a

bumn Tag

MUNTOK (19 Maret): Pembangunan infrastruktur bagi negara kepulauan seperti Indonesia, membutuhkan keseriusan dari sejumlah kalangan seperti badan usaha milik negara (BUMN). Apalagi, Indonesia memiliki geografis yang sangat khas. "BUMN memiliki peran sebagai agent of development terus berupaya mendukung pengembangan dan pembangunan infrastruktur, melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya. Ini yang harus diapresiasi," ungkap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata, saat melakukan sosialisasi bertajuk Sosialisasi Membangun Indonesia dengan Aman dan Ramah Lingkungan, di Resto Taman Duku, Kabupaten

MUNTOK (20 Desember): BUMN sebagai agen pembangunan perlu terus berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi/lembaga lain. Salah satu yang perlu digalakkan ialah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. "TJSL BUMN bisa memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan," ujar anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata saat sosialisasi 'Keberpihakan BUMN Dalam Mengembangkan UMKM Melalui Program TJSL', Selasa (20/12) di Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka

MUNTOK (19 Desember): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata mengatakan dukungan BUMN sangat diperlukan untuk membantu UMKM melewati masa sulit akibat pandemi Covid-19. "Berbagai kebijakan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus didukung penuh perusahaan-perusahaan BUMN," ujar Zuristyo dalam sosialisasi bertajuk 'Holding BUMN sebagai Wujud Pemberdayaan UMKM Naik Kelas', di Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (19/12). Kegiatan yang juga dihadiri Bupati Bangka Barat H Sukirman dan Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming itu terselenggara atas inisiasi Zuristyo

SUNGAI LIAT (12 Desember): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata mendorong perusahaan BUMN untuk mengoptimalisasi belanja pada sektor UMKM. Terlebih kini telah terbentuk ekosistem Pasar Digital (PaDi) UMKM. PaDi UMKM adalah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalisasi, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta memperluas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan. Di samping itu, bagi Kementerian BUMN platform tersebut akan membantu monitoring belanja BUMN pada UMKM. Perusahaan BUMN dapat melakukan belanja secara digital sehingga lebih

PANGKALPINANG (7 Desember): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata mengatakan, BUMN mempunyai andil dalam menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan lapangan kerja, serta berperan dalam memastikan pelayanan masyarakat tetap terjaga saat pandemi Covid-19. Hal itu ditegaskan Zuristyo dalam sosialisasi 'Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional' di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (7/12). Acara tersebut merupakan kerja sama Zuristyo dengan PT Indonesia Asahan Aluminium dan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. "Proyek dan program BUMN yang hadir di tengah pandemi mempunyai dampak positif

PANGKALPINANG (10 Oktober): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengambil peran dalam memakmurkan masyarakat Indonesia. “BUMN harus kita support dan kita dorong sebagai salah satu pilar ekonomi yang mampu menjawab semua tantangan. Ini untuk kemajuan, kemakmuran dan  kesejahteraan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Zuristyo dalam acara bertajuk 'Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan', di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (10/10). Di tengah situasi pandemi covid-19 dan situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, katanya, BUMN harus bisa

JAKARTA (4 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN pada tahun anggaran 2023. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin (4/7). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan, Fraksi NasDem setuju PMN dengan harapan penguatan BUMN itu mulai terlihat pada akhir tahun 2023. Menurutnya, suntikan modal memang dibutuhkan karena ada sebagian entitas bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan. Tetapi, PMN harus membawa perubahan dan penyehatan BUMN. “Meski

JAKARTA (14 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan, pemberian batas atau limitasi waktu terhadap kurator untuk penyelesaian target pemberesan harta pailit perusahaan BUMN yang mengalami kepailitan tidak melanggar ketentuan undang-undang (UU) yang berlaku. “Saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan, bahkan mau dijual. Nah, saya melihat kendala itu  juga dari sisi waktu," kata Martin saat Rapat Panja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Legislator NasDem

JAKARTA (23 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi Menteri BUMN, Erick Thohir membubarkan BUMN yang merugi. Menurut Rudi, keputusan membubarkan BUMN yang terus merugi sudah tepat. Terlebih beberapa BUMN itu juga sudah terlilit hutang. "Tidak perlu lama-lama bubarkan BUMN merugi. Eksekusi pembubaran BUMN  merugi merupakan langkah yang tepat agar jangan jadi beban dan menggerogoti uang negara," ujar Rudi dalam keterangannya, Rabu (23/3). Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar,

JAKARTA (14 Januari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. “Mengapa perusahaan BUMN harus ditindak? Karena potensi merugikan negara itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun,” ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (13/1). Selain Garuda Indonesia, menurut Rudi, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lain yang berpotensi merugikan negara. “Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi, termasuk BUMN lain, tidak hanya Garuda. Nah