a

bumn Tag

JAKARTA (4 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN pada tahun anggaran 2023. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin (4/7). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan, Fraksi NasDem setuju PMN dengan harapan penguatan BUMN itu mulai terlihat pada akhir tahun 2023. Menurutnya, suntikan modal memang dibutuhkan karena ada sebagian entitas bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan. Tetapi, PMN harus membawa perubahan dan penyehatan BUMN. “Meski

JAKARTA (14 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan, pemberian batas atau limitasi waktu terhadap kurator untuk penyelesaian target pemberesan harta pailit perusahaan BUMN yang mengalami kepailitan tidak melanggar ketentuan undang-undang (UU) yang berlaku. “Saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan, bahkan mau dijual. Nah, saya melihat kendala itu  juga dari sisi waktu," kata Martin saat Rapat Panja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Legislator NasDem

JAKARTA (23 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi Menteri BUMN, Erick Thohir membubarkan BUMN yang merugi. Menurut Rudi, keputusan membubarkan BUMN yang terus merugi sudah tepat. Terlebih beberapa BUMN itu juga sudah terlilit hutang. "Tidak perlu lama-lama bubarkan BUMN merugi. Eksekusi pembubaran BUMN  merugi merupakan langkah yang tepat agar jangan jadi beban dan menggerogoti uang negara," ujar Rudi dalam keterangannya, Rabu (23/3). Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar,

JAKARTA (14 Januari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. “Mengapa perusahaan BUMN harus ditindak? Karena potensi merugikan negara itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun,” ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (13/1). Selain Garuda Indonesia, menurut Rudi, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lain yang berpotensi merugikan negara. “Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi, termasuk BUMN lain, tidak hanya Garuda. Nah

TARUTUNG (22 Desember): Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran ganda yakni sebagai badan usaha yang diharapkan memberi pemasukan dan penerimaan bagi negara, dan juga dapat memiliki kontribusi sebagai agent of development (agen pembangunan) kepada masyarakat Indonesia. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengemukakan itu saat kunjungan kerja perorangan ke Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (21/12). "Saya mendorong agar BUMN bisa lebih memiliki peran dan tersosialisasi dengan baik, agar masyarakat juga mengerti bahwa banyak aspek kehidupan mereka itu sangat berkaitan

SURABAYA (1 Desember): Seiring masih berlangsungnya pandemi, level risiko dan tingkat kerugian finansial yang dialami BUMN berpotensi mengarah pada risiko kesinambungan (going concerns) bagi BUMN. "Kondisi ini tentu membutuhkan upaya pengendalian dan langkah mitigasi yang lebih sistematis dan terintegrasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ke PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/11). Menurut Legislator NasDem itu, BUMN juga dituntut untuk mampu