a

daerah otonomi baru Tag

JAKARTA (31 Agustus): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia meminta Komisi II DPR dan pemerintah bersinergi memperjuangkan agar Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024. Kini, daerah pemekaran dari Provinsi Papua Barat tersebut sedang berproses di parlemen. "Cuma satu permintaan dari kami Dapil Papua Barat, khususnya kepada teman-teman Komisi II DPR dan pemerintah untuk betul-betul memperjuangkan agar Papua Barat Daya bisa ikut Pilkada 2024," ujar Rico yang kini di BKO (Bawah Kendali Operasi) ke

JAKARTA (4 Agustus): Pemerintah bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengakomodasi tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan agar bisa menggelar Pemilu 2024. "Dibutuhkan payung hukum lebih praktis, yaitu pemerintah menerbitkan Perppu," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, Rabu (3/8). Pernyataan Legislator NasDem itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang mengatakan tidak ada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aminurokhman menilai pernyataan Mahfud hanya sebatas mekanisme perubahan UU Pemilu melalui mekanisme

JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, Komisi II DPR mulai membahas RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Pembahasan difokuskan pada pemekaran wilayah di Provinsi Papua. "Komisi II DPR mengajukan pembahasan tiga RUU pembentukan provinsi sebagai pemekaran daerah Provinsi Papua," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6). Adapun tiga beleid yang disusun untuk pemekaran wilayah Provinsi Papua yaitu, RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, serta RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Sekretaris Fraksi Partai NasDem

JAKARTA (17 Juni): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua. Pemekaran tersebut demi mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kebijakan yang selama ini terkendala di Papua. Meskipun demikian, harus ada afirmasi khusus dengan pembentukan DOB Papua. “Tapi jangan hanya diberikan begitu saja. Harus juga memberikan afirmasi khusus kepada tiga provinsi DOB itu, yaitu dengan dukungan anggaran yang baik agar pembangunan di Papua lebih baik dan lebih cepat. Jangan hanya semangat memberikan DOB,