Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'my_backdoor' not found or invalid function name in /home/ardaonli/public_html/nasdem.id/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
a

Anggota Komisi XI DPR Tag

BOGOR (26 September): Perbankan perlu memperhatikan potensi pembiayaan bagi UMKM di tengah tantangan ekonomi digital. Saat ini, aplikasi pinjaman online makin jamak digunakan masyarakat. Para pelaku UMKM juga mencari kecepatan dalam memperoleh akses pembiayaan. "Orang-orang sudah terlalu malas bicara bank konvensional dengan administrasinya yang memakan waktu. Para pelaku usaha itu juga tidak banyak yang mau pergi ke bank secara langsung," ujar anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR meninjau pembiayaan UMKM mitra BI dan

JAKARTA (7 September): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM. Pemerintah harus agar segera mendata masyarakat, khususnya mereka yang masuk dalam kategori orang miskin baru buntut kenaikan harga BBM. “Bantalan sosial melalui berbagai program bantuan kepada masyarakat harus segera didistribusikan, karena kenaikan harga BBM juga akan berdampak terhadap kenaikan harga berbagai komoditas kebutuhan lainnya,” kata Charles dalam keterangannya, Rabu (7/9). Ia mendesak pemerintah mempercepat penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor yang terdampak

JAKARTA (1 September): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya meminta pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai usulan perubahan skema dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu terkait rencana pemerintah mengubah skema dana pensiun dari sistem pay as you go (bayar bulanan) menjadi fully funded (bayar penuh sekali) bagi pensiunan PNS. “Rencana perubahan skema dana pensiun PNS perlu dikaji lebih matang dan empirik. Dengan sistem gaji PNS saat ini yang juga memberi remunerasi terhadap prestasi kerja, maka sewajarnya sistem pensiun ke

JAKARTA (26 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro menyayangkan masih adanya temuan dan rekomendasi dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan dana APBN 2021. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil dari  pemeriksaan kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito dan berada pada tataran permasalahan administrasi. “Ke depan, jangan sampai orang yang sering memeriksa, khususnya BPK, walaupun ada Sekjen dan pimpinannya, masyarakat umum kan melihat bahwa BPK ini adalah badan yang ‘tukang’ mengaudit dan ‘tukang’ memeriksa entitas seperti

JAKARTA (19 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah mengapresiasi langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang meluncurkan tujuh uang kertas rupiah baru tahun emisi 2022 bertepatan dengan perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia (RI). Pemerintah dan BI diminta menyosialisasikan adanya terbitan uang baru ini secara masif. “Penerbitan pecahan uang rupiah dengan desain dan inovasi yang baru bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, saya rasa menjadi langkah baik untuk semakin menimbulkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada Tanah Air,” kata Charles dalam

JAKARTA (8 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah meminta pemerintah mewaspadai adanya situasi pertumbuhan semu sebagai dampak ledakan harga komoditas (commodity boom) yang sangat tinggi. “Kita tidak boleh terlena karena bisa jadi ini merupakan pertumbuhan yang semu akibat commodity boom, bahwa harga komoditas melambung tinggi, sedangkan output yang kita hasilkan sebenarnya relatif tidak berubah,” ungkap Charles, Jumat (5/8). Apa yang disampaikan Charles menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat terjadi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44% pada Kuartal II Tahun

SUMBER (8 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori memberikan bantuan dana renovasi Masjid Jami Darussalam di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (5/8). Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) selaku mitra kerja Komisi XI DPR. Bantuan diserahkan Satori bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon, Hestu Wibowo dan diterima H Yusuf, Ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Masjid Jami Darussalam beserta pengurus DKM. Dengan adanya bantuan ini, Satori berharap dapat menambah kenyamanan jamaah masjid dalam beribadah. “Semoga

CIREBON (11 Juli): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori menyosialisasikan sistem pembayaran nontunai QRIS (Quick Response Indonesian Standard) kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (9/7). Dalam kegiatan di Gedung Zam-Zam Palimanan, Kabupaten Cirebon tersebut juga dihadiri pimpinan pondok pesantren di Cirebon. Di antaranya, KH Muhlisin Muzari (Ponpes Islahul Muta’alimin Junjang Arjawinangun), KH Ahmad Labib (Ponpes Annasuha Kalimukti Pabedilan), Ustad Muhammad Akbar (Ponpes Arwani Buntet Cirebon), dan KH Ridwan (Ponpes Tarbiyatul Banin Sumber). Dalam sambutannya, Satori menjelaskan bahwa salah satu mitra

JAKARTA (31 Mei): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan diperlukan beleid khusus dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Peraturan pelaksana akan mengoptimalkan penyelenggaraan program Kartu Prakerja. “Jelas ini membutuhkan peraturan pelaksana yang khas masing-masing. Tidak bisa 'gebyah uyah' (menyamaratakan). Ketika satu peraturan dipakai untuk banyak sasaran, apalagi tidak mendetail, ya wajar jika terdapat temuan BPK,” kata Willy dalam keterangannya, Selasa (31/5). Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II Tahun 2021 BPK, ditemukan kurangnya koordinasi dengan pemda dan kementerian atau

SUMBER (30 Mei): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori menghadiri halalbihalal Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia (PPSI), di Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (28/5). Dalam acara tersebut, para pengajar dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam PPSI menyalurkan aspirasi terkait belum diangkatnya mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik menjadi pegawai negeri sipil (PNS), maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Satori menegaskan, akan segera membawa aspirasi para guru dan tenaga kependidikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). “Pemerintah memang sudah