NasDem Minta Semua Pihak Awasi Penggunaan Dana Desa
JAKARTA (6 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyayangkan masih maraknya korupsi dana desa sehingga manfaat anggaran itu tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat. Sahroni mengemukakan itu menanggapi kasus korupsi dana desa di Desa Lontar, Serang, Banten senilai Rp925 juta. Terdakwa pada kasus itu, Aklani, memperoleh uang tersebut dari proyek fiktif selama 2020. Hasil dari korupsi tersebut dipakai untuk karaoke dan hiburan malam bersama para staf. "Dana Desa sebetulnya sangat bagus dan salah satu wujud konkret dari desentralisasi fiskal pada tingkat pemerintahan terkecil yang manfaatnya
Charles Ingatkan Kades Hati-Hati Gunakan Dana Desa
LUMAJANG (7 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, meminta para kepala desa (kades) tetap memakai prinsip kehati-hatian dalam menggunakan dana desa. Prinsip itu perlu ditekankan mengingat banyaknya kades terjerat kasus hukum dalam penggunaan dana desa. “Prinsip kehati-hatian sangat penting dari proses perencanaan, pelaksanaan (dana desa). Proses perencanaan dan pelaksanaan itu tentunya harus melibatkan stakeholder yang ada," ujar Charles dalam workshop 'Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023', di Lumajang, Jawa Timur, Jumat (4/8). Charles menekankan, penggunaan dana desa harus
Alokasi 40% Dana Desa untuk BLT bisa Hambat Pembangunan
PONOROGO (21 Februari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni mengatakan, instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, akan menghambat pembangunan di desa. Ia menegaskan, jika kebijakan itu dipaksakan maka pembangunan desa akan terhambat karena DD banyak teralokasi untuk BLT. "Kita sudah dorong dan sampaikan langsung dengan Kementerian Desa agar aturan itu bisa diperlonggar. Artinya nominalnya jangan 40 persen agar desa juga bisa bergerak melakukan pembangunan," kata Sri Wahyuni saat
NasDem Tagih Janji Pemerintah Alokasikan 5% Dana Desa Untuk Operasional Kades
JAKARTA (19 Januari): Fraksi NasDem DPR RI terus memperjuangkan alokasi 5% dana desa untuk kepentingan operasional kepala desa. NasDem pun menagih janji pemerintah yang akan mengalokasikan 5% dana desa tersebut karena sebelumnya Presiden dan Menteri Desa sudah menjanjikan alokasi yang demikian. Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad M. Ali saat menerima audiensi Forum Kepala Desa Indonesia (FKDI) di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). “Fraksi NasDem mengingatkan kembali sekaligus menagih janji Presiden Jokowi dan Menteri Desa yang