mengapresiasi Pimpinan DPR RI yang berjanji akan mengesahkan RUU Provinsi Papua Barat Daya pada Rapat Paripurna DPR masa sidang mendatang. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua dan Wakil Ketua DPR RI yang pada sidang paripurna ini menyampaikan jawaban atas RUU Papua Barat Daya. Tadi sudah dinyatakan akan disahkan pada paripurna masa sidang ke dua," ujar Rico dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/10). Selain itu, Rico berharap Pimpinan DPR RI terus mendorong

JAKARTA (27 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia mendesak pimpinan DPR mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/9). Rico mempertanyakan mengapa bakal beleid tersebut tidak diagendakan pada dua Rapat Paripurna DPR terakhir, yakni pada Selasa (20/9) dan hari ini, Selasa (27/9). Padahal, RUU tersebut sudah disepakati Komisi II DPR RI, perwakilan pemerintah dan DPD RI pada pada Pembicaraan Tingkat I dan disepakati pula untuk dilanjutkan ke Tingkat II pada Senin (12/9). "Sebenarnya semua sudah

JAKARTA (4 Agustus): Pemerintah bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengakomodasi tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan agar bisa menggelar Pemilu 2024. "Dibutuhkan payung hukum lebih praktis, yaitu pemerintah menerbitkan Perppu," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, Rabu (3/8). Pernyataan Legislator NasDem itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang mengatakan tidak ada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aminurokhman menilai pernyataan Mahfud hanya sebatas mekanisme perubahan UU Pemilu melalui mekanisme

JAKARTA (7 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU Usulan DPR dan selanjutnya dibahas ke tahapan Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Pemerintah dan DPD RI. Persetujuan tersebut termuat dalam pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disampaikan oleh anggota Fraksi NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia kepada Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7). RUU tentang

JAKARTA (6 Juli): Pemerintah dan DPR secara resmi mengesahkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jika tiga DOB Papua ikut dalam Pemilu 2024, maka akan berdampak pada Undang Undang (UU) Pemilu. "Jika hadirnya tiga provinsi yang baru dimekarkan ini harus mengikuti Pemilu 2024, maka harus merevisi UU Pemilu, karena menyangkut alokasi kursi per dapil di tingkat DPR RI maupun DPRD provinsi," kata anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Aminurrohkman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7). Namun, diakuinya, jika harus melakukan

JAKARTA (30 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, Komisi II DPR masih perlu mempertimbangkan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk mengakomodasi keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Iya nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya. Apa memungkinkan di Pemilu 2024 atau tidak. Nanti kita kaji lebih serius lagi," kata Saan dalam keterangannya, Rabu (29/6). Legislator NasDem itu menjelaskan, ada perbedaan antara IKN dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua jika dikaitkan untuk melakukan revisi UU Pemilu. Ia menyatakan, terkait DOB Papua

JAKARTA (29 Juni): Komisi II DPR RI bersama pemerintah sepakati pengisian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bersifat afirmatif. Nantinya, ASN di tiga provinsi baru tersebut diutamakan diisi orang asli Papua. "Jadi secara prinsip terkait pengisian ASN, baik calon PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) itu sudah memenuhi. Karena kita menggunakan select affirmative (pemilihan secara afirmasi)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Terkait batas