NasDem Dorong BPJS Kesehatan Tingkatkan Kepesertaan JKN
JAKARTA (3 Mei): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mendorong BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. "Kepesertaan BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. BPJS harus menjangkau seluruh masyarakat, termasuk yang di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan). Ini sebagai bukti kehadiran negara untuk menjamin kesehatan rakyatnya," ujar Ratu dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Menghadapi Tantangan Kenaikan Kasus Covid-19 Pasca Mudik Lebaran', secara daring, Rabu (3/5). Selain
Kerap Menuai Polemik, Irma Desak BPJS Kesehatan Berbenah
PALEMBANG (14 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak henti menuai polemik di masyarakat. Ia mendesak BPJS Kesehatan membenahi layanan. Irma mengatakan, sebelumnya marak perbedaan sistem pengobatan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan dengan pasien umum. Saat ini, muncul kasus beberapa pasien yang belum pulih dipulangkan pihak rumah sakit dengan alasan kuota BPJS penuh. “Dibutuhkan ketegasan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, agar pasien tidak boleh dipulangkan sebelum sembuh. Itu tidak boleh dipulangkan, karena melanggar undang-undang,”
NasDem Minta Pemda Bayar Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak
MEDAN (29 Agustus): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyayangkan persoalan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dilakukan secara mandiri, yakni dengan membayar sendiri. Bahkan hal tersebut sudah menjadi salah satu syarat perekrutan pegawai, sehingga tidak dibebankan ke pemerintah. Pasalnya, untuk pembayaran tenaga kontrak saat ini, Pemprov Sumut tidak dapat mengeluarkan anggaran yang terlalu besar. Felly menyayangkan kebijakan tersebut. Meskipun tenaga honorer di Dinkes Sumut sudah mendapatkan gaji di atas upah minimum provinsi (UMP) Sumut sebesar Rp3 juta
Kaji Ulang BPJS Kesehatan sebagai Syarat Jual Beli Tanah
JAKARTA (25 Februari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta pemerintah mengkaji ulang ketentuan yang mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk jual beli tanah. Ketentuan tersebut justru menambah persoalan baru dalam pelayanan publik. "Jangan ada lagi syarat yang justru menyulitkan masyarakat. Buatlah syarat yang justru memudahkan masyarakat," ujar Saan saat acara pembagian sertifikat tanah warga di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (24/2). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu menyayangkan kebijakan tersebut karena mengaitkan keanggotan BPJS Kesehatan dengan
NasDem Nilai Positif Kewajiban Lampirkan BPJS Kesehatan untuk Layanan Publik
JAKARTA (22 Februari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai kebijakan pemerintah yang positif. Inpres tersebut mengatur agar kartu BPJS Kesehatan wajib dilampirkan bagi warga yang ingin mendapatkan layanan publik, mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi/Surat Tanda Nomor Kendaraan (SIM/STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), jual beli rumah, hingga naik haji. "Dalam kerangka gotong royong saya kira (kebijakan tersebut) positif," kata Irma dalam keterangannya di
BPJS Kesehatan Perlu Tingkatkan Mutu Layanan
JAKARTA (20 Januari): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan dan kolektabilitas iuran peserta untuk menjaga kesinambungan finansial dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Demi meningkatkan mutu program JKN, Komisi IX DPR mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan upaya terobosan untuk perluasan kepesertaan,” kata Felly saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1). Legislator NasDem itu
BPJS Kesehatan Perlu Tarik Minat Anak Muda
JAKARTA (20 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasnah Syam meminta agar sosialisasi dan edukasi BPJS Kesehatan lebih digencarkan, terutama pada generasi muda sehingga mereka tertarik menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan, saat ini populasi Indonesia mayoritas didominasi usia muda yang selanjutnya berada di usia produktif, yaitu milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 69.38 juta atau 25,87% dan generasi Z (kelahiran 1997-2010) sebanyak 74,93 juta atau 27,94%. “Generasi muda adalah mayoritas populasi di Indonesia. Namun kesadaran dan pemahaman mereka tentang urgensi menjadi peserta BPJS