a

Anggota Komisi X DPR Tag

SOREANG (1 Desember): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru mengingatkan para pemangku kepentingan bidang pariwisata untuk terus berbenah, terutama untuk persiapan jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Beberapa hal yang disoroti Ratih adalah mengenai pengelolaan sampah, dukungan terhadap ekonomi kreatif (ekraf) bertransisi ke platform digital, hingga pelibatan lembaga pendidikan untuk memajukan pariwisata. "Pengelolaan sampah harus diperhatikan, karena kunjungan pariwisata sudah mulai ramai lagi," ujar Ratih saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI, ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin

WATES (30 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri mengakomodasi aspirasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DIY, mengenai kurangnya fasilitas infrastruktur penunjang wisata di daerah tersebut. Aam sapaan akrab Haerul menegaskan, akan melakukan sinergi dengan mitra kerja Komisi X DPR RI, serta pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah itu. "Kami tentunya di Komisi X DPR akan berupaya mengikhtiarkan jalan terbaik dengan mitra kerja kami, yaitu Kementerian Pariwisata," ujar Aam seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kulon

WATES (29 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Kulon Progo, DIY, Senin (28/11). Tim Komisi X DPR ingin menyerap aspirasi guna pembahasan revisi UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Salah satu topik yang dibawa ialah mengenai peningkatan ekonomi masyarakat Kulon Progo sebagai kawasan penyangga (buffer zone) bagi destinasi pariwisata Super Prioritas Borobudur. "Yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat Kulon Progo," ujar Haerul. Baca juga: Aam Desak Pemerintah Selesaikan Masalah

JAKARTA (25 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri menemui para guru honorer yang berunjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11). Ada sekitar 100 guru perwakilan dari beberapa provinsi di Indonesia yang ikut berdemo di Senayan. Sebanyak 10 dari mereka diterima dan diajak masuk ke ruang sidang Komisi X DPR RI. Dalam audiensi itu para guru honorer tersebut mengungkapkan mereka sudah lulus passing grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 (Prioritas 1), namun belum diangkat sebagai

JAKARTA (24 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri menilai persoalan dunia pendidikan di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan. Mulai dari infrastruktur fisik hingga masalah perekrutan, pembinaan, penempatan, dan kualitas guru. "Saat ini kita dihadapkan pada persoalan teknis perekrutan dan penempatan guru yang tidak selesai- selesai. Jauh dari substansi dasar tentang pembinaan dan kualitas guru," ujar Haerul dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Transformasi Guru Berkualitas Pasca Perhelatan Presidensi Indonesia dalam G20, secara daring, Rabu (23/11). Haerul yang

JAKARTA (24 November): Kondisi para guru di Tanah Air masih banyak yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak atau sebanding dengan pengabdian, pengorbanan, dan kerja keras mereka. Sesungguhnya ini ironis mengingat profesi guru berdasarkan data berstatus in-demand atau sangat dibutuhkan, karena Indonesia kekurangan 1 juta lebih guru. "Kita harus akui bahwa kondisi guru di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak," kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru dalam keterangannya, Kamis (24/11). Padahal, lanjut Ratih, guru adalah profesi yamg

JAKARTA (23 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri menyoroti fasilitas beasiswa bagi mahasiswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Pemenuhan fasilitas untuk kebutuhan mereka di kampus harus dipastikan. “Apa yang menjadi cita-cita mereka juga (harusnya) dapat berhasil dengan segala keterbatasan fisik yang mereka miliki. Tentunya, ini harus ada diskresi bagaimana memberikan beasiswa khusus juga kepada keluarga kita yang berkebutuhan khusus,” ujar Haerul saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR dengan Rektor UI, UB, ITB, UGM, dan UT, Selasa

TORAJA (22 November): Mengawal kualitas pendidikan di tanah air merupakan tanggungjawab bersama salah satunya Partai NasDem ikut serta menaruh kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan di wilayah Toraja dan sekitarnya. Sedikitnya empat perguruan tinggi di Toraja telah menerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah melalui jalur aspirasi anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba (ESR) diantaranya UKI Toraja, STIKES Sinar Kasih, STIKES Tana Toraja dan STIKES Lakipadada. Mahasiswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) Pemerintah diharapkan tidak hanya sekadar menjalani kuliah, namun harus

JAKARTA (10 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Masih banyak masalah membuat para guru honorer bingung dan cemas akan nasib mereka. Permasalahan guru PPPK menjadi keresahan banyak pihak, khususnya para guru honorer. Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Kelompok Kerja Guru (Bahasa Inggris Sekolah Dasar) Provinsi DKI Jakarta, Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur, Forum

JAKARTA (8 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Stevany Rataba berharap pemberian kewarganegaraan Indonesia atau naturalisasi dapat memberikan kontribusi maksimal untuk kemajuan dan prestasi sepak bola di Indonesia. "Kami menyambut baik naturalisasi ini, karena Shayne Pattynama memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Apalagi harapan sang ayah sebelum meninggal, suatu saat kelak Shayne Pattynama bisa memperkuat Timnas Sepak Bola Indonesia," ungkap Eva dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menpora, Zainudin Amali, dan Ketua PSSI, Mochammad Iriawan membahas pemberian kewarganegaraan