a

BPJS Kesehatan Tag

MEDAN (29 Agustus): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyayangkan persoalan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dilakukan secara mandiri, yakni dengan membayar sendiri. Bahkan hal tersebut sudah menjadi salah satu syarat perekrutan pegawai, sehingga tidak dibebankan ke pemerintah. Pasalnya, untuk pembayaran tenaga kontrak saat ini, Pemprov Sumut tidak dapat mengeluarkan anggaran yang terlalu besar. Felly menyayangkan kebijakan tersebut. Meskipun tenaga honorer di Dinkes Sumut sudah mendapatkan gaji di atas upah minimum provinsi (UMP) Sumut sebesar Rp3 juta

JAKARTA (25 Februari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta pemerintah mengkaji ulang ketentuan yang mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk jual beli tanah. Ketentuan tersebut justru menambah persoalan baru dalam pelayanan publik. "Jangan ada lagi syarat yang justru menyulitkan masyarakat. Buatlah syarat yang justru memudahkan masyarakat," ujar Saan saat acara pembagian sertifikat tanah warga di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/2). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu menyayangkan kebijakan tersebut karena mengaitkan keanggotan BPJS Kesehatan dengan

JAKARTA (22 Februari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai kebijakan pemerintah yang positif. Inpres tersebut mengatur agar kartu BPJS Kesehatan wajib dilampirkan bagi warga yang ingin mendapatkan layanan publik, mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi/Surat Tanda Nomor Kendaraan (SIM/STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), jual beli rumah, hingga naik haji. "Dalam kerangka gotong royong saya kira (kebijakan tersebut) positif," kata Irma dalam keterangannya di

JAKARTA (20 Januari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan dan kolektabilitas iuran peserta untuk menjaga kesinambungan finansial dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Demi meningkatkan mutu program JKN, Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan upaya terobosan untuk perluasan kepesertaan,” kata Felly saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1). Legislator NasDem itu

JAKARTA (20 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasnah Syam meminta agar sosialisasi dan edukasi BPJS Kesehatan lebih digencarkan, terutama pada generasi muda sehingga mereka tertarik menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan, saat ini populasi Indonesia mayoritas didominasi usia muda yang selanjutnya berada di usia produktif, yaitu milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 69.38 juta atau 25,87% dan generasi Z (kelahiran 1997-2010) sebanyak 74,93 juta atau 27,94%. “Generasi muda adalah mayoritas populasi di Indonesia. Namun kesadaran dan pemahaman mereka tentang urgensi menjadi peserta BPJS